Jakarta, Arina.id—Presiden Prabowo Subianto menginginkan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi digabung. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan dan mendukung upaya mitigasi ancaman bencana mengingat posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire.
Wacana tersebut muncul di tengah rentetan bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan ini perlu dikaji secara matang.
"Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda," kata Puan dalam Konferensi Pers pasca Sidang Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Puan mengatakan DPR pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan penggabungan apabila hasil kajian menunjukkan langkah tersebut dapat membuat penanganan dan mitigasi bencana menjadi lebih efektif. Karena itu, keputusan mengenai penggabungan menurutnya perlu didasarkan pada kajian yang jelas mengenai pembagian tugas dan manfaat kelembagaan.
"Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut," ujarnya.
Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menyatakan pihaknya siap melaksanakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Untuk penggabungan itu BMKG mengikuti dan siap melaksanakan arahan Presiden ya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung upaya mitigasi ancaman bencana," katanya.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar di Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai masuknya Badan Geologi ke dalam BMKG akan membuat ruang lingkup tugas BMKG semakin besar. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran, khususnya untuk mendukung sarana dan prasarana.
"Nah, kemudian kalau BMKG ditambah Badan Geologi, berarti dia anggarannya harus naik. Harus tambah, kan," tuturnya.
Trubus menambahkan kebijakan tersebut juga berpotensi membuat fungsi BMKG tidak hanya berfokus pada informasi cuaca dan iklim, tetapi semakin kuat dalam mendukung upaya mitigasi bencana.
"BMKG ini kan, kaitan dengan pelayanan publiknya kan harus diperkuat juga. Kita kan selama ini kan ngomongin cuaca doang ya, kan cuaca-cuaca ini mau hujan, mau mau mendung, mau apa, gitu doang. Nah, mestinya akan lebih lebih ini lagi tugasnya, dia lebih berat lagi kaitannya dengan itu, apa, mengantisipasi terjadinya bencana," jelasnya.
Trubus menekankan bahwa proses peleburan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengubah struktur kelembagaan. Pemerintah perlu terlebih dahulu menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum penggabungan kedua lembaga tersebut.
"Regulasinya dibikin dulu, disiapin dulu. Itu, kemudian ESDM-nya, kemudian juga apa namanya... Infrastrukturnya yang penting itu," tandasnya.
Editor:
