Jakarta, Arina.id—Persekutuan Gereja-gereja Protestan di Indonesia (PGI) mendukung masyarakat adat untuk menolak pembukaan lahan besar guna Proyek Strategis Nasional (PSN) swasembada pangan di Merauke, Papua Selatan.
Penegasan ini disampaikan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty usai menggelar Sidang MPL-PGI di Merauke yang dihadiri oleh perwakilan dari 105 Sinode Anggota, 30 PGIW/SAG, serta badan-badan Oikoumenis dan lembaga mitra PGI.
"Setelah melakukan kajian dan mendengar suara masyarakat adat Papua, gereja-gereja di Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) bersepakat menyatakan, bahwa gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak PSN di Papua," ujar Pdt. Jacky dalam keterangan persnya melalui kanal YouTube, di Merauke, Senin (2/2/2026).
Selain PSN, gereja-gereja protestan di Indonesia juga menolak militerisasi dan kecenderungan otoritarianisme di Indonesia yang melemahkan hak-hak masyarakat dan demokrasi serta partisipasi kritis dari masyarakat.
"Kedua hal ini akan menjadi aspirasi atau sikap gereja-gereja protestan di Indonesia yang akan disampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa PGI menaruh keadilan ekologi sebagai salah satu isu prioritas yang dibicarakan dari tahun ke tahun. Terkait dengan bagaimana tata kelola lingkungan tata kelola hutan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.
Sementara itu, Solidaritas Merauke menegaskan PSN bukan sekedar proyek pembangunan, melainkan bentuk penghilangan paksa sumber pangan lokal, pengrusakan ekosistem yang menjadi basis kehidupan turun terun-temurun dari masyarakat adat di Merauke.
Arnold Anda, perwakilan LBH Papua Pos Merauke, menyatakan secara khusus aksi spontan Solidaritas Merauke dalam pernyataannya meminta dan mendesak pimpinan PGI untuk menyurati secara resmi kepada presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sekaligus menghentikan PSN Merauke serta memulihkan kembali hak-hak masyarakat adat Merauke.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Direktur Urusan Agama Kristen, Luksen Jems Mayor menyampaikan filantropi gereja diharapkan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan kesejahteraan umat, termasuk di Tanah Papua. Ia juga menekankan pentingnya pengarusutamaan ekoteologi di lingkungan gereja.
"Gereja diharapkan menjadi motor penggerak kesadaran ekologis melalui pendidikan, kebijakan sinodal, dan aksi nyata dalam menjaga ciptaan Tuhan, khususnya di Papua yang memiliki kekayaan alam dan tantangan ekologis yang kompleks," pintanya.
Pelaksanaan Sidang MPL PGI 2026 di Merauke dinilai memiliki makna strategis dan simbolis. Papua dipandang bukan hanya sebagai wilayah geografis, tetapi juga ruang teologis dan kemanusiaan yang menegaskan pentingnya keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
"Gereja di Papua telah dan terus menjadi ruang pengharapan, pendampingan, serta rekonsiliasi. Gereja dipanggil untuk menjadi jembatan perdamaian dan mendorong dialog yang bermartabat demi Papua yang damai dan sejahtera," imbuh Luksen.
Editor:
