Arina.id - Hak Asasi Manusia (HAM) di Amerika Serikat (AS) dinilai telah jatuh, ketika negeri yang mengklaim paling hebat itu memberi sanksi kepada Francesca Albanese, pelapor kasus genosida Israel di Gaza Palestina untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kasus ini pun membetot keprihatinan dunia.
Middle East Eye melaporkan pengumuman sanksi terhadap Albanese yang disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Rabu, 9 Juli 2025. Ia menyebut Albanese melawan Amerika dan Israel dengan menjalankan kampanye perang politik dan ekonomi. Sanksi diberikan atas perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang diterbitkan Februari lalu.
Akibat sanksi tersebut, besar kemungkinan aset-aset Albanese di Amerika bakal dibekukan. Kritikus kelahiran Italia itu juga bakal dilarang masuk ke AS bersama keluarga dekatnya. Sanksi terhadap Albanese ini sebenarnya bukan yang pertama.
Amerika sebelumnya juga memberi sanksi serupa kepada empat hakim Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bulan lalu akibat keputusannya mengeluarkan surat penangkapan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dikutip dari Sputnik, Tiberio Graziani, Chairman dari Visin & Global Trends--sebuah lembaga analisis politik global--yang berbasis di Roma, Italia, menilai keputusan AS menjatuhkan sanksi bagi Albanese menunjukkan betapa jurang antara hirarki politik dan kepentingan Amerika begitu jauh dari prinsip-prinsip HAM.
"Di dalam kerangkaian narasi Barat mengenai 'kelangsungan hidup Negara Israel', setiap kritik terhadap negeri Zionis tersebut dianggap sebagai ancaman eksistensial," katanya, mengomentari langkah lain Washington yang mulai terus membidik para pengkritik perang Israel.
Dengan demikian, hak-hak hidup warga Palestina benar-benar telah diabaikan, ditinggalkan, hanya demi "hubungan khusus" yang mengikat AS dengan Israel--sebuah aliansi strategis, militer, dan ideologi yang didokumentasikan dengan baik oleh sarjana seperti John J. Mearsheimer, Stephen Walt, dan sejarawan Israel Ilan Pappé.
Prinsip hak asasi manusia yang dimaksudkan universal, pada akhirnya menjadi selektif dan hanya dipakai untuk menargetkan musuh tetapi diacuhkan ketika menyangkut sekutu. Bahkan ketika mereka melakukan kejahatan mengerikan. Hal tersebut menurut Graziani telah merusak kredibilitas moral AS sekaligus memperkuat pandangan Global di Selatan Amerika bahwa "nilai-nilai Barat" hanyalah retorika.
Graziani juga menilai pernyataan Menlu AS bahwa kampanye Albaney--panggilan akrab Albanese--melawan AS dan Israel "tidak akan ditoleransi lagi", tampaknya bertujuan untuk merusak mekanisme independen PBB. Ini terutama ketika temuan mereka bertentangan dengan kepentingan AS. Anggapan bahwa laporan pelanggaran hak asasi manusia dapat menghalangi pembicaraan damai (Israel-Hamas) terang-terangan salah.
Saat ini PBB pun berada dalam posisi sulit, perlu melindungi kemerdekaan pejabatnya, terutama di daerah sensitif seperti Palestina. Kegagalan membela Albanese bisa menjadi preseden berbahaya, memberi isyarat bahwa perwakilan PBB dapat diintimidasi karena melakukan pekerjaan mereka dengan tidak memihak oleh siapapun, apalagi oleh Amerika.
PBB mungkin mengeluarkan respon seimbang, namun negara-negara di Global Selatan bisa mendorong untuk solidaritas yang lebih kuat, dengan melihat isu Palestina sebagai simbol standar ganda Amerika Serikat yang mengaku sebagai negara paling hebat tersebut.
Kasus Francesca Albanese
Albanese memang kerap mengeluarkan kritik keras terhadap genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza Palestina. Ia berulang kali merilis pembantaian anak-anak dan perempuan Gaza. Terbaru, ia menerbitkan laporan pada 30 Juni 2025 yang menyebut lebih dari 60 perusahaan global, termasuk Google, Amazon, Microsoft, dan perusahaan lain dari AS, Eropa, dan Asia, turut berperan dalam serangan Israel ke Gaza.
Dalam laporan itu, Albanese menyatakan bahwa perekonomian pendudukan telah berubah menjadi ekonomi genosida. "Yang menjadi kaya bukan orang Israel, tapi korporasi dan oligarki yang terhubung dengan industri pertahanan, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat," kata Albanese dalam wawancara eksklusif dengan Middle East Eye.
Albanese juga menyerukan agar ICC dan pengadilan nasional menyelidiki dan menuntut para eksekutif dan perusahaan yang terlibat. Ia juga meminta negara anggota PBB menjatuhkan sanksi dan membekukan aset perusahaan tersebut. Ironisnya, mayoritas home base dari perusahaan-perusahaan tersebut berada di Amerika.
Editor:
