Arina.id -- Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama (Menag RI) menyebut bahwa tidak ada rencana soal penambahan layanan fast track untuk jemaah haji Indonesia pada 2025. Menag juga menekankan soal pentingnya meningkatkan persiapan dengan matang.
Hal tersebut disampaikan Menag dalam pertemuan dengan Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Selasa (22/4/2025) kemarin.
"Kami tidak akan menambah (fast track) karena kami tahu diri belum punya kemampuan untuk mempersiapkan apa yang perlu kami persiapkan," kata Nasaruddin, dikutip dari Antaranews.
Akan tetapi Menag Nasaruddin Umar sejatinya juga berharap suatu saat nanti semua jemaah haji Indonesia dapat memperoleh manfaat dari layanan fast track haji, sebagai bagian dari Makkah Route Initiative.
Adapun fast track haji sejatinya merupakan layanan keimigrasian dari Arab Saudi yang dilakukan di bandara Indonesia. Langkah ini diterapkan untuk mempercepat dan mempermudah proses keimigrasian saat tiba di Arab Saudi.
Sampai saat ini sudah ada 3 embarkasi di Indonesia yang menerapkan layanan fast track haji, yakni Bandara Juanda Surabaya, Adi Soemarmo Solo, dan Soekarno-Hatta Tangerang.
Penambahan layanan fast track untuk Medan dan Makassar belum bisa dilakukan, mengingat Kemenag RI perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap 3 embarkasi yang kini sudah menerapkan.
Menag Nasaruddin mengaku masih ada sejumlah kendala soal layanan fast track haji di Indonesia. Termasuk kasus pemalsuan berkas dan identifikasi calon jemaah haji.
Akan tetapi sudah ada rencana peningkatan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri terkait proses pemberkasan, yakni menggunakan teknologi pendeteksi wajah secara biometrik.
"Kami juga akan meng-upgrade, Saudi Arabia akan meng-upgrade, sehingga akan terjadi kemudahan," kata Menag.
"Jadi, fast track itu nanti tidak akan lagi ada persoalan soal teknis karena teknologi canggih ini sekarang akan membantu," imbuhnya.
Sementara itu Saleh Saad Almirba selaku Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Jakarta, bertujuan untuk mengetahui secara langsung penerapan layanan fast track jemaah haji Indonesia.
"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka mensukseskan kegiatan ini," kata Almirba.
Layanan fast track jemaah haji Inodnesia pertama kali diterapkan pada musim haji 2018, untuk jemaah yang yang berangkat melalui Bandara Seokarno-Hatta (Soetta), Cengkareng.
Secara teknis, layanan fast track dapat menghemat waktu setiba di bandara tujuan, baik di AMAA Madinah maupun King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah.
Pasalnya segala proses pengecekan dokumen keimigrasian (pre departure clearence), termasuk visa dan paspor sudah dilakukan sejak di Indonesia.
Editor:
