Arina.id ~ Kabid Penelitian dan Pengkajian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Lampung, Abdul Qodir Zaelani menyebut 4 indikator paham bernegara yang bermasalah yang perlu diwaspadai dan menjadi perhatian masyarakat luas. Indikator tersebut meliputi sikap eksklusif, anti demokrasi, antipluralisme-multikulturalisme, dan menegasikan 4 pilar negara.
Bernegara yang eksklusif menurutnya, adalah bernegara yang menegasikan agama dan suku lainnya. Menganggap ajaran agamanya lah yang paling benar dan menyalahkan agama dan ajaran orang lain. Menganggap sukunya lah yang paling hebat, dan menegasikan suku lainnya yang ada di Indonesia.
“Jika paham ini berkembang, tentu akan bermasalah dalam bernegara. Padahal dalam konteks agama Islam, beragamnya suku dan agama adalah untuk saling mengenal, saling berinteraksi dan berkomunikasi,” katanya dalam Seminar Kebangsaan yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa di GSG Fakultas Law Debate Community (UKM F LDC), Sabtu (16/12/2023)
“Dengan saling mengenal, saling berinteraksi dan saling berkomunikasi tentu akan terjadi proses dialogis, tentunya akan menemukan titik persamaan sehingga tidak memperuncing perbedaan,” imbuhnya.
Paham bernegara yang bermasalah kedua adalah bernegara yang anti demokrasi. Paham ini menganggap demokrasi bukan berasal dari ajaran agama, sehingga demokrasi dianggap taghut yang harus dihindari. Imbasnya, menganggap pemerintahan yang ada, tidak sesuai dengan ajaran agama, dan harus dirubah, meski dengan cara yang ekstrem. Jika ini terjadi, tentu akan menjadi masalah dalam bernegara.
Paham bernegara yang bermasalah yang ketiga lanjutnya adalah antipluralisme-multikulturalisme. Paham ini tidak mengakui adanya perbedaan suku dan agama. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragama suku dan agamanya, sejak negara ini berdiri, maka perbedaan sudah menjadi niscaya.
“Karenanya, perbedaan harus dijaga, sebagaimana pegangan dalam berbangsa dan bernegara yakni Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Konsep Bhinneka Tunggal ika ini mengakui keberagaman. Keberagaman harus diakui, dihargai dan disatukan dalam semangat persatuan. Persatuan harus dijaga meski beragam perbedaan. Jika tidak mengakui keberagaman, tentu akan bermasalah dalam berbangsa dan bernegara,” Kata Ketua Komisi Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung ini.
Paham bernegara yang bermasalah yang keempat adalah menegasikan dan tidak mengakui empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Padahal jelasnya, empat pilar ini penting dalam upaya meningkatkan kesadaran pentingnya gotong royong, toleransi, kerukunan dan kesadaran dalam membangun bangsa dan negara, sehingga jika empat pilar tersebut dilaksanakan dengan baik, tentu akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai, makmur dan sejahtera.
Oleh karenanya, segenap elemen bangsa khususnya para mahasiswa dan generasi muda mampu mendeteksi dini paham bernegara yang bermasalah yang menginginkan mengganti sistem negara Indonesia.
“Mahasiswa sebagai agent of change perlu mengetahui indikator paham bernegara dan beragama yang bermasalah. Dengan mengetahui indikator tersebut mahasiswa bisa menghindarinya sehingga tepat dalam bernegara dan beragama di Indonesia,” ujarnya Dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung ini pada seminar yang juga dihadiri Ken Setiawan, Pendiri NII Crisis Center sekaligus mantan Komandan NII.
Editor:
