Jakarta, Arina.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Kongres Keluarga Maslahat sebagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU, yang berlangsung pada 31 Januari hingga 2 Februari 2025 mendatang.
Salah satu isu penting yang akan dibahas dalam kongres ini adalah penanggulangan kekerasan di pesantren. Dalam kesempatan tersebut, PBNU juga akan meluncurkan peta jalan penanggulangan kekerasan di pesantren.
Ketua PBNU, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Alissa Wahid) menjelaskan bahwa peta jalan ini adalah hasil dari serangkaian pertemuan yang telah dilakukan antara Syuriyah PBNU dan para pengasuh pesantren beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut digelar di kediaman Mustasyar PBNU, KH Mustofa Bisri (Gus Mus), di Rembang, Jawa Tengah. Dalam diskusi tersebut, para kiai sepuh membahas berbagai tantangan besar yang tengah dihadapi oleh pesantren seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah.
Alissa menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, para kiai dan nyai yang hadir menyadari bahwa pesantren tidak hidup dalam ruang hampa. Pesantren harus beradaptasi dengan perubahan, baik dari segi internal pesantren itu sendiri, perkembangan luar pesantren, maupun perubahan dalam dunia pendidikan dan kehidupan para santri.
Hal ini berkontribusi pada berbagai permasalahan, termasuk masalah kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren.
"Saat itu para kiai membahas realitasnya dan bagaimana kita akan menyikapinya," kata Alissa Wahid saat ditemui di Pojok Gus Dur Gedung PBNU, Senin (21/1/2025).
Para kiai sepuh pun sepakat bahwa sudah saatnya untuk memikirkan kembali konsep ideal pesantren yang harus tetap berpegang pada nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh pendiri pesantren.
"Para kiai dan nyai waktu itu menyepakati bahwa kita perlu memikirkan ulang pesantren itu harusnya seperti apa, yang ideal seperti apa dan NU sudah punya pengalaman banyak sekali terkait dengan hal ini," kata Alissa.
Selain itu, Alissa menuturkan para kiai dan nyai juga berkolaborasi dalam merancang langkah-langkah konkret untuk mengatasi kekerasan, serta memperkuat kembali semangat dan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pendidikan pesantren.
"Saya ingat ada salah satu kiai sepuh yang mengingatkan untuk menggali sejarah masing-masing pesantren sehingga ingat dulu mbah kiai yang pertama kali merintis pesantren sebetulnya dengan semangat apa, menghidupkan kembali nilai-nilai pesantren," kata Alissa.
Alissa menceritakan dalam pertemuan itu, PBNU juga mengajak para kiai-nyai pengasuh pesantren yang ada dalam lingkungan NU untuk sama-sama memberi perhatian kepada persoalan kekerasan dan membuatkan peta untuk melakukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan ini dan juga dengan spirit pesantren ini punya nilai-nilai luhur.
"Sejarahnya pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang justru basisnya adalah akhlak. Diyakini pesantren itu mampu untuk mengelola itu hanya pesantren perlu beradaptasi dnegan tantangan zaman," jelas Alissa.
Kehadiran sanksi yang lebih tegas dari pemerintah juga menjadi salah satu poin penting yang dibahas oleh para kiai. Para kiai berpandangan bahwa harusnya ada sanksi tegas dari pemerintah.
"Kementerian Agama sendiri sudah punya sanksi-sanksi termasuk sanksi paling berat mencabut izin pesantren tetapi sejauh mana itu diaplikasikan kelihatan belum sangat tajam, tetapi bahwa di lingkungan NU para kiai memikirkan ini. Ini modal," kata Alissa.
Dalam rangka memberikan perhatian yang lebih serius terhadap isu ini, kata Alissa, para kiai memberikan mandat kepada tim yang dibentuk oleh Tanfidziyah dan Syuriyah PBNU untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.
Salah satu hasil yang akan diluncurkan adalah peta jalan penanggulangan kekerasan di pesantren. Peta jalan ini nantinya akan diperkenalkan dalam Kongres Keluarga Maslahat sebagai bagian dari upaya NU untuk menangani kekerasan di pesantren.
Editor:
