Jakarta, Arina.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu permukaan rata-rata Indonesia meningkat 1,04 derajat Celsius dalam 45 tahun terakhir. Tren tersebut, disertai penurunan curah hujan dan kenaikan muka air laut, berpotensi mengganggu ketahanan sumber daya air nasional serta meningkatkan risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut data BMKG, curah hujan tahunan di Indonesia menunjukkan tren penurunan sekitar 2–3 persen per dekade, terutama di wilayah selatan khatulistiwa. Sementara itu, kenaikan muka air laut tercatat mencapai 4,4 ± 0,4 milimeter per tahun.
“Perubahan siklus iklim ini menyebabkan terganggunya keseimbangan neraca air, yang memicu anomali cuaca yang semakin ekstrem,” ujar Faisal dikutip dari laman resmi BMKG.
Ia menjelaskan, perubahan suhu dan pola curah hujan dapat memengaruhi ketersediaan air tanah maupun air permukaan. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gangguan terhadap sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.
Krisis air juga dapat berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari, terutama ketika musim kemarau berlangsung panjang.
“Dampaknya akan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya sektor pertanian yang merugi, tetapi krisis air bersih ini akan sangat menyulitkan kehidupan sehari-hari,” katanya.
BMKG Dorong Penguatan Sistem Peringatan Dini
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BMKG merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga, pemerataan sistem peringatan dini (early warning system), dan optimalisasi pelaksanaan Teknik Modifikasi Cuaca (TMC), khususnya di wilayah rawan kekeringan.
“BMKG merekomendasikan perlunya sinkronisasi kebijakan yang kuat, penguatan early warning system yang merata, serta optimalisasi Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) lintas instansi sebagai strategi ketahanan air di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan,” ujar Faisal.
BMKG juga mendorong perluasan sistem peringatan dini banjir dan kekeringan, penguatan sistem data hidrologi berbasis teknologi digital, serta peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Selain itu, penyelarasan regulasi dan penyusunan pedoman operasional lintas instansi diperlukan untuk memperkuat mitigasi bencana. Optimalisasi kebijakan nasional terkait penyelenggaraan TMC juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan air.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan itu membahas sinkronisasi kebijakan, program, dan aksi mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air.
Swasembada Air Dukung Ketahanan Pangan
Agus menegaskan, ketersediaan air harus dijamin untuk memenuhi kebutuhan nasional, mulai dari pangan, energi, dan industri hingga pengembangan teknologi digital.
“Intinya, kami sepakat dan berupaya memastikan bahwa ketersediaan air ini harus dijamin, sesuai dengan visi Asta Cita yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Harus disadari bahwa tanpa adanya swasembada air, maka tidak akan pernah terwujud swasembada pangan,” ujar Agus.
Ia mengatakan, pengelolaan sumber daya air juga berkaitan dengan pengembangan energi berkelanjutan. Sejumlah upaya yang dapat dikembangkan antara lain pemanfaatan teknologi pumped storage dan pemasangan panel surya di permukaan bendungan.
Agus menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk mengidentifikasi sumber air alternatif, menyempurnakan regulasi, serta memastikan pemanfaatan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan dan memperkuat pemanfaatan teknologi untuk menjaga ketersediaan air di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim.
Editor:
