Paris, Arina.id – Pelajar di Prancis memblokade pintu masuk puluhan sekolah menengah atas (SMA) pada Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes untuk menuntut perbaikan kondisi belajar, menurut keterangan Kementerian Pendidikan Prancis.
Aksi demonstrasi pelajar yang berlangsung di berbagai wilayah Prancis sejak September itu dalam beberapa pekan terakhir berkembang menjadi unjuk rasa yang lebih luas terkait tingginya biaya hidup. Sejumlah aksi diwarnai tindak kekerasan oleh kelompok tertentu serta tuduhan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian.
Gejolak tersebut berlangsung menjelang pemilihan umum tahun depan untuk menentukan pengganti Presiden Emmanuel Macron.
Di tengah tekanan terhadap perekonomian terbesar kedua di Uni Eropa agar pemerintah mengendalikan utang negara, ruang fiskal pemerintah untuk meredam protes melalui tambahan belanja dinilai terbatas.
Kementerian Pendidikan Prancis menyebutkan, sebanyak 49 dari 3.700 sekolah menengah atas untuk siswa berusia 15-18 tahun diblokade pada Selasa pagi. Sementara itu, pihak berwenang memperkirakan beberapa ribu pelajar sekolah dan mahasiswa akan mengikuti demonstrasi di Paris pada Selasa sore.
“Sekarang saatnya meningkatkan mobilisasi dengan terus memberikan tekanan kepada pemerintah,” demikian pernyataan bersama organisasi pelajar dan serikat guru yang dirilis pada Senin (9/11/2026).
Ketua organisasi pelajar, Ryad Rani, mengatakan bahwa tekanan terhadap pemerintah harus terus dipertahankan.
“Kami tidak hanya berjuang untuk diri sendiri. Kami juga berjuang untuk para guru dan kondisi kerja mereka,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan sejumlah kebijakan, termasuk rencana penggantian secara bertahap platform seleksi daring untuk mengakses pendidikan tinggi. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran bagi sejumlah sekolah yang menghadapi kondisi keuangan paling sulit.
Namun, kalangan pelajar menilai kebijakan tersebut belum cukup menjawab tuntutan mereka.
Ketidakpuasan juga datang dari kalangan serikat pekerja. Salah seorang pemimpin serikat pekerja pada Senin menyebut janji pemerintah untuk menaikkan upah minimum sebesar 0,6 persen di luar penyesuaian rutin berdasarkan inflasi sebagai sesuatu yang tidak memadai.
Serikat pekerja dan organisasi pelajar pun menyerukan aksi mogok dan demonstrasi nasional berikutnya pada 17 November 2026.
Menurut data pemerintah, sekitar 575.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah Prancis dalam rangkaian aksi mogok dan protes terkait biaya hidup pada Kamis (5/11/2026). Namun, serikat pekerja memperkirakan jumlah peserta mencapai 1,5 juta orang.
Editor:
