Serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela menandai sebuah momen genting dalam politik global, bukan karena besarnya kekuatan yang digunakan, melainkan karena kejujuran brutal yang dikandungnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kekuasaan global tampil tanpa kosmetik normatif. Tidak ada upaya serius untuk membungkus agresi dengan legitimasi multilateralisme. Tidak ada kesabaran menunggu mandat internasional. Dunia dipaksa menyaksikan satu fakta telanjang bahwa ketika kepentingan strategis dianggap terancam, kedaulatan negara berkembang dapat dilanggar tanpa ragu.
Tindakan ini harus dikutuk secara tegas. Bukan sebagai ekspresi kemarahan moral semata, melainkan sebagai penolakan terhadap normalisasi kekerasan dalam hubungan internasional. Amerika Serikat, yang selama puluhan tahun mengklaim diri sebagai penopang tatanan berbasis aturan, justru menunjukkan bahwa aturan tersebut bersifat opsional. Kedaulatan diperlakukan sebagai hak istimewa, bukan prinsip universal. Inilah bentuk paling jujur dari imperialisme modern, bukan dalam wujud kolonial klasik, tetapi sebagai dominasi politik dan militer yang menolak dikoreksi oleh hukum internasional.
Venezuela memang menghadapi krisis internal yang serius. Polarisasi politik, tekanan ekonomi, dan persoalan tata kelola menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan. Namun krisis internal tidak pernah menjadi pembenaran sah untuk intervensi militer eksternal. Logika semacam itu berbahaya karena membuka pintu bagi kekuatan besar untuk menjadi hakim sekaligus algojo. Jika krisis domestik dijadikan dalih sah untuk agresi, maka tidak ada satu pun negara berkembang yang benar-benar aman dari ancaman serupa.
Yang terjadi di Venezuela tidak berdiri sendiri. Serangan ini merupakan bagian dari pola lama yang kembali diaktifkan ketika instrumen lain gagal. Sanksi ekonomi telah diterapkan bertahun-tahun. Isolasi diplomatik dijalankan secara sistematis. Delegitimasi politik diproduksi melalui wacana internasional yang menempatkan satu pemerintahan sebagai sumber tunggal krisis. Ketika semua itu tidak menghasilkan perubahan rezim yang diinginkan, kekerasan menjadi jalan terakhir. Pola inilah yang pernah dibedah oleh Vijay Prashad dalam Washington Bullets, dan hari ini kembali bekerja dengan presisi yang mengkhawatirkan.
Serangan militer tersebut juga harus dibaca dalam konteks dunia multipolar yang belum matang. Pengaruh China dan Rusia di Amerika Latin sering disajikan sebagai ancaman, seolah kawasan itu adalah halaman belakang eksklusif Washington. Namun pertumbuhan pengaruh tersebut tidak lahir dari kehampaan. Negara-negara di kawasan mencari alternatif karena pengalaman panjang dengan dominasi Barat yang tidak simetris dan kerap menghukum. Ketika pilihan politik dan ekonomi mulai beragam, respons Amerika Serikat bukan introspeksi kebijakan, melainkan intimidasi terbuka.
Di titik ini, narasi demokrasi kehilangan kredibilitas. Demokrasi tidak dapat ditegakkan dengan bom, apalagi ketika prosesnya menyingkirkan rakyat sebagai subjek politik. Demokrasi tumbuh dari konflik internal, negosiasi sosial, dan transformasi institusional yang berakar pada masyarakat. Intervensi militer justru memutus proses tersebut dan menggantinya dengan kekacauan yang berkepanjangan. Sejarah intervensi Amerika Serikat di berbagai belahan dunia telah menunjukkan hasil yang nyaris seragam berupa instabilitas, fragmentasi sosial, dan penderitaan sipil.
Kegagalan mekanisme multilateral dalam mencegah agresi ini menambah lapisan krisis yang lebih dalam. Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menjadi penonton pasif atas pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip yang seharusnya dijaga. Organisasi regional tidak memiliki kapasitas politik untuk bertindak efektif. Ketika hukum internasional tidak mampu membatasi penggunaan kekuatan, hukum tersebut kehilangan fungsi dasarnya. Dunia bergerak menuju situasi berbahaya di mana kekuatan militer menjadi sumber legitimasi utama.
Dalam konteks ini, sikap Indonesia patut dipersoalkan secara terbuka. Absennya kecaman eksplisit dari Kementerian Luar Negeri bukan sekadar persoalan redaksional atau diplomatik, melainkan sinyal politik. Politik luar negeri bebas aktif kehilangan substansinya ketika kebebasan tidak digunakan untuk menyatakan posisi, dan keaktifan direduksi menjadi kehati-hatian berlebihan. Diam di hadapan agresi bukan sikap netral. Diam adalah posisi politik yang secara objektif menguntungkan pelaku kekerasan.
Indonesia memiliki pengalaman historis yang seharusnya menumbuhkan sensitivitas tinggi terhadap pelanggaran kedaulatan. Warisan kolonial bukan sekadar ingatan kolektif, tetapi fondasi etis bagi sikap internasional yang menolak dominasi. Konferensi Asia Afrika lahir dari kesadaran bahwa dunia tidak adil dan bahwa negara-negara berkembang harus bersatu untuk mempertahankan ruang otonomi politik. Ketika prinsip tersebut tidak lagi ditegaskan, politik luar negeri berisiko berubah menjadi rutinitas administratif tanpa arah normatif.
Pendekatan diplomasi yang terlalu mengandalkan kesantunan juga perlu dikaji ulang secara serius. Model non-konfrontasi yang selama ini dibanggakan tidak dirancang untuk menghadapi agresi militer sepihak. Dalam dunia yang semakin keras, kesantunan tanpa posisi hanya akan dibaca sebagai kelemahan. Ini bukan seruan untuk konfrontasi membabi buta, melainkan ajakan untuk keberanian menyatakan garis yang jelas. Diplomasi yang efektif membutuhkan ketegasan, bukan sekadar bahasa moderat.
Serangan terhadap Venezuela membawa implikasi luas bagi Dunia Selatan. Preseden yang tercipta berbahaya karena menormalisasi intervensi terhadap negara yang mengelola sumber daya strategis secara mandiri. Pesannya jelas dan dingin. Kedaulatan bersifat kondisional. Selama kebijakan ekonomi dan politik sejalan dengan kepentingan kekuatan dominan, kedaulatan dihormati. Begitu menyimpang, legitimasi dapat dicabut melalui kekerasan. Logika ini mengancam fondasi sistem internasional pasca-kolonial.
Bagi Indonesia, isu ini bukan persoalan jauh yang dapat diamati dari jarak aman. Negara dengan sumber daya besar dan posisi strategis selalu berada dalam tarik-menarik kepentingan global. Jika agresi terhadap Venezuela dibiarkan tanpa penolakan tegas, maka prinsip yang sama dapat diterapkan di tempat lain dengan dalih berbeda. Politik luar negeri tidak boleh hanya reaktif terhadap ancaman langsung, tetapi proaktif dalam mempertahankan prinsip yang menjamin keamanan jangka panjang.
Situasi ini seharusnya mendorong Indonesia untuk mengambil peran yang lebih berani di forum internasional. Bukan sebagai mediator pasif yang menghindari posisi, tetapi sebagai pengusung agenda Dunia Selatan yang menolak normalisasi kekerasan. Reformasi tata kelola global tidak akan datang dari negara yang diuntungkan oleh ketimpangan struktural. Inisiatif harus muncul dari negara-negara yang paling rentan terhadap pelanggaran kedaulatan.
Solidaritas antarnegara berkembang menjadi kunci dalam menghadapi fase global yang semakin kasar. Solidaritas bukan slogan, melainkan praktik politik yang membutuhkan keberanian dan konsistensi. Venezuela hari ini mungkin jauh secara geografis, tetapi preseden yang tercipta sangat dekat secara politik. Tanpa respons kolektif, agresi akan terus menjadi metode yang sah dalam hubungan internasional.
Serangan terhadap Venezuela seharusnya tidak diperlakukan sebagai kabar luar negeri yang berlalu bersama siklus berita. Tindakan tersebut adalah ujian konkret terhadap keberanian politik negara-negara berkembang dalam mempertahankan ruang kedaulatannya. Dunia sedang bergerak ke fase di mana kekuatan tidak lagi merasa perlu berpura-pura patuh pada norma. Dalam kondisi seperti itu, ketidakjelasan sikap bukanlah kehati-hatian, melainkan kerentanan yang disengaja.
Indonesia tidak hidup di luar struktur kekuasaan global yang timpang. Setiap pilihan diam, setiap kalimat yang dihilangkan, setiap kecaman yang ditahan, ikut membentuk batas-batas apa yang dianggap dapat diterima. Ketika agresi dibiarkan tanpa perlawanan normatif, yang runtuh bukan hanya satu negara, tetapi gagasan bahwa Dunia Selatan berhak menentukan nasibnya sendiri. Venezuela hari ini bukan peringatan moral. Ini adalah sinyal politik tentang jenis dunia yang sedang dibangun, dan tentang siapa yang memilih untuk melawannya, atau membiarkannya terjadi.
Editor:
