Mundurnya Gibran, Apakah Jadi Pertarungan Terakhir Jokowi?

MESKIPUN Presiden RI Prabowo Subianto sempat menyarankan Gibran Rakabuming Raka agar tetap fight atau berjuang melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam kasus ijazah sekolahnya, namun pada akhirnya wakil presiden termuda sepanjang sejarah RI itu memilih "jalan pedangnya" sendiri: melepas kursi wakil presiden alias mundur. 

Keputusan dramatis ini segera saja menjadi diskusi banyak orang di ruang publik. Mundurnya Gibran dari lingkaran utama kekuasaan tidak sekadar dibaca sebagai akhir dari sebuah polemik administratif atau hukum, melainkan ditengarai sebagai babak pertarungan terakhir atau pamungkas (last battle) ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), menghadapi konstelasi politik pelik dengan Senayan.

Lalu, bagaimana pertarungan dan dinamika politik panas ini dapat dibaca secara objektif? Ini tidak lepas dari dinamika di dalam Gedung Parlemen. Realitas dan dinamika di Senayan hampir tidak menguntungkan secara politik bagi Gibran maupun jejaring kekuasaan "Geng Solo". Tekanan ini sangat mendesak. Delapan partai politik yang mengirimkan wakilnya ke seluruh parlemen menunjukkan sinyal ketidakpuasan, hingga akhirnya bergulir Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mendorong pemakzulan Gibran.

Catatan sejarah pasca-reformasi, DPR RI beberapa kali menggunakan instrumen pengawasan konstitusional seperti hak angket maupun hak menyatakan pendapat dalam menanggapi dinamika kekuasaan dan menekan pemerintahan. Pertama di Era Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dewan mengesahkan penggunaan hak angket terhadap Skandal Buloggate (dugaan penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera Bulog) dan Bruneigate.

Era Kemudian Megawati Soekarnoputri. Usulan hak angket kasus dana non-anggaran Bulog mengemuka, namun dalam perkembangannya mengalami penolakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sehingga gagal. Era berikutnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hak angket menyasar sejumlah kebijakan strategi, mulai dari kasus penjualan tanker Pertamina (2005), kebijakan kenaikan harga BBM, penyelenggaraan Ibadah Haji (2009), hingga kebijakan dana talangan Bank Century (2009).

Pada era Joko Widodo juga pernah mengemuka penggunaan hak dewan, yakni ketika parlemen mengarahkan sasarannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan kasus korupsi e-KTP pada tahun 2017. Berkaca dari beberapa peristiwa politik kekuasaan pada era-era sebelumnya itulah, melihat kasus Gibran ini sebenarnya tidak sederhana.

Pertama , akumulasi tekanan politik melalui mekanisme parlemen ini pada akhirnya membuat Gibran di eksekutif tidak aman, sehingga akhirnya memilih posisi untuk memecat dirinya sendiri. Kedua , kekuasaan Jokowi di luar parlemen dan parpol seperti kepolisian, juga telah memotong urat nadinya. Hilangnya kontrol geng Solo atas kepolisian, berdampak serius terhadap kontrol serupa pada sejumlah parpol. 

Tanpa dukungan parpol dan kepolisian, demo-demo ektra parlementer, tak lebih dari sekedar demokrasi. Isu ormas mantan Napiter bentukan mantan Kapolri Listyo Sigit maupun provokasi pembakaran "Warung Babi", Sukoharjo dan penyerangan jamaah subuh di masjid Darul Ma'arif, Jakarta Timur, dengan sigap dibaca dan diatasi oleh kepolisian. Permainan isu di dua tempat itu mudah dibaca dan dikondisikan.

Sementara di luar parlemen, fondasi kekuatan Jokowi yang selama bertahun-tahun berdiri di atas kendali institusional juga terbukti mengalami perubahan secara signifikan. Hilangnya dominasi instrumen strategi Geng Solo atas berdampak langsung terhadap melemahnya kendali atas sejumlah simpul partai politik.

Tanpa dukungan penuh dari parpol dan aparat, mobilisasi massa maupun gerakan ekstra-parlementer kehilangan daya dobrak yang substansial. Berbagai kejadian serta hasutan di lapangan—seperti isu ormas dan gesekan sosial di daerah—dengan sigap teridentifikasi dan diatasi secara presisi oleh aparat penegak hukum. Pola-pola agitasi lapangan terbukti gagal menggoyang stabilitas pemerintahan Prabowo karena kesigapan agen-agen keamanan di lapangan dalam meredam potensi instabilitas.

Ketiga , kelompok dan kekuatan oligarki, sebagai logistik untuk menggerakkan mesin perlawanan, hasutan dan pemaksaan dalam skala besar, sama sekali tidak efektif. Stabilitas, kedamaian dan situasi keamanan masih bisa dikendalikan secara penuh dan kuat. Pada akhirnya menusuk dan memprovokasi gerakan di akar rumput gagal menggoyang pemerintahan Prabowo.

Menariknya, bahkan kekuatan konsolidasi oligarki yang mencoba memanfaatkan instrumen fiskal dan moneter internasional pun tidak berdampak signifikan. Sektor riil domestik tetap berjalan normal tanpa adanya ketakutan pasar (panicselling) atau kekacauan ekonomi makro.

Pola-pola klasik ala krisis ekonomi masa lalu (1998) yang mengandalkan nilai tekanan tukar rupiah terhadap dolar, pengukuran pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), maupun pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), berhasil diantisipasi secara matang oleh tim analisis think tank istana. Intervensi pasar terbukti tidak cukup kuat untuk merobohkan fondasi struktur sektor riil pemerintahan Prabowo.

Sehingga mitos bahwa Jokowi tidak mengenal kata "kalah" sejak pertama kali maju sebagai wali kota Solo, berlanjut ke pemilihan Gubernur DKI Jakarta, lalu memenangi pemilihan presiden dua kali (dua periode), hingga sukses mendesakkan Gibran sebagai wakil presiden, seolah-olah sedang menghadapi ujian terberat dalam sepakterjang politinya dalam kasus mundurnya Gibran ini.

Kendati demikian, pertanyaan besar tetap mengemuka di ruang publik, apakah kekuatan politik yang dibangun Jokowi selama satu dekade terakhir akan bangkit kembali pada kontestasi Pilpres 2029, atau apakah konstelasi politik nasional telah sepenuhnya bertransformasi di bawah kepemimpinan baru? Waktu dan dinamika sejarah hari-hari ke depan yang bakal menjawabnya.