Peristiwa-peristiwa lama memberi pesan bila masa depan belum selesai disusun dengan kata dan gambar. Kemauan membangkitkan atau memanggil ingatan-ingatan itu ikhtiar agar tak tersesat dalam sejarah. Album ingatan memerlukan pengantar meski samar atau terbatas.
Pada 2024, elite politik sesumbar: pemilu menentukan masa depan Indonesia. Omongan cuma sedikit mengandung kebenaran. Siasat mereka dalam mengartikan “masa depan” itu cenderung durasi kekuasaan dan episode-episode meraup untung. “Masa depan” dimulai dengan kemenangan. Kita mendapat bualan tentang “masa depan” dan makin menjauh dari sejarah saat omongan-omongan bertema hajatan demokrasi makin membosankan.
Kita membaca penjelasan Herbert Feith tercantum dalam Prisma edisi Agustus 1978: “Kampanye panjang yang mendahului pemilihan umum tahun 1955 – di beberapa tempat malam sudah dimulai dua tahun sebelumnya – banyak pengaruhnya terhadap politisasi massa rakyat di desa-desa dan kampung-kampung.” Demokrasi sangat dipengaruhi kepemilikan dan pemaknaan waktu.
Dampak-dampak atas waktu dalam seruan-seruan demokrasi masa 1950-an: “Pada kenyataannya, di banyak tempat kampanye tersebut mengakibatkan semakin terlibatnya rakyat dalam masalah-masalah politik yang semakin luas dalam skala yang lebih besar daripada halnya di masa revolusi.” Situasi itu justru melemahkan revolusi atau misi-miri pemerintah setelah terjadi keterpecahan berdalih demokrasi.
Kita mendapat penggalan berkaitan Pemilu 1955. Masa lalu itu seru sekaligus lesu. Seru dalam pembahasan politik dan aksi. Lesu dalam pemaknaan demokrasi berbarengan bualan-bualan revolusi.
Masa itu berlalu, digantikan masa bertokoh Soeharto membawakan roman terbesar berjudul Orde Baru. Pemilu-pemilu diadakan dengan mula-mula penundaan dan manipulasi demi kemenangan-kemenangan. Orang-orang bernostalgia pemilu-pemilu Orde Baru memiliki daftar kejenuhan kata, logo, foto, dan kerumunan. Pemilu tetap dijanjikan sebagai pembentukan masa depan. Pemilu itu perwujudan demokrasi di Indonesia. Soeharto membahasakan dengan apik: “Demokrasi Pancasila”.
Masa lalu itu tersimpan dalam buku berjudul Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik (1992) susunan R William Liddle. Pemilu-pemilui dianggap mengesahkan tegak dan lestari rezim Orde Baru. Capaian-capaian besar tak menjanjikan kebaikan dan kemuliaan. William Liddle menjelaskan berlatar 1970-an: “… landasan kekuasaan militer di Indonesia tampaknya telah dibuat konkret. Namun di atas landasan itu berdiri struktur – rezim Orde Baru – yang terbuat dari bahan-bahan yang kurang kokoh. Yang juga masih goyah ialah posisi arsitek dan pembangun utamanya, Presiden Soeharto, yang menghadapi bertambahnya pencela dari dalam maupun luar rezim.” Di pemilu-pemilu selama Orde Baru, kemenangan diraih agar Soeharto tetap berkuasa tapi demokrasi menjadi babak belur.
Pada masa berbeda, orang-orang mengenang deretan pemilu masa Orde Baru penuh kecurangan. Rezim tak malu untuk selalu menang. Pemilu-pemilu tetap ramai tapi memicu perlawanan-perlawanan berdampak dalam babak-babak keruntuhan rezim Orde Baru (1998).
Kita bandingkan dengan uraian-uraian Daniel Dhakidae dimuat dalam Prisma edisi September 1981. Keterangan berpijak sejarah setelah keberakhiran kolonialisme: “Maka, ketika Indonesia yang baru saja merdeka menetapkan bahwa pemilihan umum adalah program yang harus segera dilaksanakan, itu bukan sekadar janji, tetapi ia adalah suatu euforia politik pada kesempatan saat bangsa yang baru merdeka ingin menikmati pengalaman demokratis secara nasional…” Pada masa kekuasaan Soekarno, pemilu berhasil diselenggarakan. Pada masa 1970-an, 1980-an, dan 1990-an, pemilu-pemilu tetap diadakan bermisi demokrasi dengan “pertambahan” kekuasaan dan pengkuhan rezim Orde Baru. Pemilu memang demokrasi tapi memuat ironi-ironi dan deru manipulasi.
Pemilu-pemilu tak mutlak menjadikan Orde Baru tegak. Pada masa 1990-an, kritik dan perlawanan merapuhkan kekuasaan bertokoh Soeharto. Pemilu tetap dipahami sebagai kejadian terpenting dalam memuliakan Indonesia. Pemilu memulihkan impian dan hasrat tak pernah terwujud, sejak 1945. Beragam sulit dan dilema tetap membuat pelbagai pihak “terkelabui” saat berurusan pemilu. Konon, usaha pembenahan terjadi dengan Pemilu 1999.
Daniel Dhakidae memberi nostalgia agar kita tak melupa Orde Baru: “Pemilu 1971 menampilkan suatu kekuatan politik baru, Golkar, yang serta-merta memperoleh kemenangan yang menyapu bersih lawan-lawannya secara nasional.” Peristiwa memunculkan pembakuan anggapan: ingat Orde Baru, ingat Soeharto. Kita pun memastikan: ingat pemilu, ingat Golkar. Kemenangan melulu milik Golkar, Soeharto, dan militer. Kemenangan selama puluhan tahun.
Nostalgia pemilu pun tercatat Goenawan Mohamad dalam esai dan puisi. Ia memasalahkan ideologi dalam pembedaan masa kekuasaan Soekarno dan Soeharto. Di situ, ada peran kaum intelektual, tak sekadar elite politik dan militer. Goenawan Mohamad (1977) melalui tokoh rekaan mengatakan: “Sebenarnya, kata ‘ideologi’ itu bisa meleset. Yang mungkin ada kini ialah serangkaian simbol-simbol, yang diterima bersama oleh sekelompok orang, yang karena sejarah hidup mereka, jadi bagian dari diri mereka.” Pemilu teringat sebagai persaingan dan pemenangan ideologi. Sindiran mengenai agenda demokrasi: “Yang pasti, pemilu sekarang bukan pemilu adu program yang terbaik.” Kalimat masih berlaku bagi kita mengamati Pemilu 2024.
Sekian tulisan menuntun kita bernostalgia pemilu. Kita tak merasakan romantis dan girang. Pemilu-pemilu selalu memberi kecewa, dendam, ragu, dan malu. Nostalgia memang tak membuat kita terlalu berharap dengan pemilu tapi demokrasi di Indonesia tetap mengharuskan pemilu. Begitu.
Editor:
