Pemerintahan Prabowo Subianto mengambil langkah yang mengundang perhatian publik dengan menunjuk Tony Blair sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara, sebuah badan yang diproyeksikan menjadi motor utama transformasi ekonomi Indonesia. Keputusan ini lebih dari sekadar upaya meningkatkan kredibilitas investasi, tetapi juga langkah diplomasi ekonomi yang sarat makna. Kehadiran Blair mengindikasikan keterbukaan Indonesia terhadap dunia internasional, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan mendalam: apakah ini adalah strategi pragmatis, atau justru membuka ruang bagi ketergantungan baru terhadap arus modal dan kepentingan global?
Prabowo, yang selama ini dikenal dengan pendekatan nasionalisme ekonomi, kini tampak memainkan strategi berbeda. Dengan menghadirkan figur seperti Blair, Indonesia mengirimkan pesan bahwa negara ini siap masuk ke dalam jaringan investasi global dengan lebih percaya diri. Namun, mengingat rekam jejak Blair dalam membentuk kebijakan ekonomi Inggris yang berbasis deregulasi dan privatisasi, ada alasan kuat untuk mencermati konsekuensi dari keterlibatan tokoh semacam ini dalam kebijakan strategis Indonesia.
Blair adalah arsitek dari banyak kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar selama masa kepemimpinannya di Inggris, dan ia terus mempromosikan gagasan serupa melalui Tony Blair Institute for Global Change.
Dalam berbagai kasus, model ekonomi yang didorongnya menempatkan efisiensi pasar sebagai prinsip utama, yang sering kali berujung pada pengurangan peran negara dalam sektor strategis. Jika pola ini diterapkan dalam konteks Indonesia, kita perlu bertanya: apakah keterlibatan Blair akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara inklusif, atau malah memperlebar kesenjangan dan membuat negara lebih bergantung pada investasi asing yang mengendalikan sektor kunci?
Salah satu aspek utama dari transformasi yang dirancang Danantara adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), transisi energi hijau, dan pengelolaan sovereign wealth fund. Jika menilik pengalaman di negara-negara yang telah lebih dulu mengadopsi model serupa, kita dapat melihat bagaimana kemitraan publik-swasta yang terlalu longgar dapat berujung pada kepemilikan asing yang terlalu dominan. Banyak negara berkembang telah mencoba membuka diri terhadap investasi asing dengan harapan mendapatkan aliran modal yang besar, namun pada akhirnya justru kehilangan kendali atas aset strategis mereka.
Privatisasi layanan publik di Inggris di bawah kepemimpinan Blair memberikan pelajaran penting. Model kemitraan publik-swasta yang diterapkan sering kali menjanjikan efisiensi dan peningkatan layanan, tetapi pada praktiknya, banyak sektor yang mengalami peningkatan biaya dan berkurangnya aksesibilitas bagi kelompok masyarakat bawah. Jika Indonesia tidak berhati-hati, pola yang sama bisa terjadi pada sektor infrastruktur dan layanan publik lainnya, dengan perusahaan asing yang lebih diuntungkan dibanding kepentingan domestik.
Aspek digitalisasi juga tidak bisa diabaikan. Tony Blair Institute for Global Change telah aktif dalam mendorong transformasi digital di berbagai negara berkembang. Dalam beberapa kasus, implementasi kebijakan digital ini memang membawa kemajuan dalam tata kelola pemerintahan dan transparansi. Namun, tanpa regulasi yang kuat dan keberpihakan pada ekonomi lokal, transformasi ini dapat menjadi alat bagi korporasi teknologi global untuk menguasai data dan infrastruktur digital negara. Indonesia harus memastikan bahwa digitalisasi yang diadopsi tidak hanya menguntungkan perusahaan multinasional, tetapi juga memberdayakan sektor teknologi domestik serta memastikan perlindungan data nasional.
Selain itu, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa investasi asing langsung (FDI) di Indonesia mencapai Rp900,2 triliun pada 2023, meningkat 21% dari tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ini tidak lepas dari meningkatnya keterlibatan perusahaan asing dalam industri strategis, seperti pertambangan, energi, dan infrastruktur. Dengan Blair yang memiliki jaringan luas dengan perusahaan multinasional, apakah ini berarti arah kebijakan investasi Indonesia akan semakin dikendalikan oleh kepentingan asing?
Dalam perspektif geopolitik, penunjukan Blair juga membawa implikasi tersendiri. Sebagai tokoh yang pernah terlibat dalam kebijakan luar negeri yang kontroversial, khususnya intervensi di Irak, Blair memiliki citra yang beragam di mata dunia. Di Indonesia, di mana sentimen terhadap intervensi asing masih cukup sensitif, kehadiran figur seperti Blair dalam lembaga strategis bisa memicu perdebatan. Apakah ini adalah langkah yang benar-benar didasarkan pada pertimbangan teknokratis, atau justru lebih merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan daya tawar politik dan ekonomi Indonesia di tingkat global?
Prabowo tampaknya ingin menegaskan bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan kendali atas kebijakan nasionalnya. Namun, keseimbangan antara keterbukaan dan proteksi terhadap aset strategis harus diperhitungkan dengan sangat cermat. Banyak negara berkembang yang mengundang tokoh internasional dalam struktur kebijakan mereka dengan harapan dapat meningkatkan kredibilitas di mata dunia, tetapi realitasnya, langkah ini lebih sering menjadi instrumen legitimasi kebijakan dibanding solusi konkret bagi tantangan ekonomi yang dihadapi.
Yang juga patut dicermati adalah kemungkinan bahwa keterlibatan Blair lebih bersifat simbolis dibanding substantif. Jika perannya dalam Danantara hanya menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan investor tanpa memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional, maka kehadirannya bisa lebih banyak menyisakan pertanyaan daripada jawaban. Apakah Blair benar-benar akan memainkan peran strategis dalam membentuk kebijakan ekonomi Indonesia, atau hanya sekadar menjadi wajah yang menarik bagi komunitas bisnis internasional?
Dalam skenario terbaik, penunjukan Blair bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas institusionalnya, menyerap pengalaman terbaik dari praktik global, dan menarik investasi yang benar-benar bermanfaat bagi pertumbuhan jangka panjang. Namun, dalam skenario yang kurang ideal, langkah ini bisa saja menjadi bagian dari narasi yang lebih luas tentang bagaimana negara berkembang terus berada dalam orbit kepentingan ekonomi global yang dikendalikan oleh kekuatan pasar internasional.
Prabowo dan pemerintah Indonesia memiliki tugas berat untuk memastikan bahwa keterlibatan Blair dalam Danantara tidak menggeser arah kebijakan ekonomi nasional ke jalur yang lebih menguntungkan aktor-aktor eksternal dibanding kepentingan domestik. Transparansi, pengawasan ketat, serta komitmen terhadap pembangunan inklusif harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan strategis yang melibatkan aktor global.
Indonesia telah memasuki fase di mana modernisasi ekonomi menjadi keniscayaan. Namun, yang harus dihindari adalah jebakan di mana modernisasi ini terjadi dengan harga yang terlalu mahal: kehilangan kendali atas aset strategis, meningkatnya kesenjangan ekonomi, dan ketergantungan yang sulit diputus terhadap modal asing. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, penunjukan Blair bisa menjadi preseden bagi keterlibatan aktor-aktor global lainnya yang mungkin membawa lebih banyak agenda daripada solusi nyata bagi pembangunan Indonesia.
Pada akhirnya, modernisasi tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa kuat fondasi ekonomi domestik yang dibangun. Jika Indonesia hanya menjadi tempat transit bagi modal dan kepentingan global tanpa membangun daya saing yang sejati, maka manfaat jangka panjangnya akan sangat terbatas. Blair mungkin membawa wawasan dan jaringan yang luas, tetapi pertanyaannya tetap: siapa yang sebenarnya lebih diuntungkan dari keterlibatannya dalam Danantara?
Editor:
