Belakangan, saya merasa bahwa pembicaraan tentang “efektif, efisien, dan prioritas” semakin sering lewat menyelonong di beranda media sosial. Sehingga secara tidak langsung saya ikut terhipnotis dan terpaksa ikut merenung.
Terus terang, saya sendiri masih sering bingung membedakan tiga kata yang kelihatannya sederhana ini. Ada kalanya, kita begitu yakin sudah “efektif,” padahal hanya membuang sumber daya. Atau merasa “efisien,” padahal tujuan tak tercapai. Belum lagi urusan “prioritas”—siapa yang berhak menentukan apa yang paling penting?
Pasca merenungi istilah ini, ternyata setelah beberapa hari, saya tetap tidak bisa menemukan jawabannya. Kesimpulan yang saya dapat adalah kalau mendefinisikan saja salah, apalagi menerapkannya. Saya bahkan dulu pernah berpikir, “Kalau tujuan sudah tercapai, siapa yang peduli dengan biaya atau cara mencapainya?” Tapi nyatanya persoalan itu tidak sesederhana kelihatannya.
Mari kita lihat contoh perenungan saya soal laptop ini. Saya membeli laptop dengan spesifikasi tinggi dan harga mahal karena pekerjaan saya memerlukan program pemprograman web, desain sederhana, dan berbagai aplikasi teknologi. Laptop ini efektif bagi saya karena bisa menjalankan aplikasi berat tanpa hambatan; tujuan kerja saya tercapai dengan baik. Sementara itu, teman saya hanya butuh laptop untuk mengetik di Word dan Excel. Ia membeli laptop spesifikasi standar dan harganya lebih terjangkau, namun tetap efektif karena kebutuhannya terpenuhi tanpa biaya berlebih. Seolah-olah saya dan teman saya sama-sama efektif, sesuai pemikiran Peter Drucker dalam The Effective Executive (1967) bahwa “efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar; efektivitas adalah melakukan hal yang benar.”
Namun, dari sisi efisiensi, kisah dan posisi saya ternyata berbeda. Ternyata, spesifikasi tinggi itu terlalu berlebih untuk aktivitas coding web ringan dan pengolahan data harian. Saya membayar lebih untuk fitur yang jarang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan saya ternyata tidak efisien lantara sumber daya (uang) yang saya keluarkan tidak sebanding dengan pemanfaatan sebenarnya. Berbeda dengan teman saya yang memilih laptop standar sesuai kebutuhannya, sehingga dia justru mendapatkan hasil yang efektif sekaligus efisien. Di sini saya sadar, yang efektif belum tentu efisien, dan yang efisien belum tentu selalu efektif, karena keduanya memiliki fokus dan ukuran keberhasilan masing-masing.
Lalu, bagaimana cara menentukan mana yang penting, apalagi ketika dihadapkan pada banyak pilihan? Inilah mengapa konsep prioritas muncul. Kita harus memilih mana yang paling mendesak atau bernilai di antara sekian kebutuhan. Contoh lain yang pernah saya temui adalah soal pendidikan dua anak. Anak pertama memiliki prestasi tinggi dan ingin masuk SMA favorit yang biayanya besar, sementara anak kedua juga butuh biaya untuk masuk SMP. Kalau memprioritaskan prestasi anak pertama, mungkin cara itu efektif bagi si sulung, tapi dari segi efisiensi, dan dari segi keadilan bagi anak kedua, bisa jadi kurang tepat. Dalam hal ini, kita harus bertanya apa yang menjadi prioritas: memaksimalkan potensi anak pertama meski biaya besar, atau membagi dana agar keduanya dapat pendidikan yang sama-sama layak?
Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Sehubungan dengan dilema di atas, maka menurut saya keputusan yang ideal adalah keputusan yang mempertimbangkan keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang proporsional sesuai kebutuhannya. Solusinya dapat berupa mencari beasiswa atau subsidi pendidikan, memilih sekolah berkualitas tetapi lebih terjangkau, atau menyeimbangkan alokasi dana agar tidak ada anak yang dirugikan. Dengan pendekatan ini, prinsip konstitusi, keadilan sosial, dan efisiensi dapat dijaga tanpa mengorbankan hak pendidikan salah satu anak.
Selanjutnya, masih urusan rumah tangga, di mana saya sering mendapat cerita antara dua anak yang susah makan sayur. Persoalan efektif, efisien, dan prioritas ini pun makin kompleks saat membahas urusan pola konsumsi anak pemakan sayur ini. Kalau sekadar mempertimbangkan efektivitas, mungkin keluarga ini hanya akan mencari cara agar mereka mau makan sayur, misalnya menyulapnya menjadi bentuk menarik atau menambahkan tokoh kartun favorit. Namun, masalah sebenarnya belum tentu selesai kalau mereka tetap menolak di kemudian hari.
Di sinilah tampaknya teori utilitarianisme ala Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menganjurkan agar kita memilih solusi yang memberi manfaat terbanyak bagi sebanyak mungkin orang menjadi cukup tepat untuk diterapkan. Dengan konsep ini mungkin keluarga susah makan sayur tadi, bisa membuat resep sayur yang menarik bagi semua anak di rumah, sehingga mereka bersama-sama mau makan. Kendalanya, kadang upaya itu berhasil sebentar, lalu gagal lagi ketika anak-anak tahu bahwa supnya penuh sayuran.
Nah, kemudian perenungan saya akhirnya sampai pada konsep maqashid shariah yang dikembangkan Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, dimana persoalan makan sayur hakikatnya adalah persoalan pemenuhan gizi yang dapat kita kategorikan sebagai bentuk menjaga jiwa (hifz an-nafs), sehingga asupan makanan yang baik adalah keharusan. Imam Ghazali dalam hal ini juga mengingatkan bahwa makanan hendaknya halal dan thayyib (baik), karena apa yang kita konsumsi akan membentuk diri kita. Bagi saya, ini adalah konsep tentang betapa pentingnya menetapkan prioritas dalam pola konsumsi—artinya sekadar membujuk anak, sekadar membuat resep baru, atau mengatur apa yang dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi, hanyalah wasilah (lantaran), tetapi yang sesungguhnya menjadi persoalan dan hakikat adalah tentang pentingnya makan sehat serta menanamkan kebiasaan dan kesadaran akan kandungan gizi sejak dini. Ketika kedua perspektif ini digabungkan, baik utilitarianisme maupun maqashid shariah, akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa pola konsumsi tidaklah sekadar soal efektif di mulut dan efisien di kantong, tetapi juga soal mental, moral dan dampak kesehatan dalam jangka panjang.
Tak berhenti di situ, gara-gara merenungi soal efektif, efisien dan prioritas ini, saya jadi teringat konsepsi Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as Sulthaniah tentang tata kelola dan distribusi aset, yang terbagi menjadi dua bentuk: pertama, kebutuhan yang memiliki timbal balik langsung (misalnya gaji tentara atau guru), dan kedua, kebutuhan yang bersifat subsidi murni (seperti bantuan sosial). Kalau dikaitkan dengan efisiensi, efektivitas, dan prioritas, dalam hal ini pemegang kebijakan publik ternyata cukup sering terjebak pada dilema: mana yang paling dulu dipenuhi? Mana yang benar-benar mendesak? Apakah kebijakan tertentu yang terlihat hebat, telah tepat sasaran, atau justru kurang tepat sasaran?
Persoalan-persoalan ini membuat saya sadar bahwa ketiga istilah—efektif, efisien, dan prioritas—sering bertemu dan bertabrakan di berbagai aspek kehidupan: mulai dari pembelian laptop, urusan pendidikan anak, hingga soal pola makan dan kebijakan publik. Kita bisa merasa efektif tetapi tidak efisien, atau sangat efisien tetapi sering kehilangan arah dan tujuan. Bahkan ketika dua hal ini sudah sejalan, tanpa prioritas yang tepat, kita hanya akan memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain.
Pada akhirnya, saya kembali bertanya, “Apakah saya sudah benar-benar memahami perbedaan dan penerapan ketiga istilah ini?” Mungkin belum sepenuhnya. Kebingungan ini justru membuat saya mengerti bahwa memahami teori saja tidak cukup, perlu penerapan yang bijak, termasuk penentuan skala prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan kepentingan orang lain. Kadang kita memerlukan pendekatan rasional seperti utilitarianisme agar lebih banyak orang menerima manfaat; kadang kita perlu pendekatan maqashid shariah demi memastikan keberkahan dan kebaikan menyeluruh. Semua itu merujuk pada bagaimana kita memadukan upaya menjadi efektif (tujuan tercapai), efisien (sumber daya optimal), dan berprioritas (mendahulukan yang paling mendesak atau bernilai tinggi).
Mungkin, justru dari kebingungan inilah saya belajar, bahwa dalam banyak persoalan, kita tak bisa berharap ada satu formula tunggal yang langsung menyelesaikan semuanya. Hal terpenting adalah menyadari bahwa ketiga konsep ini sangat beririsan—sekaligus juga sangat berbeda. Dengan begitu, kita bisa lebih cermat menimbang setiap keputusan, apakah lebih mengutamakan hasil akhir, kehematan, atau siapa yang paling berhak didahulukan. Dan saya sadar, tanpa menempatkan prioritas secara matang, kita akan terus menghadapi kebimbangan: apakah langkah kita benar-benar efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan paling hakiki?
Editor:
