Tan Malaka akrab dengan sepak bola jauh sebelum olahraga itu menjadi industri besar seperti sekarang. Dalam Madilog, pertandingan sepak bola dipakai sebagai perumpamaan untuk membaca posisi, kawan, lawan, dan arah gerak. Di Bayah pada masa pendudukan Jepang, Tan ikut membangun kesebelasan Pantai Selatan di tengah kerja pengorganisasian romusha dan masyarakat sekitar.
Sepak bola baginya bukan dekorasi kekuasaan, melainkan ruang untuk membangun disiplin, kebersamaan, dan keberanian dari bawah. Hampir satu abad kemudian, sepak bola tetap menjadi alat perjuangan politik, tetapi arah perjuangannya mulai berubah.
Perubahan itu terlihat dalam kedekatan politisi dengan klub sepak bola Indonesia. PDI-Perjuangan kini terhubung dengan Banteng Jatim FC, Putra Sang Fajar FC, dan De Red FC. Garudayaksa FC lekat dengan Presiden Prabowo Subianto, Persis Solo dengan Kaesang Pangarep, sementara Andre Rosiade memimpin Semen Padang FC.
Mudah sekali menyebut semuanya sebagai politisasi sepak bola atau investasi elektoral. Pembacaan tersebut tidak salah, tetapi terlalu dangkal karena tidak menjelaskan mengapa klub menjadi begitu menarik bagi politisi dan mengapa klub sendiri begitu terbuka terhadap kehadiran mereka.
Jawabannya terletak pada dua kelemahan yang bertemu. Partai politik Indonesia memiliki kantor, struktur, kader, dan mesin pemilu, tetapi semua itu tidak otomatis menghasilkan akar sosial. Hubungan dengan warga sering menguat menjelang pemilu lalu menipis setelah suara dihitung. Klub bekerja dengan ritme berbeda. Pertandingan datang setiap pekan, identitas diwariskan dalam keluarga, rivalitas hidup bertahun-tahun, dan komunitas suporter terus bergerak bahkan saat tidak ada pemilu.
Klub menawarkan sesuatu yang sulit dibangun oleh partai. Sebuah klub membawa nama kota, sejarah lokal, warna, lagu, stadion, dan rasa memiliki. Politisi yang masuk ke dalam ekosistem itu tidak memulai dari halaman kosong. Mereka memasuki jaringan sosial dengan loyalitas, pemimpin informal, kanal komunikasi, serta kapasitas mobilisasi yang sudah tersedia. Nilai politik klub bukan hanya jumlah penonton, melainkan kemampuannya mengikat orang secara rutin melalui identitas yang terasa lebih dekat daripada identitas kepartaian.
Kasus PDI-Perjuangan paling menarik justru karena polanya melampaui keterlibatan dengan satu klub. Tiga klub berada pada jenjang kompetisi berbeda, sementara Soekarno Cup dipakai untuk mencari pemain muda dari berbagai daerah dan menghubungkannya dengan jalur pembinaan menuju klub. Dejan FC bahkan berubah menjadi De Red FC, berganti kepemilikan, identitas, dan markas setelah promosi ke Liga 2. Sulit melihat rangkaian ini hanya sebagai kegemaran elite terhadap sepak bola. Terlihat sebuah upaya membangun ekosistem sosial sendiri, dari pencarian bakat sampai klub kompetitif, dengan simbol politik yang mudah dikenali publik.
Pola tersebut penting karena partai Indonesia selama ini lebih terampil membangun mesin pemilu daripada organisasi sosial berumur panjang. Banyak partai kuat di parlemen tetapi tipis dalam kehidupan sehari-hari warga.
Kader hadir sebagai calon anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat, bukan melalui organisasi sosial yang terus bekerja di luar musim pemilu. Sepak bola menawarkan jalan pintas terhadap kelemahan tersebut. Alih-alih membangun loyalitas politik dari nol, elite dapat masuk ke ruang tempat loyalitas sosial sudah terbentuk.
Jalan pintas itu bertemu dengan kelemahan di sisi sepak bola. Banyak klub belum mempunyai pendapatan komersial yang cukup kuat untuk membiayai dirinya sendiri. Andre Rosiade bahkan menyebut pengelolaan Semen Padang masih sebagai kegiatan “bakar duit”, sementara hampir 90 persen kebutuhan klub bergantung pada sponsor.
Klub membutuhkan orang dengan akses kepada modal, jaringan bisnis, pemerintah, dan media. Pertemuan antara partai yang membutuhkan akar sosial dan klub yang membutuhkan patron menciptakan hubungan saling membutuhkan, tetapi ketergantungan ekonominya dapat membuat posisi klub lebih rapuh.
Jejak ketergantungan tersebut punya sejarah panjang. Sepak bola profesional Indonesia pernah sangat bergantung pada APBD, sampai pemerintah menghentikan pendanaan rutin bagi klub profesional pada awal 2010-an. Kebijakan itu mendorong klub berdiri sebagai badan usaha dan mencari pendapatan sendiri.
Politik tidak ikut hilang setelah uang daerah dibatasi. Pintu masuk politiknya justru bergeser dari dukungan institusional pemerintah daerah menuju, dalam sejumlah kasus, dukungan personal pengusaha, pejabat, atau elite partai melalui kepemilikan, sponsor, jaringan, dan kemampuan menutup kerugian.
Risiko terbesar muncul saat identitas klub ikut bergerak bersama patron. Dejan FC menjadi De Red FC dan berpindah dari Depok ke Surabaya. Perubahan itu sah dalam logika perusahaan, tetapi klub sepak bola tidak pernah sepenuhnya sama dengan perusahaan biasa. Nilainya lahir dari keterikatan pada tempat, sejarah, suporter, dan memori kolektif.
Jika identitas tersebut mudah dipindahkan atau dikemas ulang mengikuti kepentingan pemilik baru, komunitas yang semula menjadi subjek sepak bola dapat berubah menjadi pasar loyalitas bagi mereka yang memiliki modal dan akses politik.
Keuntungan politik dari hubungan itu juga tidak boleh diasumsikan otomatis menjadi suara. Suporter bukan massa pasif yang dapat dipindahkan kesetiaannya dari klub kepada partai. Loyalitas terhadap klub justru sering lebih tua dan lebih keras daripada loyalitas kepada pemilik.
Patron memperoleh akses, visibilitas, dan kesempatan menempelkan namanya pada kebanggaan kolektif, tetapi tidak memperoleh hak milik atas pilihan politik suporter. Di sinilah pertaruhannya menjadi lebih rumit. Semakin terang simbol partai ditempelkan pada klub, semakin besar pula kemungkinan suporter membaca keterlibatan tersebut sebagai pengambilalihan ruang bersama. Keuntungan politik hanya muncul selama patron dianggap memberi sesuatu kepada klub tanpa merampas identitasnya. Begitu hubungan berbalik dan klub terlihat melayani citra patron, modal sosial yang dicari dapat berubah menjadi sumber penolakan.
Sepak bola memberi politisi jalan masuk ke komunitas, bukan cek kosong atas kesetiaan komunitas itu. Perbedaan itu penting sebab hubungan patronase selalu bekerja melalui pertukaran, sementara identitas suporter memiliki batas yang tidak seluruhnya dapat dibeli oleh patron politik.
Pengalaman Tan Malaka menunjukkan bahwa sepak bola pernah dipakai sebagai bagian dari kerja politik yang sangat berbeda dengan kecenderungan hari ini. Di Bayah, sepak bola hadir bersama upaya membangun pergaulan, disiplin, dan solidaritas di tengah masyarakat yang hidup dalam tekanan pendudukan Jepang. Sekarang, hubungan antara politik dan sepak bola lebih sering bergerak dari arah sebaliknya. Elite masuk ke klub yang sudah memiliki nama, sejarah, dan basis pendukung, lalu membawa modal, jaringan, serta identitas politik ke dalamnya.
Persoalannya bukan bahwa politisi tidak boleh membiayai klub. Banyak klub memang membutuhkan uang, sponsor, fasilitas, dan akses yang dapat mereka bawa. Persoalan baru muncul jika keberlangsungan klub terlalu bergantung pada kepentingan satu figur. Jabatan politik bisa berakhir dalam satu pemilu, dukungan bisnis bisa berhenti dalam satu musim, sementara klub seharusnya tetap hidup jauh lebih lama daripada orang yang sedang membiayainya.
Editor:
