Jakarta, Arina.id – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi haji dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji. Upaya ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya haji, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji (BPH) Teguh Dwi Nugroho dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kamis (20/2/2025).
"Potensi pemberdayaan ekonomi haji dapat dilakukan oleh Badan Penyelenggara Haji antara lain dengan membentuk Badan Layanan Umum dengan menggunakan infrastruktur yang ada dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan negara,” katanya pada rapat yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief.
Ia menyebut upaya-upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan potensi ekonomi haji di antaranya yakni dengan membangun kompleks “kampung haji” di Arab Saudi. Pembangunan ini menurutnya menjadi salah satu upaya mengefisienkan biaya haji dan meningkatkan penerimaan negara. Hotel kampung haji ini dapat dimanfaatkan sepanjang tahun.
Nantinya, pada saat operasional haji kompleks ini digunakan untuk jemaah haji dan setelah masa haji selesai dapat digunakan untuk akomodasi jemaah umrah Indonesia.
“Dengan hotel “kampung haji” diharapkan dapat menurunkan BPIH karena pemanfaatan hotel di Arab Saudi dapat dilaksanakan sepanjang tahun dan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara melalui penyewaan akomodasi kepada jemaah umrah Indonesia,” ungkapnya.
Selanjutnya, BP Haji juga akan meningkatkan ekspor barang kebutuhan jemaah haji dan umrah ke Arab Saudi. Upaya peningkatan ini utamanya ditujukan pada produk bahan konsumsi jemaah.
“Jumlah kebutuhan bahan baku konsumsi bagi jemaah haji dan umrah, setiap tahun terus meningkat. Standarisasi penyediaan konsumsi bagi jemaah haji, berupa persentase tingkat komponen dalam negeri (TKDN), menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan ekspor barang ke Arab Saudi,” ungkapnya.
Selain itu BP haji akan memaksimalkan pemanfaatan asrama haji. Hal ini dilakukan dengan peningkatan okupansi hunian melalui berbagai cara di antaranya pemasaran yang lebih intensif, peningkatan kualitas sarana asrama haji dan standarisasi layanan, serta peningkatan dan pembentukan kultur sumber daya manusia asrama haji yang lebih melayani.
Kerja sama operasi (KSO) dengan pihak swasta perhotelan, optimalisasi klinik kesehatan untuk layanan umum, serta membuka toko haji (hajj store) juga menjadi salah satu strategi yang akan digunakan.
BP haji juga akan memaksimalkan penyembelihan hewan dam dan qurban jemaah haji di tanah air. Upaya ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengkoordinasian pengadaan hewan, pemberdayaan peternak/pengusaha hewan ternak, dan pemanfaatan dagingnya untuk mendukung program pemerintah dalam upaya penyediaan makanan bergizi kepada masyarakat ekonomi lemah.
Menurutnya, dengan berbagai strategi tersebut, BP Haji berharap dapat mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih mandiri secara ekonomi, transparan, dan berkelanjutan. Dukungan dari Komisi VIII DPR RI diharapkan dapat mempercepat implementasi program ini demi kemaslahatan jemaah haji Indonesia.
Siap dengan One Stop Services
BP Haji juga menyatakan kesiapan dalam penerapan one stop services dalam mengurangi proses birokratisasi, sehingga layanan dapat lebih mudah dan cepat untuk masyarakat.
Spesialisasi penyelenggaraan haji menjadi sangat penting, bukan hanya dalam hal penyiapan penyelenggaraan haji tapi juga dalam hal pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya perhajian, dan juga pengembangan ekosistem ekonomi haji baik di dalam maupun di luar negeri.
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan ibadah haji, BP Haji mengusulkan agar tugas, fungsi, dan organisasi dalam pelayanan kesehatan haji menjadi bagian dari tugas dan fungsi Badan sehingga penyelenggaraan ibadah haji bersifat one stop services.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
