Kabar Makan Bergizi Gratis Prabowo, SPPG Pesantren Terbesar, TNI-Polri Dilibatkan

Jakarta, Arina.id - Di tengah isu efisiensi anggaran pemerintah di sejumlah kementerian dan lembaga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto cukup lama tidak lagi terdengar update kabarnya. Terbaru, program unggulan Prabowo ini masih terus berjalan.

Target Badan Gizi Nasional (BGN) mendirikan 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia masih terus dikejar. Untuk implementasi SPPG, pemerintah memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terlibat merealisasikan program tersebut.

TNI misalnya, sejak awal program memang langsung ditunjuk Prabowo mengawal program tersebut. Sampai saat ini ada 71 SPPG yang beroperasi di atas lahan TNI dengan pembiayaan BGN. TNI memang memiliki infrastruktur lebih komplet di 26 provinsi Indonesia dari Aceh hingga Papua. TNI punya 351 Kodim, 14 Lantamal, 41 Lanud di seluruh wilayah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, sebelumnya mengatakan tugas tentara dalam merealisasikan program ini mencakup tiga aspek utama; menyediakan fasilitas logistik, operasionalisasi SPPG dan monitoring dan evaluasi. Ia menjelaskan fasilitasi logistik dimaksudkan untuk mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil.

Sementara itu untuk SPPG Polri baru diluncurkan belakangan hari. Dalam HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas Jakarta, Selasa pagi, 01 Juli 2025, Prabowo menunjuk kepolisian terlibat dalam implementasi program ini. Presiden meluncurkan SPPG yang didirikin Polri di seluruh Indonesia untuk percepatan penerima manfaat program MBG.

"Bismillahirahmanirrahim, pada pagi ini, Selasa, 1 Juli 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di seluruh Indonesia," kata Prabowo seperti dikutip dari siaran Youtube HUT Polri ke-79.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menargetkan akan mendirikan sebanyak 118 SPPG Polri untuk mendukung pelaksanaan MBG. Melalui SPPG itu polisi akan terlibat memberikan manfaat langsung makan bergizi gratis kepada pelajar sekolah dasar dan menengah.

Secara nasional, lanjut Sigit, kepolisian mematok target pembangunan 90 SPPG. Dari jumlah tersebut, 12 unit telah beroperasi dan 21 sedang dalam tahap verifikasi BGN. Polri juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan; mulai pemerintah daerah, akademisi, hingga tenaga ahli kesehatan untuk memastikan keberlanjutan dan ketepatan sasaran program MBG serta mewujudkan target nasional, termasuk zero accident dalam implementasinya.

Hingga 29 Juni 2025, data dari BGN untuk program MBG kini telah menjangkau lebih dari 5,5 juta lebih penerima manfaat melalui 1.824 SPPG yang sudah didirikan hampir di seluruh Indonesia. Artinya, target pembangunan 1.542 SPPG di seluruh wilayah, terutama 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) yang dicanangkan pemerintah telah tercapai pada 2025 ini.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan lebih dari 82 juta penerima manfaat, termasuk pelajar, ibu hamil, dan menyusui. Selain TNI dan Polri, pesantren juga dilibatkan untuk implementasi program MBG ini di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk pesantren, sebelumnya pemerintah menargetkan membangun 1.000 SPPG untuk melayani 3 juta santri dari total 5 juta santri di Indonesia. Hingga saat ini, jumlah SPPG di pesantren memang masih paling banyak. Total sekarang ada 1.142 SPPG pesantren aktif, termasuk 142 pesantren yang lebih dulu menjalankan program tersebut di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Masalah-masalah MBG

Dalam implementasi MBG ini belakangan memang muncul beberapa masalah. Beberapa waktu lalu misalnya, ada 171 siswa mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Jumlah ini melonjak dari laporan sebelumnya yang mencatat 36 orang. Kasus itu bahkan sampai ke meja Prabowo langsung.

Meskipun angka korban terus bertambah, respons pemerintah dinilai masih defensif. "Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan dari 3 koma sekian juta itu di bawah 200 orang, dan hanya lima orang yang dirawat inap," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Mei 2025 lalu.

Prabowo menyebut bahwa 200 kasus keracunan dari jutaan penerima manfaat hanyalah 0,005 persen, dan menilai keberhasilan program ini mencapai 99,99 persen. Namun, pernyataan itu justru menuai kritik karena dianggap mengecilkan risiko kesehatan anak-anak. 

Masalah tak berhenti di situ. Seorang mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta, mengaku mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat dugaan penggelapan dana oleh Yayasan MBG. Kasus tersebut telah dilaporkan ke kepolisian, sebagaimana tercatat dalam laporan LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. 

Di lapangan, sejumlah guru juga mengeluhkan kebijakan pelaksanaan program. Seorang guru honorer di SD Sumberjaya, Kabupaten Bekasi, menyampaikan kekesalannya karena diminta menyumbang untuk program MBG. "Gaji kita enggak seberapa, dipotong buat MBG. Kadang disuruh bawa telur tiap guru untuk siswa," ujarnya kepada Arina.id.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, menilai persoalan-persoalan tersebut muncul karena belum optimalnya pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG. Ia menyarankan agar program ini didesentralisasi.

"Dengan desentralisasi, kualitas makanan bisa lebih terjaga karena jarak distribusinya lebih pendek. Menu pun bisa disesuaikan dengan selera lokal tanpa mengabaikan standar gizi nasional," ujarnya.

Maftuchan menambahkan, banyak dapur MBG yang jaraknya terlalu jauh dari sekolah-sekolah sasaran, terutama di luar Jawa. Ini memperbesar risiko penurunan mutu makanan dan menambah beban logistik. Ia berkesimpulan, MBG nasional belum sepenuhnya dimiliki oleh pemda. "Akhirnya ya ada keterbatasan yang mengakibatkan kasus-kasus keracunan," katanya.