Sejak didirikan satu dekade silam, Jaringan Gusdurian kini telah berkembang menjadi sebuah jejaring yang besar. Hal itu terlihat dari jumlah penggerak, komunitas, dan keterlibatannya dalam pembangunan sosial masyarakat.
Saat ini terdapat lebih dari 155 komunitas tersebar di seluruh dunia dengan jumlah penggerak mencapai 1.010 dan 20 lembaga. Para penggerak Gusdurian ini aktif mendampingi akar rumput mulai menjadi penggerak sosial hingga menjadi stakeholder di wilayah kerja masing-masing.
Wadah berkumpulnya murid dan sahabat Gus Dur ini dibentuk sekitar satu tahun setelah wafatnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk melanjutkan keteladanan sang guru bangsa.
Alissa Wahid saat membuka acara Temu Nasional (Tunas) Jaringan Gusdurian tahun 2022 silam di Surabaya mengatakan, Gusdurian dibentuk tak lama setelah Gus Dur berpulang pada 2009, para pengagum dan muridnya menyelenggarakan berbagai acara untuk mengenangnya. Putri-putri Gus Dur berbagi tugas mendatangi sejumlah kota.
Alissa Wahid misalnya, bertandang ke Manado, Bandung, serta Jombang dan Malang. Alissa menangkap kegelisahan terutama dari kelompok-kelompok minoritas.
"Mbak Lissa, Mbak Inayah, Ibuk, dulu kalau kami kenapa-kenapa ngadu ke Gus Dur. Sekarang kalau ada yang mengancam, kalau ada yang memperlakukan kami tak adil. Kami (ngadu) ke siapa?" demikian curhat yang didengar Alissa.
Sebuah pertanyaan lalu muncul di kepala Alissa. Bagaimana cara merawat warisan Gus Dur? Alissa berdiskusi melakukan strategic planning bersama penulis buku Biografi Gus Dur, Gregorius James Barton, termasuk aktivis Wahid Institute; intelektual muda Nahdlatul Ulama, serta sejumlah sahabat Gus Dur. Kesimpulan diskusi itu: nama besar Gus Dur adalah modal untuk merawat keindonesiaan.
"Kami harus memperbanyak agen penggerak dan melanjutkan tradisi dialog," kata Alissa.
Pada Februari 2010, saat terjadi peristiwa penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten menjadi pemantik komunitas yang mewadahi para pendukung Gus Dur. Menurut Savic Ali, para murid Gus Dur berkumpul mendiskusikan persoalan tersebut di Kantor Wahid Institute yang kini dikenal Griya Gus Dur. Mereka mengatur strategi advokasi kelompok marginal dan minoritas. Diskusi kemudian berlanjut di kota-kota lain.
Pada November 2011, Alissa memutuskan nyemplung total membesarkan gerakan ini setelah jaringan Gusdurian mengkristal, para sahabat Gus Dur menggelar simposium merumuskan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan yang kini dikenal sembilan nilai utama Gus Dur. Nilai-nilai tersebut meliputi ketauhidan, kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan, dan kearifan lokal. Sembilan nilai utama Gus Dur ini menjadi modalitas pola aktivisme di berbagai lini.
Di tahun 2012, Jaringan Gusdurian memulai inisiasi pertemuan secara nasional di Yogyakarta. Sebelumnya, Alissa Wahid sangat rajin menjahit para Gusdurian di berbagai daerah pasca wafatnya Gus Dur. Pertemuan nasional itu dihadiri 150 penggerak Gusdurian dari puluhan komunitas Gusdurian.
Selama 10 tahun lebih Gusdurian terus mendiseminasikan nilai, pemikiran, dan keteladanan Gus Dur dalam berbagai macam cara dengan menyelenggarakan Kelas Pemikiran Gus Dur (KPG), workshop advokasi, hingga workshop pemimpin beragama.
Berbagai kampanye, baik offline maupun online di media sosial tak luput menjadi program Gusdurian. Bagi Gusdurian, diseminasi dunia maya sangat diperlukan hari ini. Merebaknya hatespeech, diskriminasi, persekusi, hingga polarisasi yang dulu memecah masyarakat karena perbedaan pandangan politik tidak bisa dipisahkan dari pengaruh media sosial. Jaringan Gusdurian tetap konsisten pada jalan kampanye daring ini.
"Kita terus memenuhi jagat maya dengan narasi-narasi positif seperti #BedaSetara dan #IndonesiaRumahBersama untuk menciptakan kesadaran baru masyarakat digital," kata Jay Akhmad, Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian.
Jaringan Gusdurian juga melakukan pendampingan masyarakat, mulai dari pendampingan pembangunan rumah ibadah sampai dengan pendampingan penolakan makam. Kasus-kasus intoleransi seperti ini masih jamak ditemukan di banyak daerah. Dalam hal ini, para penggerak Gusdurian tidak lupa menggandeng berbagai elemen masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran hak konstitusi yang terjadi.
"Melihat semua ini sepertinya kita telah melakukan kerja dunia-akhirat," celoteh Jay.
Kerja-kerja kemanusiaan tak luput dilakukan dalam wadah Gusdurian Peduli. Sayap kemanusiaan jaringan Gusdurian ini telah menjadi garda terdepan dalam kerja-kerja tanggap bencana dan pemberdayaan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan jumlah relawan yang tersebar di berbagai pelosok negeri.
Koordinator Gusdurian Peduli, Aak Abdullah Al Kudus mengatakan keterlibatan jaringan Gusdurian ini sudah dirintis sejak 2014 dengan nama Lumbung Amal Gusdurian. Agenda awal memberi bantuan untuk pengungsi rohingnya di Aceh, tragedi pembunuhan Salim Kancil di Lumajang, bantuan korban bom bunuh diri di Surabaya, korban gemba bumi di Lombok, Tsunami di Palu, Sigi dan Donggala.
Hingga pada 4 Agustus 2019 dibentuklah lembaga filontropi Gusdurian Peduli untuk melanjutkan Lumbung Amal Gusdurian. Lembaga ini semakin eksis memasuki bulan Maret 2020 saat Indonesia dilanda wabah Covid-19 dan menangani konflik Wamena. Beberapa program khusus Gusdurian Peduli yang sudah berjalan mulai dari peduli anak yatim, ambulan laut untuk pulau terpencil, hunian sementara kampung Gusdurian.
Sebagai sebuah jejaring yang tidak memiliki struktur baku, Jaringan Gusdurian menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah belum adanya prosedur standar operasional dalam menanggapi berbagai persoalan, terutama dalam mengeluarkan sebuah pernyataan sikap. Karena itu, dalam temu nasional (Tunas) di Surabaya pada tahun 2022, jaringan Gusdurian merumuskan beberapa isu strategis dan melahirkan Standart Operating Procedur (SOP). Di antaranya penguatan toleransi dan perdamaian; Keadilan ekologi; Penguatan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia; Ketangguhan keluarga, perempuan, dan anak; Pendidikan berkualitas dan membebaskan; Keadilan Ekonomi; Dan peningkatan kualitas demokrasi.
Menjelang Pemilu 2024, Gusdurian dihadapkan tantangan penguatan demokrasi karena itu sesuai amanat Temu Nasional (Tunas) Jaringan Gusdurian yang telah diselenggarakan di Surabaya, pada Oktober 2022 lalu maka digelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Wisma Hijau Depok pada 24-26 November 2023.
Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian, Jay Akhmad mengatakan Rakernas diselenggarakan salah satunya untuk menyikapi situasi politik dan demokrasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Gusdurian perlu ambil peran untuk menyampaikan narasi perdamaian kepada masyarakat.
Berkaca pada pemilu sebelumnya masyarakat Indonesia rentan terpecah belah akibat politik identitas demi politik elektoral, seperti pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Banyak keluarga, sahabat, sampai hubungan yang lebih luas, menjadi retak dan bermusuhan karena berbeda pilihan.
Jay menengarai, pada Pemilu 2024 nanti penggunaan politik identitas sangat mungkin terjadi. Para elite yang berkontestasi berpotensi akan memainkan narasi-narasi kebencian dan agama. Dinamika politik juga terus berkembang, mulai dari adanya politik dinasti, aparat pemerintah yang dinilai tidak netral, keputusan MK yang dinilai sarat kepentingan politik, dan pencatutan nama Jaringan Gusdurian guna mendapat dukungan masyarakat.
"Boleh dikatakan bahwa isu ini sudah ada dari awal, bagaimana Gusdurian hadir, dikaitkan dengan kampanye-kampanye politik. Dan setiap 5 tahun sekali kita bareng-bareng mengklarifikasi bahwa Gusdurian tidak berpolitik praktis, tetapi tahun ini semakin banyak dan vibesnya semakin kelihatan," ujarnya.
Gusdurian tidak berpolitik praktis
Komunitas Gusdurian telah berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik lima tahunan. Kerja-kerja jaringan Gusdurian adalah keberlanjutan jangka panjang. Itu sudah menjadi kode etik dan landasan bergerak komunitas.
Namun, Gusdurian tidak melarang para punggawanya secara pribadi terlibat dalam politik sebagai hak warga negara, akan tetapi tanpa membawa nama Gusdurian dan membebaskan diri dari prinsip komunitas. Demikian disampaikan Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid dalam beberapa kesempatan.
Jaringan Gusdurian selama ini selalu menggunakan kacamata prinsip dalam menilai segala sesuatu. Alissa berkata hal tersebut dipegang erat dan jangan sampai terpeleset dalam menyikapi Pemilu. Alissa juga menegaskan bahwa pijakan dalam memandang pemilu adalah mencari pemimpin bukan sebatas kontestasi kekuasaan saja.
Gus Dur memandang demokrasi bukan sekadar alat untuk memperoleh kekuasaan tetapi justru menjadi ruang untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsa. Gus Dur dalam banyak kesempatan selalu mengutip satu kaidah yang sangat terkenal di kalangan pesantren. Kaidah Itu berbunyi: Tasharruful imam ala ra’iyah manutun bil maslahah.
“Artinya, kebijaksanaan dan keputusan setiap pemimpin seharusnya adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memproduksi kekuasaan, bukan untuk memusatkan kekuasaan, bukan untuk mengambil sumber daya Indonesia untuk kepentingannya, keluarganya, dan kelompoknya,” terang Alissa.
Demokrasi ini diperjuangkan oleh Gus Dur saat konsep ‘demokrasi’ masih asing di Indonesia. Gus Dur kemudian mengajak rakyat Indonesia untuk bergerak bersama, lalu menekankan pentingnya setia pada nilai-nilai dasar demokrasi tanpa memandang konsekuensinya.
Contoh nyata, peran Gus Dur dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Papua. Saat menjabat sebagai Presiden RI, Gus Dur berperan menjaga keberlanjutan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan setiap daerah tanpa mengorbankan persatuan bangsa.
"Ini yang menjadi cara pandang dan sikap Gusdurian selama ini," pungkas Alissa Wahid.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
