Jakarta, Arina.id-Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) Charter atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai polemik.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh berhenti membantu Palestina dalam bentuk apa pun.
"Yang tidak boleh kita lakukan adalah berhenti membantu bangsa Palestina. Pertanyaannya mau membantu atau tidak, tetapi membantu dengan cara apa?" ujar Gus Yahya dalam Konferensi Pers di Gedung PBNU, Kramat, Jumat (30/1).
Menurutnya, dukungan terhadap Palestina harus dimaknai sebagai upaya membuka kesempatan bagi bangsa Palestina untuk membangun masa depan mereka sendiri, dengan cara apa pun dan melalui berbagai jalur yang tersedia.
Gus Yahya menilai, dinamika internasional hari ini penuh ketidakpastian. Sikap dan arah kebijakan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan negara-negara Eropa sulit diprediksi.
"Di tengah ketidakpastian global ini, jika kita sungguh ingin membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka kita harus hadir di semua arena, di semua platform yang tersedia," jelasnya.
Ia menegaskan, ketidakhadiran Indonesia dalam forum-forum internasional justru akan membuat Indonesia hanya menjadi penonton, sementara pihak lain menentukan arah dinamika dan proses perdamaian.
"Atas dasar itu, keputusan Presiden untuk bergabung dalam Board of Peace saya kira merupakan keputusan yang tepat, sebagai bagian dari komitmen abadi Indonesia membantu Palestina,” kata Gus Yahya.
Ia menambahkan, Board of Peace memang akan diisi berbagai kepentingan, termasuk kepentingan Israel dan Amerika Serikat. Namun, justru karena itulah diperlukan kehadiran aktor yang secara konsisten menyuarakan kepentingan Palestina.
“Tidak mungkin ada perdamaian tanpa mendialogkan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Maka harus ada suara yang membela Palestina di dalam platform itu,” ujarnya.
Gus Yahya menyatakan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto memainkan peran di Dewan Perdamaian secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
"Jangan sampai kita absen di arena apa pun yang bisa digunakan untuk membantu Palestina," tegasnya.
Lebih lanjut, PBNU memandang bahwa membantu Palestina merupakan bagian dari amanat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Karena itu, negara tidak boleh berhenti membantu bangsa Palestina. Bantuan tersebut harus diarahkan agar Palestina memiliki kesempatan membangun masa depan mereka sendiri, dengan cara apa pun," pungkas Gus Yahya.
Sebelumnya, Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menilai keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan langkah dilematis yang diambil untuk menghindari tekanan politik Amerika Serikat, meski sarat ketidakpastian.
"Situasinya menurut saya sangat dilematis dan bahkan tidak bisa terprediksi dengan jelas terutama dengan sosok Trump yang kontroversial bahkan sangat zig zag cara berpolitiknya," kata Hasibullah kepada Arina.id, Minggu (25/1).
Ia menjelaskan, apabila Indonesia memilih menolak seperti negara-negara Eropa, langkah tersebut tidak akan menguntungkan karena harus berhadapan langsung dengan Amerika Serikat. Tekanan semacam itu, menurutnya, saat ini juga dirasakan negara-negara Eropa yang menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian.
"Eropa yang kekuatannya besar saja harus membayar harga mahal karena menolak. Apalagi Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai (AIDA) itu.
Sumber PilihanEditor: Suci
