Selain Bakal Akui Palestina, Kanada Juga Tegaskan Stop Kirim Senjata ke Israel

Arina.id - Tensi hubungan antara Kanada dan Amerika Serikat (AS) terus memanas dalam isu Palestina. Kanada menunjukkan keseriusannya bakal mengakui eksistensi Negara Palestina. Pemerintah negara itu bahkan menegaskan Kembali larangan impor senjatannya ke Israel.

Kantor Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, awal pekan lalu menegaskan pengakuan terhadap negara Palestina diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina. Pengakuan tersebut, kata dia, merupakan tujuan lama Kanada yang terkikis sejak lama. 

Carney mengatakan, karena semakin parahnya penderitaan warga sipil di Gaza, "maka tidak ada ruang untuk menunda tindakan internasional yang terkoordinasi untuk mendukung perdamaian".

Namun pernyataan itu segera direspons oleh Presiden AS Donald Trump dengan mengatakan akan sulit membuat kesepakatan perdagangan dengan Kanada setelah negara itu mengumumkan mendukung kenegaraan Palestina, mengikuti langkah Inggris dan Prancis di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap perang Israel di Gaza. 

"Wow! Kanada baru saja mengumumkan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina. Itu akan sangat menyulitkan kami untuk mencapai Kesepakatan dagang dengan mereka. Oh, Kanada!!!" tulis Trump di Truth Social-nya, pada hari Kamis, 31 Juli 2025.

Setelah kegaduhan tersebut, giliran sejumlah NGO (Non Government Organization) menyerang Kanada. Mereka menganggap negeri itu tidak serius lantaran sampai saat ini masih ditemukan senjata buatan Kanada yang mengalir ke Israel. Senjata-senjata itu digunakan militer Zionis untuk melakukan genosida warga Gaza.

Laporan sejumlah NGO tersebut dirilis pada Rabu, 29 Juli 2025 oleh World Beyond War, Gerakan Pemuda Palestina, Canadians for Justice and Peace in the Middle East, dan Independent Jewish Voices. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand menepis. Ia menegaskan pemerintahnya telah menghentikan pengiriman senjata ke Israel sejak lama.

"Kanada telah menetapkan garis tegas, dan akan terus mempertahankannya: sejak Januari 2024, kami tidak menyetujui satu pun izin baru untuk barang-barang terkendali yang dapat digunakan di Gaza," ujar Anita Anand dalam pernyataan resminya, seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu 03 Agustus 2025.

"Lebih dari itu, kami juga telah membekukan seluruh izin yang sudah ada pada 2024, yang sebelumnya memungkinkan komponen militer digunakan di Gaza. Izin-izin itu masih ditangguhkan hingga hari ini," tambahnya.

Anand menjelaskan, hukum Kanada secara tegas melarang perusahaan mana pun mengekspor barang-barang terkendali tanpa izin resmi. Ia menekankan, pemerintah akan memastikan siapa pun yang melanggar aturan tersebut akan menghadapi sanksi hukum, termasuk denda, penyitaan barang, hingga tuntutan pidana.

"Kami tidak akan membiarkan senjata buatan Kanada berkontribusi terhadap konflik ini dalam bentuk apa pun," katanya menegaskan.

Setelah meninjau laporan 29 Juli 2025 tersebut, Kementerian Luar Negeri Kanada menyimpulkan bahwa beberapa klaim dalam laporan itu "menyesatkan dan tidak mencerminkan fakta secara akurat," kata Anand.

"Barang yang diidentifikasi sebagai 'peluru' dalam laporan tersebut sebenarnya adalah proyektil bergaya paintball. Perlengkapan yang menyertainya justru dirancang untuk membuat senjata api tidak dapat digunakan dengan amunisi biasa.

"Barang-barang ini tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Dan jika pun bisa, tetap akan membutuhkan izin yang tidak akan diberikan," jelasnya.

Anand juga menyatakan bahwa tidak ada mortir yang dikirimkan dari produsen Kanada ke Israel -- baik secara langsung maupun tidak langsung -- sejak sebelum izin ekspor ditangguhkan.

Sebelumnya, sejumlah NGO mengungkap data dari Otoritas Pajak Israel yang menunjukkan bahwa barang-barang asal Kanada yang diklasifikasikan sebagai suku cadang senjata militer dan amunisi masih masuk ke Israel pada Kamis, 31 Juli 2025.

Dikutip dari laporan CBCNews, dalam konferensi pers di Ottawa pada Selasa lalu, Yara Shoufani dari Palestinian Youth Movement atau Gerakan Pemuda Palestina, mengatakan bahwa temuan tersebut menunjukkan adanya dukungan material berkelanjutan dari Kanada terhadap Israel. 

Para aktivis juga mengeklaim telah memperoleh dokumen pengiriman komersial yang mengonfirmasi transfer amunisi dan peralatan militer dari perusahaan Kanada ke Israel. "Laporan ini mengungkap, tanpa keraguan, seberapa besar dukungan material Kanada yang berkelanjutan untuk Israel di tengah genosida ini," kata Shoufani.

"Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pernyataan pemerintah yang menyesatkan, aliran kargo militer dari Kanada ke Israel tidak terganggu."

Para aktivis juga dapat mengumpulkan dokumen pengiriman komersial yang tersedia untuk umum, seperti catatan pajak, dokumen amunisi yang dipindahkan dari Kanada ke Israel, dan berbagai peralatan militer lainnya dari perusahaan-perusahaan di seluruh negeri.

CBC News telah memeriksa kedua set catatan tersebut. Pada saat publikasi di situs web Otoritas Pajak Israel yang dapat ditelusuri merinci impor peluru Kanada dan perangkat keras militer lainnya pada tahun 2025 yang menurut Ottawa tidak akan dan tidak dapat dikirim ke Israel.

Data terperinci peralatan militer dapat dilacak dan ditelusuri melalui perusahaan senjata terbesar Kanada pekan lalu. Selain itu, ditemukan pula laporan kalua pemerintah Kanada tidak menjual senjata ke Israel secara langsung, melainkan diatur dalam skema jual-beli antar perusahaan Kanada dan Israel.

Perusahaan mengajukan izin untuk kontrak individual ke pemerintah. Izin Israel yang berlaku saat ini dan sebelumnya umumnya berlaku selama tiga hingga empat tahun. Data perizinan yang tercantum dalam laporan tahunan kepada komite urusan luar negeri menjelaskan spesifikasi barang yang akan dikirim, jumlah, dan penggunaan akhir. 

Data yang paling umum dalam perizinan yakni terkait masa penggunaan akhir senjata. Kemudian dalam dokumen izin juga disertakan penjelasan: "Ekspor ke perusahaan Israel yang merupakan bagian dari rantai pasokan pertahanan."