Jakarta, Arina.id — Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada 2029. Hal ini tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Presiden Prabowo Subianto juga berulang kali menggaungkan target ini dalam pidatonya. Namun, pada saat yang sama terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, termasuk industri manufaktur.
Sektor ini merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Pada 2024, industri ini berkontribusi sebesar 18,98 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya penopang utama perekonomian nasional.
Akan tetapi hingga kini, gelombang PHK terus terjadi. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia mencatat hampir 50 ribu buruh terkena PHK dari Januari hingga Agustus 2024. Industri manufaktur seperti tekstil, garmen, dan alas kaki merupakan sektor yang paling banyak melakukan PHK, dan ini diprediksi akan terus berlanjut.
Bukan cuma itu, bahkan di industri media pun mengalami kondisi serupa. Apa yang terjadi? Pengamat ekonomi Nailul Huda menyebut target pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagai halusinasi tim Prabowo karena kondisi saat ini tidak memungkinkan.
"Apalagi sekarang meningkat menjadi 9 persen, lebih dari halusinasi, impian, mimpi di siang bolong," kata Nailul kepada Arina.id, Rabu (4/6/2025).
Nailul menyebut target tersebut tidak realistis. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di angka 5 persen, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga hilirisasi.
Menurut dia, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat minim. Terlebih, program Prabowo cenderung melanjutkan program sebelumnya. Jika pun ada akselerasi, itu adalah program pembangunan SDM yang notabene berdampak jangka panjang.
"Tidak dalam satu tahun, dua tahun, bahkan lima tahun. Dampaknya mungkin baru terasa setelah 15 tahun. Jadi saya rasa sangat tidak realistis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) itu. Apalagi, kata dia, saat ini terjadi perlambatan daya beli yang berimbas pada sektor industri yang menurun.
Dalam laporan S&P terbaru, Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia mengalami penurunan cukup tajam. Angka PMI Indonesia pada April dan Mei 2025 masing-masing berada di angka 46,7 dan 47,4. Angka ini turun dibandingkan dengan Maret 2025 yang mencapai 52,4.
Nailul mengatakan angka PMI di bawah 50 poin menunjukkan kinerja industri manufaktur memburuk, tanpa adanya ekspansi. "Tidak ekspansi ini bisa diartikan tidak ada tambahan produksi industri manufaktur dalam negeri," katanya.
Angka PMI Mei 2025 bahkan lebih rendah dibandingkan kondisi pertengahan 2024 yang mengalami perlambatan permintaan dan daya beli. Nailul memperkirakan ke depan utilitas industri manufaktur akan semakin menurun. Untuk industri tekstil dan produk tekstil, utilitas bahkan bisa turun hingga di bawah 50 persen.
"Dampaknya adalah permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang. Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mengalami peningkatan yang cukup masif," ujarnya.
Potensi PHK akibat pelemahan industri ini, imbuh Nailul, bisa mencapai 1,2 juta orang. Pelemahan industri ini ditopang oleh dua faktor. Pertama, perang tarif Amerika Serikat yang menyebabkan penurunan permintaan produk secara global, termasuk dari Indonesia.
Akibatnya, produksi dalam negeri akan berkurang dan potensi PHK meningkat. Kedua, pelemahan permintaan domestik yang disebabkan oleh daya beli yang belum membaik. "Daya beli masih sangat terbatas untuk masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Nailul.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen (y-on-y). Angka ini turun dibandingkan 5,02 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Angka ini juga lebih rendah dibanding kuartal IV-2024 yang tumbuh 5,11 persen, menandakan tekanan yang masih membayangi perekonomian domestik. "Ini sudah lampu kuning, ada gejala pertumbuhan ekonomi melambat di kuartal II-2025," ucapnya.
Indonesia juga mengalami deflasi sebesar 0,37 persen pada Mei 2025 secara bulanan (month to month/mtm). Ini adalah deflasi ketiga sepanjang tahun ini setelah Januari (-0,76 persen) dan Februari (-0,48 persen).
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa deflasi yang terus berlanjut dapat mengarah pada resesi ekonomi secara teknikal dan memicu gelombang baru PHK. Ia memperkirakan jumlah PHK bisa mencapai 280 ribu orang pada akhir ini.
Bhima menilai rendahnya inflasi mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat, baik dari sektor swasta maupun rumah tangga. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk tidak menahan belanja negara, melainkan justru meningkatkan pengeluaran sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari 8 persen per tahun, yaitu 10 persen.
Angka 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo, menurut Hashim, merupakan target minimum. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa strategi, termasuk hilirisasi dan modernisasi industri, serta investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hashim juga meyakini bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
"Salah satu penyebab bahwa kita akan menuju dan melampaui 8 persen adalah makanan bergizi gratis (MBG)," ucap Hasyim pada acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel The Westin Jakarta.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
