Jakarta, Arina.id — Muncul video pendek viral di platform media sosial yang memperlihatkan Zainul Maarif, satu diantara lima pemuda Nahdlyin yang berkunjung ke Israel. Dalam video tersebut, tampak Zainul sedang memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan pidato mewakili empat rekannya.
“Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Zainul Maarif, saya muslim dan mengajar di salah satu universitas milik Nahdlatul Ulama,” kata Zainul Maarif memulai memperkenalkan diri menggunakan Bahasa Inggris.
“Nahdlatul Ulama adalah organisasi Muslim terbesar di Indonesia, dan mungkin di dunia. Yang dikenal sebagai (organisasi) Muslim moderat,” lanjutnya.
Selain memperkenalkan dirinya, Zainul dalam video tersebut, juga menyebut KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden Republik Indonesia ke-4 yang memiliki hubungan erat dengan Simon Peres dan kelompok Yahudi.
“Saya adalah salah satu Muslim yang menjadi peserta program ini. Semua Muslim (yang ikut) juga dari Nahdlatul Ulama. Jadi kami adalah generasi ketiga dari Nahdlatul Ulama yang akan melanjutkan warisan dari Gus Dur, menguatkan dialog antar umat beragama,” ucap Zainul yang berdiri dengan mengenakan kaca mata hitam dan setelan jas.
Diakui oleh Zainul, kehadirannya ke Israel untuk membangun dialog antaragama dan membuat hubungan yang baik antara Israel dan Indonesia.
“Bahwa kami ingin membuat hubungan yang baik antara Israel dengan Indonesia untuk menormalisasi hubungan diplomatik antar kedua negara ini, sehingga kita bisa bekerja sama dan mendapatkan manfaat bersama antara kita,” kata Zainul Maarif dalam video yang diunggah akun Instagram dan TikTok Cordova Media.
Apa yang dikatakan oleh Zainul Maarif ini sangat berbeda dengan prinsip bangsa Indonesia yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat akan bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Presiden Jokowi menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sudah jelas, sesuai Pembukaan UUD 1945.
“Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang,” tegas Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi juga menegaskan bahwa sikap Indonesia tetap tidak akan berkompromi atas agresi militer Israel terhadap Palestina. Indonesia juga tetap mendukung kemerdekaan Palestina.
“Posisi kita tetap no, (Indonesia) kokoh," tegasnya terkait normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Retno mengungkapkan bahwa berbagai tekanan diterima Indonesia agar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dari sejumlah pihak. "Dari waktu ke waktu selalu ada pihak-pihak yang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi (dengan Israel). Buat kita, posisi kita jelas seperti yang saya sampaikan," ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, April lalu.
"Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Not at all. Hubungan diplomatik kita tidak memiliki,” tegasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal yang menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
”Hingga saat ini, (Indonesia) tidak berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza,” ungkapnya.
“Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. Indonesia akan selalu konsisten berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina,” imbuhnya.
Sikap PBNU dan Pj. Bupati Kudus
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan kehadiran Zainul Maarif dkk. ke Israel menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap konstelasi dan peta politik internasional, terutama soal isu Palestina dan Israel.
“Mungkin karena belum cukup umur sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini akibat dari tidak sensitifnya dari pihak-pihak untuk melakukan approach (pendekatan). Akan banyak sekali yang berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024) menyusul kontroversi kunjungan lima orang Nahdliyin ke Israel yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
Dalam pernyataannya, Gus Yahya mengimbau semua kader dan warga NU untuk berhati-hati dengan berbagai agenda politik internasional yang dapat merusak citra dan tujuan organisasi.
Saat ditanya terkait dengan sanksi yang dilayangkan usai kunjungan lima Nahdliyin tersebut, Gus Yahya menyebut pihaknya telah memproses sanksi melalui lembaga dan badan otonom NU yang menaungi lima orang tersebut.
"Soal sanksi kita serahkan jelas ini dari PWNU DKI akan melakukan proses, termasuk keterlibatan LBMNU DKI akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci mengenai kesalahan dan sanksi. Mereka sudah melanggar satu aturan bahwa engagement internasional harus melalui PBNU. Ini nanti akan diproses termasuk UNUSIA bahkan sudah menjadwalkan sidang komite etik begitu juga Pagar Nusa dan Fatayat NU," jelasnya.
Gus Yahya menegaskan bahwa tindakan kunjungan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan PBNU yang mensyaratkan bahwa setiap upaya kerja sama internasional harus melalui PBNU.
Sementara itu, Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie akhirnya memecat Munawir Aziz dari jabatannya sebagai staf khususnya di bidang Strategi dan Komunikasi. Munawir Azis tercatat sebagai salah satu dari lima pemuda Nahdliyin yang turut ke Israel dan bertemu Presiden Israel Isaac Herzog
Kepada awak media, Pj Bupati menyebutkan bahwa pemecatan tersebut dilakukan setelah dirinya mengklarifikasi kepada yang bersangkutan.
“Sesuai arahan PBNU, saya sudah mengklarifikasi ke Mas Munawir, dan saya sudah putuskan untuk menonaktifkan dirinya dari jabatan staf khusus per hari ini,”kata Hasan seusai ditemui di sela-sela pengukuhan perpanjangan jabatan Kades se Kudus, di pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (18/7/2024).
Pj Bupati menyebutkan, dalam klarifikasi yang diberikan, Munawir mengaku meminta maaf atas apa yang sudah dilakukannya. Dan dia juga menjelaskan perihal kepergiannya bersama rombongan Nahdliyin lainnya ke Israel.
“Saya kira penjelasannya sama dengan yang disampaikan kepada PBNU,”paparnya.
Lebih lanjut, menurut Hasan, komitmen Pemkab Kudus sudah jelas sejalan dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Pusat yang mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.
Oleh karena itu, apa yang dilakukan rombongan Nahdliyin yang di dalamnya ada Munawir Aziz, tentu menyakiti perasaan umat muslim Indonesia yang sama-sama mengutuk agresi militer yang dilakukan oleh Israel.
“Kalau itu, saya kira jelas bahwa komitmen kami seperti komitmen Pemerintah Pusat maupun PBNU,”tukasnya.
Keikutsertaan Stafsus Pj Bupati Kudus dalam rombongan yang bertemu Presiden Israel memang cukup mengejutkan semua pihak. Tak terkecuali bagi masyarakat Kudus.
Bahkan, sebelumnya sempat muncul rencana dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Kudus Peduli Palestina yang akan menggelar aksi demonstrasi ke pendapa Kudus.
Hanya saja, setelah mengetahui bahwa Munawir sudah dipecat dari jabatannya, mereka membatalkan rencananya melalui surat resmi ke kepolisian.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Faizin
