Arina.id - Sekarang ini akun media sosial orang-orang Israel telah dipenuhi dengan seruan terbuka untuk menggulingkan pemerintah Iran. Ini setelah protes besar melanda seluruh negeri, sementara pemerintah berwenang setempat memberlakukan pemadaman internet hampir secara total.
Di sisi lain, ketika para pemimpin politik Israel memilih diam tentang demonstrasi tersebut, tidak demikian dengan mantan pejabat, komentator dan aktivis Israel. Mereka secara terbuka merayakan demonstrasi besar-besaran di negeri para Mullah tersebut, dan ramai-ramai menyerukan penggulingan pemerintah Teheran, kemudian membingkai kerusuhan sebagai kesempatan bersejarah.
Dikutip dari middle east eye (MEE), mengutip sejumlah pemberitaan media Israel, badan-badan keamanan negeri zionis tersebut telah menyarankan politisi untuk tidak mengomentari protes di Iran, memperingatkan bahwa pernyataan publik dapat menyebabkan kerusakan dengan melegitimasi narasi Iran bahwa kerusuhan sedang diatur oleh Israel dan Amerika Serikat.
Terlepas dari peringatan itu, mantan anggota Knesset sayap kanan Moshe Feiglin menulis di X bahwa "cepat atau lambat rezim di Iran akan jatuh", dengan alasan bahwa pertanyaan kuncinya adalah siapa yang akan membentuk tatanan pasca-Republik Islam.
"Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi mercusuar moral yang akan membantu ini terjadi dan akan membentuk rezim lain," katanya. "Negara Israel, dengan segala kapasitasnya menjadi kekuatan regional, kepanjangan tangan dari kepentingan Amerika mengatakan kepada kami Iran sudah berlutut," tambahnya.
Aktivis sayap kanan Israel Yoseph Haddad juga menyambut protes tersebut, berbagi gambar dirinya dengan pendukung mantan monarki Iran. "Insya Allah, segera kita akan dapat mengibarkan kedua bendera ini bersama-sama berdampingan di Teheran," tulisnya, mengacu pada bendera Israel dan tiga warna Iran sebelum 1979.
"Orang-orang kita akan dapat hidup berdampingan lagi ketika rezim Islam Iran dibuang ke tempat sampah sejarah," tambah Haddad. Komentator Israel lainnya membingkai protes dalam istilah ekonomi yang eksplisit, menggambarkan Iran sebagai "raksasa energi dan mineral yang tidak aktif" dengan cadangan gas dan mineral yang besar.
Satu akun sayap kanan populer menyarankan bahwa intervensi asing dapat dibenarkan untuk mengakses sumber daya Iran, menulis bahwa momen yang menentukan mungkin memerlukan "sedikit bantuan militer" dengan imbalan keuntungan ekonomi di masa depan.
Skala demonstrasi yang terus meningkat
Di Iran, protes yang dimulai hampir dua minggu lalu atas kenaikan harga barang-barang pokok telah berkembang menjadi demonstrasi yang lebih luas menentang sistem politik. Media-media barat melaporkan hampir 500 orang tewas dalam demonstrasi berujung kerusuhan tersebut.
Kerusuhan telah menyebar ke beberapa kota, ketika para demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti "kematian diktator", yang secara langsung menargetkan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Sebagai tanggapan, pihak berwenang juga memberlakukan pemadaman internet besar-besaran, taktik yang digunakan selama pemberontakan sebelumnya untuk membatasi mobilisasi.
Para pejabat Iran juga meremehkan skala kerusuhan dan menggambarkan pengunjuk rasa sebagai perusak yang bertindak atas perintah kekuatan asing. Pekan lalu, mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menulis di X: "Selamat Tahun Baru untuk setiap orang Iran di jalanan. Juga, kepada setiap agen Mossad yang berjalan di samping mereka."
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Jumat, Khamenei menolak protes dan menuduh Amerika Serikat mengeksploitasi situasi tersebut. "Tangan presiden Amerika berlumuran darah lebih dari seribu orang Iran," katanya, mengacu pada Presiden AS Donald Trump.
"Sekelompok perusak menghancurkan bangunan milik mereka untuk menyenangkan presiden AS," kata Khamenei melanjutkan, mengomentari kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ulah para demonstran tersebut.
Sementara itu Menteri luar negeri Iran, Abbas Araghchi, saat mengunjungi Lebanon menuduh AS dan Israel sebagai biang kerok kerusuhan untuk mengacaukan Republik Islam. Ekonomi Iran telah babak belur akibat sanksi yang dipimpin AS selama bertahun-tahun, inflasi melonjak, mata uang terdepresiasi dengan cepat. Situasi tersebut membuat masyarakat kesulitan membeli kebutuhan dasar.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
