Jakarta, Arina.id - Artificial inteligence (AI) yang berkembang cepat sekarang ini rupanya menimbulkan serentetan kekhawatiran hukum dan etis dalam kehidupan sosial masyarakat. Kecerdasan buatan yang berbasis pada mesin itu misalnya, dapat mengakibatkan orang kehilangan pekerjaan, yang bisa jadi berimplikasi pada ketidakstabilan sosial di satu negara.
Orang-orang mulai khawatir bahwa AI dapat membahayakan integritas fisik dan mental manusia dan mengurangi peran khusus manusia. Keberadaan masalah tersebut sebagian disebabkan dari kurangnya kerangka hukum dan etis terkait dengan AI.
Selain itu, dalam jurnal berjudul "Societal impacts of artificial intelligence: Ethical, legal, and governance issues" yang diterbitkan sciencedirect, dijelaskan masalah penting lain terkait etika kecerdasan buatan. Hal ini menyangkut bias dan diskriminasi. Bias dan diskriminasi ini terjadi ketika mengimplementasikan sistem AI dalam ekosistem layanan digital yang digunakan manusia.
Isu tersebut terjadi baik dari sisi teknis maupun manusianya. Secara teknis, kurang atau lebihnya data yang representatif digunakan dalam model AI dapat menyebabkan bias minoritas karena tidak mempertimbangkan kelompok atau grup-grup tertentu. Sehingga masalah akurasi data berpotensi menimbulkan masalah.
Data sampah menyebabkan analisis AI kurang memuaskan dan bias (Garbage In, Garbage Out atau GIGO). Penyortiran data ini sebenarnya prosedur dasar dalam pencatatan dan mengoreksi ketidakakuratan dalam data untuk meningkatkan kualitasnya. Bila hal ini dilakukan--memprioritaskan peningkatan kualitas data--dapat memanfaatkan potensi AI secara penuh.
Berikutnya, hasil bias dan diskriminasi dapat disebabkan oleh perilaku yang tidak profesional selama proses pelatihan sistemnya. Sebagai contoh, ketidakkonsistenan dalam labeling data dan tindakan yang tidak etis mungkin terjadi ketika pengembang secara manual membagi kode-kode dari variabel target ke dalam kategori eksklusif
Bagaimana menyikapi hal ini? Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan pentingnya dialog dan kolaborasi antar negara untuk menguatkan regulasi kawasan tentang penggunaan AI yang adil dan berdaulat. Oleh sebab itu ia pun mengusulkan dialog negara-negara Selatan (Global South) untuk bisa menguatkan kolaborasi tersebut.
"Indonesia punya komitmen kuat untuk mendorong kolaborasi Global South. Saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO, Gabriel Ramos, setahun lalu, beliau justru meminta Indonesia mengambil peran memimpin dialog negara Selatan," kata Nezar dalam keterangan resminya, Rabu 23 Juli 2025.
Menurut Nezar, Indonesia telah mengajukan diri sebagai tuan rumah UNESCO Global Forum for Ethics of AI untuk 2025. Ia mengusulkan diselenggarakannya pertemuan negara-negara Selatan untuk secara khusus membahas kedaulatan AI, dan peran jurnalisme di tengah disrupsi AI.
"Yang kita butuhkan saat ini adalah kemauan politik yang kuat dari negara-negara Selatan. Kita harus punya instrumen untuk duduk bersama dan berdialog dengan para raksasa teknologi, guna menciptakan ekosistem digital yang sehat dan adil, termasuk bagi jurnalisme berkualitas," tegasnya.
Nezar juga mengungkap hasil pertemuannya dengan Utusan Teknologi PBB Amandeep Singh Gill beberapa waktu lalu, diskusi itu menekankan urgensi kerja sama lebih erat antar negara berkembang dalam menghadapi regulasi global AI yang masih dalam tahap awal.
Apalagi dalam lanskap global, pengaturan AI saat ini banyak dibahas di negara-negara maju. Misalnya regulasi AI dengan dekrit presiden seperti di AS, atau dalam bentuk awal undang-undang seperti AI Act di Uni Eropa dan kebijakan di Korea Selatan.
Sementara negara-negara Global South dinilai belum memiliki ruang advokasi yang cukup kuat, maka dari itu penting untuk mewujudkan kolaborasi agar negara-negara berkembang juga bisa ikut ambil bagian dan tak tertinggal merespon kemajuan dan perkembangan AI di tingkat kawasan.
"Hingga kini, belum ada regulasi permanen soal AI. Ini momentum emas bagi negara-negara Selatan untuk bersama-sama menyusun sikap, terutama soal kedaulatan digital," katanya.
Menanggapi inisiatif dari delegasi Afrika Selatan, Nezar juga menyoroti pentingnya memanfaatkan forum-forum global termasuk forum M20, yaitu Pertemuan Menteri Komunikasi negara anggota G20 yang akan digelar tahun depan.
“Forum M20 bisa jadi momentum penting. Tapi kita butuh lebih dari sekadar pernyataan politik. Kita butuh komitmen nyata, misalnya membentuk sekretariat atau forum tetap yang bisa menyuarakan posisi kita secara kolektif menghadapi ekosistem digital yang timpang,” ungkapnya.
Dalam berbagai forum global mengenai AI, Indonesia menegaskan kesiapan menjadi penghubung dialog strategis di kawasan, tidak hanya untuk memperjuangkan hak-hak penerbit, tetapi juga untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, etis, dan setara.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
