Reaksi Keras China dan Rusia Setelah Maduro Diculik Militer Amerika

Arina.id - Amerika Serikat secara sepihak menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Setelah itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara enteng mengatakan Venezuela telah menyepakati penyerahan antara 30 hingga 50 juta barel minyak kepada Amerika Serikat.

"Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Otoritas Sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak berkualitas tinggi yang berada di bawah sanksi kepada Amerika Serikat," tulis Trump melalui platform Truth Social, Selasa 6 Januari 2026.

Bagaimana respons dunia? China misalnya, pemerintah negeri Panda itu menyebut proses peradilan Maduro dan istrinya Cilia Flores di New York, Amerika Serikat, tidak sah. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning.

"Amerika Serikat mengabaikan status kepala negara Presiden Maduro, secara terang-terangan menuntut dan mengadilinya di pengadilan domestik. Hal itu secara serius melanggar kedaulatan nasional Venezuela dan mendestabilisasi hubungan internasional," katanya dalam jumpa pers di Beijing, seperti dikutip dari berbagai sumber.

Dalam dalih penangkapannya, AS menuduh Maduro terlibat kejahatan narkoba dan terorisme. Persidangan sendiri dilakukan pada Senin, 5 Januari 2026 di pengadilan federal New York. Tuduhan tersebut untuk membenarkan penangkapan mereka di Caracas.

Di pengadilan, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan, termasuk terorisme narkoba dan konspirasi impor kokain, sambil menegaskan tetap menjadi pemimpin sah Venezuela. Maduro dan Flores ditangkap dalam serangan militer AS di Caracas pada Sabtu, 3 Januari 2026.

"Tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional. China menyerukan AS untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka," tambah Mao Ning.

Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada Senin, 5 Januari 2026, Nao Ming menekankan bahwa pendekatan militer bukan solusi dan penggunaan kekuatan hanya akan memperburuk krisis. China siap bekerja sama dengan negara-negara di kawasan dan komunitas internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Amerika Latin dan Karibia.

"Semua negara harus menghormati jalur pembangunan yang dipilih rakyat negara lain dan mematuhi hukum internasional serta Piagam PBB. Negara besar harus memberi contoh. Tidak ada yang boleh menjadi polisi atau hakim dunia," tegas Mao Ning.

Meski Venezuela memiliki presiden sementara, konstitusi mengharuskan pemilu dalam 30 hari jika presiden tidak dapat menjalankan tugas permanen. Mahkamah Agung menyebut ketidakhadiran Maduro bersifat "sementara". Periode presiden sementara bisa berlangsung 90 hari, diperpanjang hingga enam bulan dengan persetujuan Majelis Nasional.

Akan tetapi Presiden Trump mengatakan Venezuela tidak akan menggelar pemilu baru dalam 30 hari karena AS harus "memperbaiki" negara itu terlebih dahulu. "AS sedang berperang dengan pengedar narkoba, bukan Venezuela," kata Trump.

Trump menambahkan AS dapat mensubsidi perusahaan minyak untuk membangun kembali infrastruktur energi Venezuela, yang diperkirakan selesai dalam 18 bulan. "Proses ini membutuhkan banyak uang, perusahaan minyak akan membiayai dan kemudian diganti melalui pendapatan atau dari kami," katanya.

Di sisi lain, Wakil Presiden dan Menteri Perminyakan Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara Venezuela oleh kakaknya, Jorge Rodríguez, Ketua Parlemen yang terpilih kembali. Rodriguez mengatakan keadaan darurat nasional dan menegaskan bahwa Maduro tetap presiden. 

Sementara itu Rusia menyambut baik upaya pemerintah Venezuela melindungi kedaulatan negara dan kepentingan nasionalnya, menyusul pelantikan Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara di negara Amerika Selatan itu.

"Kami menegaskan kembali solidaritas Rusia yang tak tergoyahkan dengan rakyat dan pemerintah Venezuela," menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia pada Selasa 06 Januari 2026.

Kementerian tersebut juga mendoakan kesuksesan Rodriguez dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi Venezuela. Rusia juga menyatakan dukungan terhadap upaya meredakan eskalasi krisis di Venezuela serta penyelesaian masalah melalui dialog dan penghormatan terhadap norma hukum internasional, terutama Piagam PBB.

"Amerika Latin dan Karibia harus tetap menjadi kawasan damai. Pembangunan berdaulat negara-negara di kawasan tersebut harus dijamin," kata Kemlu Rusia.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa "Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan eksternal yang merusak."