Jakarta, Arina.id—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mengalami penurunan tingkat kepuasan publik.
Survei nasional Poltracking Indonesia menunjukkan, jumlah publik yang menilai program MBG tidak perlu dilanjutkan sedikit lebih tinggi dibandingkan mereka yang menginginkan program tersebut tetap berjalan.
Sebanyak 44,6 persen responden mengatakan MBG tidak perlu dilanjutkan. Sementara 42,1 persen lainnya menilai program tersebut harus tetap dilanjutkan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap lembaga BGN selaku instansi pelaksana menunjukkan tren penurunan yang signifikan sejak Oktober tahun lalu.
"Persepsi publik terhadap BGN mulanya cukup positif pada Oktober 2025 yang mencapai 57 persen. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat kepuasan publik merosot jadi 41,6 persen pada Agustus 2026," ujar Hanta Yuda dalam konferensi pers secara daring di Youtube Poltracking TV dilihat Kamis, 3 September 2026.
Temuan ini menjadi sorotan karena popularitas MBG sebenarnya sangat tinggi. Sebanyak 93,9 persen publik mengaku mengetahui program tersebut.
Namun, tingginya popularitas belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. Di antara responden yang mengetahui program MBG, sebanyak 49,2 persen menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaannya.
Sementara responden yang menyatakan puas terhadap program tersebut sebesar 46,4 persen.
Poltracking Indonesia menilai persoalan implementasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi publik terhadap MBG.
Dalam analisisnya, Poltracking menyebut berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kasus keracunan massal, kualitas makanan, hingga persoalan manajemen, turut memengaruhi reputasi program tersebut di ruang publik.
Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap menguatnya sentimen negatif terhadap MBG.
Poltracking Dorong Evaluasi Menyeluruh
Poltracking menilai penilaian negatif publik terhadap MBG perlu menjadi perhatian pemerintah. Program yang sejak awal menjadi salah satu program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dinilai membutuhkan evaluasi menyeluruh dan terukur.
Dalam rekomendasinya, Poltracking mendorong pemerintah melakukan audit terhadap pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Selain itu, Poltracking menyarankan agar MBG diarahkan secara lebih spesifik kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi.
Poltracking juga menyebut opsi mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbasis data terpadu sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah.
Menurut Poltracking, penyederhanaan skema tersebut dapat menjadi bantalan sosial yang relatif lebih aman dalam implementasi, dengan tetap disertai pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Temuan mengenai MBG tersebut merupakan bagian dari survei nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026.
Survei melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi dengan metode stratified multistage random sampling. Margin of error survei sebesar +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber PilihanEditor: Suci
