Arina.id - Dalam beberapa waktu belakangan ini islamofobia">Islamofobia kembali menggejala di sejumlah negara Eropa. Misalnya di Spanyol, beberapa kota melarang umat Islam merayakan hari besar keagamaan: Idul Fitri dan Idul Adha secara terbuka. Salah satu Kota yang menerapkannya adalah Kota Jumilla.
Larangan tersebut menetapkan fasilitas olahraga kota hanya dapat digunakan untuk kegiatan atletik atau kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Dalam kondisi apa pun, pusat olahraga tidak boleh digunakan untuk kegiatan budaya, sosial, atau keagamaan yang tidak termasuk dalam lingkup Dewan Kota.
Hal itu segera menuai kritik keras dari sejumlah kalangan, terutama tokoh dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dikutip dari Al-Jazeera, Menteri Migrasi Spanyol Elma Saiz, Jumat kemarin 08 Agustus 2025, salah satu yang menyesalkan aturan tersebut.
Saiz menyebut larangan yang disetujui pemerintah daerah Jumilla pekan lalu itu "memalukan", dan mendesak agar para pemimpin setempat membatalkan, kemudian meminta maaf kepada penduduk setempat, terutama yang beragama Islam.
Larangan yang juga disetujui oleh Partai Populer--sayap kanan walikota--itu akan diberlakukan di pusat-pusat olahraga yang dalam beberapa tahun terakhir digunakan oleh umat Muslim setempat untuk merayakan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha .
Larangan awalnya diusulkan oleh partai sayap kanan Vox, dengan amandemen aturan yang disahkan lebih dulu sebelum disetujui. Awal pekan ini, cabang Vox di wilayah Murcia merayakan langkah tersebut, dengan mengatakan di X bahwa "Spanyol akan selalu menjadi tanah yang berakar dari agama Kristen!"
Wali Kota Jumilla Seve Gonzalez, mengatakan kepada surat kabar Spanyol El Pais, tindakan tersebut tidak ditujukan kepada kelompok tertentu. Ia berdalih kalau pemerintahannya hanya ingin “mempromosikan kampanye budaya yang membela identitas kami”.
Namun Mohamed El Ghaidouni, sekretaris Persatuan Komunitas Islam Spanyol, menilai hal tersebut merupakan "Islamofobia yang dilembagakan", dan membantah pernyataan pemerintah setempat bahwa perayaan hari raya Muslim di pusat kota "bertolak belakang dengan identitas kota tersebut".
Larangan tersebut, katanya, justru berbenturan dengan institusi negara Spanyol yang melindungi kebebasan beragama. Di sisi lain, larangan juga merugikan warga negara yang telah tinggal selama puluhan tahun di kota-kota Spanyol. "Di kota-kota kami, di negara kami, berkontribusi dan terintegrasi sempurna tanpa masalah koeksistensi”.
Secara terpisah, Miguel Moratinos, utusan khusus PBB untuk memerangi Islamofobia, mengaku terkejut dengan keputusan Dewan Kota Jumilla. Moratinos menyatakan "kekhawatiran mendalam tentang meningkatnya retorika xenofobia dan sentimen Islamofobia di beberapa wilayah Spanyol".
Keputusan tersebut, kata dia, merongrong hak atas kebebasan berpikir, mengusik hati nurani, dan beragamaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
“Kebijakan yang hanya menguntungkan atau berdampak secara tidak proporsional terhadap satu komunitas dapat mengancam kohesi sosial dan mengikis prinsip hidup berdampingan secara damai,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.
Sayap kanan bentrok dengan penduduk setempat
Selama berabad-abad, Spanyol diperintah oleh umat Islam, yang pengaruhnya sangat kuat dan bisa dibilang cukup mengakar baik dalam bahasa Spanyol maupun di banyak bangunan penting negara itu, misalnya Istana Alhambra Moor yang terkenal di Granada.
Kekuasaan Islam berakhir pada 1492 ketika kerajaan Arab terakhir di Spanyol jatuh ke tangan umat Katolik. Sampai sekarang, penduduk dengan latar belakang agama apapun sudah menetap lama di sana dan tinggal berdampingan selama puluhan tahun.
Namun baru-baru ini ketenangan warga terusik menyusul bentrokan antara kelompok sayap kanan dan penduduk serta imigran yang meletus bulan lalu di wilayah selatan Murcia. Penyebabnya seorang penduduk lanjut usia di kota Torre-Pacheco dipukuli oleh penyerang yang diyakini berasal dari Maroko.
Pemerintahan sayap kanan di wilayah lain Eropa rupanya juga telah meloloskan hal serupa seperti halnya di Jumilla. Inti dari perdebatan hampir di seluruh benua, yakni tentang nasionalisme dan pluralisme agama dan budaya.
Tahun lalu di Monfalcone, kota pelabuhan industri besar di timur laut Italia dengan populasi imigran Bangladesh cukup signifikan, Wali Kota sayap kanan Anna Maria Cisint juga telah melarang ibadah salat di pusat kebudayaan setempat.
Tindakan tersebut memicu protes yang melibatkan sekitar 8.000 orang, dan komunitas Muslim kota tersebut mengajukan banding ke pengadilan daerah.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
