Arina.id - Adlin Panjaitan, aktifis muda Nahdlatul Ulama (NU) ikut menyoroti pemakzulan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang terungkap melalui dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025. Dokumen risalah itu ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Hasil rapat tersebut menyebutkan, alasan pemberhentian ketum PBNU karena dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKNU) beberapa waktu lalu, mengundang narasumber yang terindikasi dengan jaringan zionisme Israel. Rais Aam menilai hal itu telah melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah an-nahdliyah.
Adlin Panjaitan menganggap, "kalau merujuk pada hasil rapat harian Rais 'Aam PBNU yang memberhentikan ketum PBNU, apakah pertentangan dengan aturan PBNU secara eksplisit? Maka saya kira itu masih ambigu dan mengarah kepada kepentingan politik."
"Karena menurut saya tidak ada aturan yang mengatur secara tegas tentang kehadiran zionisme melanggar ketentuan organisasi yang bersifat mutlak untuk memberhentikan pengurus PBNU (ketua umum PBNU), dan yang sudah publik ketahui ketua umum sudah ber-tabayyun serta memohon maaf kepada masyarakat nahdiyin."
Adlin kembali mempertanyakan, apakah ada aturan organisasi PBNU yang mengatur secara terperinci dan jelas tentang narasumber kaderisasi Kepempinan NU teriindikasi atau terhubung dengan jaringan zionisme israel bertentangan dengan peraturan oraganisasi secara mutlak?
"Maka kalau (aturan) itu tidak ada, keputusan Rais 'Aam kami nilai bersifat syarat dengan kepentingan politik," katanya melanjutkan.
Dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU tersebut, selain soal polemik narasumer di kegiatan kaderisasi kepemimpinan NU, hal lain yang disorot terkait persoalan tata kelola keuangan PBNU. Rais 'Aam menganggap Ketum PBNU terindikasi menentang hukum syara'. "Saya kira perlu ada proses audit yang proporsional dan objektif soal itu."
"Kalau permasalahan nya soal keuangan maka kami meminta pihak ketiga untuk melakukan audit keuangan oleh akuntan publik secara proporsional tentang keuangan PBNU," tegas Adlin Panjaitan.
Sementara itu Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Profesor Abdul Mustaqim menyampaikan win-win solution atas dinamika yang sedang terjadi di PBNU. Menurut dia, ada tiga jalan solusi atau win-win untuk jam’iyyah. Pertama, memulihkan keutuhan melalui Musyawarah Maknawi dan Keulamaan.
Rais ‘Aam dan Ketua Umum adalah dua pilar jam’iyyah, yakni "al-hirāsatu ‘alā dīn dan al-hirāsatu ‘alā jam’iyyah". Mereka harus disatukan dengan hikmah, bukan dibenturkan oleh bisikan “Sengkuni”.
Kedua, NU sebagai rumah akhlak, bukan arena tarik kepentingan. NU harus menjadi penuntun, bukan alat. Para kiai dan cendekiawan NU harus hadir sebagai navigator peradaban, bukan sekadar komentator politik.
Ketiga, Menguatkan Fungsi NU sebagai moral force meminjam Istilah Cak Nur (Prof Nurcholis Madjid) dan civilizational builder. Fokus NU itu seharusnya bukan berebut pengaruh politik, tetapi memperkuat kontribusi nyata, yakni memberdayakan umat, mengembangkan ekonomi santri, memperkuat literasi digital, melindungi martabat kemanusiaan, dan membawa Islam Nusantara sebagai rahmat semesta.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
