ICROM 2024: Moderasi Beragama Solusi Perdamaian di Tengah Krisis Kemanusiaan

Jakarta, Arina.id — Moderasi beragama tak sekadar jargon, ia menjadi upaya nyata untuk merespons krisis kemanusiaan yang terus berkembang dunia. Komitmen ini mencoba dihadirkan dalam gelaran Konferensi Internasional Moderasi Beragama atau International Conference on Religious Moderation (ICROM) 2024 di Jakarta.

Mengangkat tema besar Religious Moderation and Its Responses to Humanitarian Crises, kegiatan yang berjalan tiga hari 5-7 November 2024 membahas moderasi beragama dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis kemanusiaan akibat perubahan iklim dan konflik di dunia. 

Sekitar 70 makalah dari akademisi, aktivis, peneliti, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dalam negeri maupun luar negeri dipresentasikan dalam forum yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Agama dan El Bukhari Institute ini. 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag RI) Prof. Kamaruddin Amin mengawali diskusi menekankan bahwa moderasi beragama bukan sekadar konsep teoritis, tetapi suatu praktik sosial yang menuntut hubungan antarindividu yang saling menghargai. 

"Kami mengajarkannya dengan cara mempraktikkan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasikan prinsip moderasi ini dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya. 

Hal ini dipandang penting untuk memperkuat hubungan antarumat beragama dan antarnegara, terutama di tengah tantangan kemanusiaan global.

Salah satu sesi diskusi yang menarik perhatian adalah pemaparan dari Dim Go Mang aka Mang Pi, perwakilan dari Nonviolence Peacefore Myanmar. Ia berbagi pengalaman mengenai kampanye "I will not let religious or ethnic violence begin with me," sebuah inisiatif untuk menanggapi gelombang sentimen anti-Muslim di Myanmar pada 2013.

Di Myanmar, moderasi beragama juga dihadirkan lewat tradisi keagamaan masing-masing. Misalnya saat ibadah Dharma Gita umat Hindu berlangsung, suara adzan di Masjid akan dihentikan sementara Oleh umat Islam untuk menunjukkan rasa saling menghormati antaragama yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

Selain fokus pada moderasi antaragama, krisis lingkungan pun menjadi sorotan utama di konferensi ini. Wietske Merison dari Associate Fellow of UIII mengangkat isu persoalan lingkungan yang mencerminkan krisis moral seperti keserakahan dan ketidakadilan. 

“Agama seharusnya tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan,” ujarnya. 

Pesan ini ditekankan juga oleh Muhammad Imran Khan, yang melihat ketidaksetaraan, kemiskinan, dan kurangnya sumber daya di beberapa negara berkembang sebagai akar dari ekstremisme. Menurutnya isu-isu seperti urbanisasi, kemiskinan perkotaan dan minimnya SDM selama ini menciptakan ketegangan sosial. 

Peran agama dalam mengatasi krisis lingkungan mendapat dukungan penuh dari Ditjen Bimas Katolik, Suparman yang mendorong pemimpin agama untuk turut mengkampanyekan isu lingkungan kepada umatnya. 

Mengacu pada deklarasi yang ditandatangani Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus bersama Prof. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal beberapa waktu lalu tentang perlunya tindakan nyata dalam melestarikan alam. 

“Deklarasi hanya akan jadi deklarasi jika tidak ada tindakan nyata. Hal ini juga tidak cukup hanya dilakukan di acara seminar. Para imam harus mempraktikan,” tegasnya.

Pendekatan yang berfokus pada generasi muda juga muncul dalam diskusi ini. Direktur Pusat Kerukunan Umat Beragama, Adib Abdusshomad, menekankan perlunya menyederhanakan bahasa moderasi beragama agar lebih mudah dipahami oleh generasi Z. 

“Kita perlu mulai menggandeng para influencer dan artis untuk menyampaikan nilai-nilai moderasi ini kepada anak muda dengan bahasa yang lebih dekat dengan mereka,” pintanya.

Sesi diskusi lainnya diisi oleh para akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi Islam di Indonesia yang memaparkan hasil penelitian tentang moderasi beragama di akar rumput. Mubaidi Sulaiman dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, misalnya, menemukan bahwa masih terdapat paparan radikalisme dalam soal ujian di sekolah-sekolah tingkat menengah. 

Ia mengusulkan agar moderasi beragama diterapkan di level pendidikan dasar hingga menengah agar generasi penerus tidak terpengaruh oleh paham ekstremis.

Sementara itu, Muhazir dan Muhammad Roni dari IAIN Langsa menceritakan tantangan komunitas Muslim di Samosir Sumatera Utara yang mempertahankan identitas di tengah dominasi non Muslim yang sering menghadapi prasangka dan diskriminasi namun berkat mediator dari berbagai komunitas dan advokasi mereka bisa hidup berdampingan. 

Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin memaparkan dalam kurun empat tahun ke belakang, Kemenag telah merumuskan konsep moderasi beragama. Konsep ini dirumuskan dengan nilai-nilai yang mencakup semangat nasionalisme, anti-kekerasan, toleransi, dan perdamaian.

Dia meyakini bahwa moderasi beragama merupakan sebuah pendekatan yang dapat menyatukan berbagai elemen bangsa untuk mendorong kemajuan dan keharmonisan. 

“Konsep ini sudah diterapkan secara menyeluruh di Kemenag dan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan-kebijakan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya,” ujar Kamaruddin.

Seiring waktu, pada 2024 moderasi beragama diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023, yang mencakup kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia. 

“Inisiatif ini telah menjadikan moderasi beragama sebagai program unggulan, tidak hanya di Kemenag, tetapi juga di seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia,” jelasnya.

Thomas Wuthce, pendiri The Center for Multilateral Leadership, menegaskan bahwa meskipun moderasi beragama mungkin tidak secara langsung menyelesaikan konflik antarnegara, namun nilainya dapat membantu menangani isu-isu kemanusiaan lain seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan kelangkaan air.

“Ini adalah tantangan keamanan global yang harus menjadi prioritas utama dalam tiap konferensi,” jelasnya. 

Konferensi akan merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan dipresentasikan kepada pemangku kebijakan. Diharapkan hasil dari ICROM 2024 ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih humanis dan inklusif, khususnya dalam menangani krisis kemanusiaan yang melanda dunia saat ini.