Indonesia Tegaskan Komitmen Kerja sama Erat dengan Semua Negara BRICS

Arina.id - Indonesia menegaskan komitmennya mempererat kerja sama dengan seluruh anggota BRICS. Hal itu disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda pertemuan BRICS Leaders Virtual Meeting, Senin malam 08 September 2025.

Dalam cuplikan videonya, presiden mengatakan saat ini saatnya BRICS harus terus berkembang. Posisi Indonesia sebagai anggota sepenuhnya mendukung inisiatif yang diambil kelompok atau organisasi yang diinisiasi lima negara itu: Brasil, Rusia, India, China dan South Afrika (Afrika Selatan) itu. 

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai pilar stabilitas dan harapan di tengah situasi geopolitik saat ini. "Kami mengapresiasi kepemimpinan Presiden (Brasil) Lula), dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan semua negara BRICS," kata Prabowo dikutip dari Channel YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden mengatakan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, konsep multilateralisme pun menghadapi tantangan. Kepala Negara mencatat bahwa kelompok negara BRICS kini mewakili lebih dari 55 persen populasi penduduk di dunia. Dengan posisi mewakili lebih dari 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global, menurut dia, BRICS memegang perekonomian terbesar dengan negara populasi terbesar, serta pasar yang besar. 

"BRICS memiliki ekonomi terbesar, negara dengan populasi terbesar, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam yang besar, dan sumber daya yang penting. Oleh karena itu, BRICS muncul sebagai pilar kekuatan," kata Prabowo.

Oleh karenanya, Prabowo menyatakan kelanjutan dukungan Indonesia terhadap BRICS. Bahkan, menurut Presiden, kerja sama itu harus dibangun lebih erat, dan negara anggota harus saling berkonsultasi.

Prabowo soroti standar ganda sejumlah negara

Prabowo juga menyoroti kebijakan standar ganda yang diterapkan pada hukum internasional. Hal itu disampaikannya mendukung argumentasi dan konsep-konsep Presiden China Xi Jinping.

"Kita harus menjunjung tinggi keterbukaan, kita harus melanjutkan koordinasi dan kerja sama yang erat ini di dunia yang penuh ketidakpastian ini, dengan standar ganda, bahkan rangkap tiga, di mana hukum internasional diabaikan setiap hari," katanya.

Menurut dia, negara-negara anggota BRICS harus melanjutkan kerja sama di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Praktik standar ganda, kata Prabowo, semakin sering muncul di panggung global. 

Kepala Negara menilai bahwa situasi dunia kini memperlihatkan negara-negara besar dan kuat memiliki hak dan kewenangan, sedangkan negara kecil mendapat intimidasi.

"Hukum internasional diabaikan setiap hari, di mana (negara) yang kuat membuat kewenangan, di mana negara-negara kecil dengan kekuatan yang lebih kecil diintimidasi, diancam, dirundung. Di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata," kata Prabowo.

Oleh karenanya, Prabowo mengatakan saatnya BRICS harus terus berkembang. Indonesia pun sepenuhnya mendukung inisiatif yang diambil. "Kami mengapresiasi kepemimpinan Presiden (Brasil) Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan semua negara BRICS," kata Prabowo.

Presiden Brasil Lula da Silva membuka virtual meeting dengan memberikan pandangannya. Setelahnya, tampak Presiden China Xi Jinping dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyampaikan pandangan di urutan kedua dan ketiga.

Presiden RI Prabowo Subianto kemudian menyampaikan pandangan dan posisi Indonesia terkait sejumlah isu global pada urutan keempat.

Forum tersebut menjadi sarana bagi para pemimpin untuk bertukar pandangan terkait perkembangan ekonomi dunia dan kondisi sistem multilateral saat ini. Situasi geopolitik dan dinamika ekonomi global turut memberi pengaruh terhadap stabilitas perdagangan internasional serta prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan.

Pertemuan kali ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden China Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kemudian, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timothewos, serta Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.