Jakarta, Arina.id – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pati dan sejumlah daerah memicu kemarahan warga. Di Pati Jawa Tengah, ribuan warga demo menuntut bupatinya mundur.
Warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya buntut dari kebijakan tersebut. Protes tersebut tidak hanya menyoroti kenaikan pajak, tetapi juga menyoroti proses pengambilan keputusan pemda yang dinilai tidak melibatkan masyarakat.
Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, mengatakan aksi tersebut harus dilihat dari berbagai dimensi. Pertama, dimensi partisipasi publik yang dinilainya sangat baik, karena warga desa ikut bersuara dan saling gotong royong membawa sayuran, air mineral, dan kebutuhan lain untuk aksi bersama.
“Pati dari dulu sering aksi bersama salah satunya saat Kendeng. Jadi memang kulturnya masyarakat berani bersuara karena masyarakat pesisir lebih menantang,” ujar Alissa ditemui wartawan usai konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa di Galeri Nasional, Kamis (14/8/2025).
Dimensi kedua, menurut dia, adalah pengambilan keputusan yang tidak melibatkan rakyat. Ia menilai hal itu menjadi kesalahan pemerintah daerah, karena kebijakan seharusnya melibatkan partisipasi publik. "Kalau itu dilakukan, saya yakin warga mau mencari cara yang lain,” jelasnya.
Alissa mencontohkan langkah mantan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo (sekarang Wali Kota Yogyakarta) yang menurunkan angka kemiskinan melalui kesepakatan. Ia mencontohkan kebijakan beras harus diproduksi dari masyarakat desa, batiknya harus dari Kulon Progo, sehingga kebijakan berdampak pada pemberdayaan ekonomi lokal tanpa menaikkan pajak.
Menurut dia, kebijakan menaikkan PBB tidak bisa dilakukan secara semena-mena, apalagi sebelumnya muncul pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang mengatakan terkait tidak ada yang memiliki tanah, kecuali negara. "Itu memang kejadian terpisah, tapi lukanya sudah ada di masyarakat," ucapnya.
Dimensi ketiga, kata Alissa, adalah komunikasi yang buruk. Hal ini membuat masyarakat marah dan wajar jika kemarahan itu muncul.
"Ini menjadi pelajaran bukan hanya bagi Bupati Pati, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan pejabat, apalagi yang terpilih karena pemilihan langsung. Jangan merasa karena dipilih lalu menjadi penguasa, bukan pemimpin,” tegasnya.
Alissa menekankan bahwa semua pemimpin harus berpegang pada prinsip Tasharruful Imam Ala Ar-Raiyyah Manuthun bil Maslahah.
"Misalkan PBB dinaikkan, saya yakin dasarnya adalah agenda pembangunan untuk membiayai pemerintah. Tapi apakah rakyatnya sudah mencapai kondisi itu atau belum? Kalau belum, berarti itu kebijakan yang tidak berbasis pada kemaslahatan rakyat,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, pemerintah setiap membuat kebijakan harus dikaji terlebih dahulu dan tidak dibuat secara impulsif. Mengutip pandangan Gus Dur, bangsa ini kini disibukkan dengan perebutan kekuasaan, bukan kepemimpinan.
"Kalau kekuasaan, cara berpikirnya adalah ‘aku berkuasa, jadi kebijakannya seperti apa pun tidak akan memikirkan rakyatnya’. Akibatnya, rakyat akan marah. Tinggal menunggu waktu, ketika kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, rakyat pasti akan marah seperti yang terjadi di Pati, Sulawesi, dan tempat lain,” ujarnya.
Sementara itu, Prof Quraish Shihab meminta segala ketimpangan dan ketidakadilan untuk segera dihapuskan. "Kita jangan hanya diam. Seluruh Indonesia melihat ini, segala kekurangan dan ketimpangan hendaknya segera ditiadakan,”tegasnya.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menilai Pati adalah cermin yang harus menjadi pelajaran bagi semua khususnya pejabat penyelenggara negara.
"Ketika aspirasi hendak didengar, apalagi sudah diselimuti amarah, menjadi tidak terkendali. Ini pelajaran berharga. Kita, masyarakat juga harus menjaga demokrasi. Jangan atas ketidaksenangan lalu menjatuhkan pejabat di tengah jalan tanpa mekanisme dan tata cara yang diatur proses demokratis,”ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan bagi bangsa ini adalah bagaimana menjaga demokrasi dengan baik, baik oleh penyelenggara maupun masyarakat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengklaim polemik kenaikan PBB-P2 di Pati dan sejumlah daerah merupakan murni dinamika lokal, bukan imbas langsung dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Hasan mengajak semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan ketegangan yang memicu aksi besar di Pati.
“Kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak duduk bersama, berdialog dengan kepala dingin dan hati tenang. Jika ketertiban umum terganggu, kepentingan masyarakat secara umum juga akan terdampak,” katanya.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
