Arina.id — Negara-negara Uni Eropa sepakat memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington, sekaligus memburuknya situasi politik di negara para mullah tersebut.
Pelabelan teroris terhadap pasukan elite yang berada langsung di bawah komando Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei itu disebut sebagai respons atas peran IRGC dalam penanganan demonstrasi anti-pemerintah. Sejumlah laporan memperkirakan ribuan orang tewas dalam penindasan tersebut, yang dinilai sebagai tantangan paling serius bagi rezim Islam Iran dalam beberapa dekade terakhir.
“Represi tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tulis Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, melalui media sosial usai pertemuan para menteri Uni Eropa di Brussels. “Rezim mana pun yang membunuh ribuan rakyatnya sendiri sedang menuju kehancurannya sendiri,” ujarnya, dikutip dari Euractiv.
Sebelumnya, Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola juga mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Iran. Ia menyambut keputusan tersebut sebagai langkah penting yang sebelumnya dianggap mustahil.
“Bahkan beberapa minggu lalu banyak orang mengatakan ini tidak mungkin,” kata Metsola. Ia menambahkan bahwa Eropa kini menunjukkan ketegasan sikapnya. “Saya bangga dengan Parlemen Eropa yang sejak Januari 2023 mendorong agar IRGC dimasukkan ke dalam daftar hitam.”
Keputusan ini menandai perubahan sikap sejumlah negara besar Uni Eropa. Prancis, Italia, dan Spanyol yang sebelumnya menolak langkah tersebut, awal pekan ini mencabut keberatannya. Dengan demikian, IRGC kini sejajar dengan kelompok-kelompok yang telah lebih dulu masuk daftar teroris Uni Eropa, seperti Al-Qaeda, ISIS, dan Hamas.
Paris, Roma, dan Madrid sebelumnya memperingatkan bahwa penetapan IRGC sebagai organisasi teroris berpotensi menutup jalur diplomatik dengan Teheran. Namun, kekhawatiran itu akhirnya dikesampingkan di tengah tekanan politik dan kemanusiaan yang meningkat.
Dari Teheran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam keputusan Uni Eropa dan menyebutnya sebagai “kesalahan strategis besar”. Pemerintah Iran sebelumnya telah memperingatkan akan adanya “konsekuensi destruktif” jika Uni Eropa tetap melanjutkan penetapan tersebut, menurut laporan media pemerintah Iran.
Meski mengambil langkah keras terhadap IRGC, Uni Eropa secara bersamaan menegaskan penolakannya terhadap perang terbuka dengan Iran. Kallas mengatakan Uni Eropa telah mendesak Amerika Serikat untuk menahan diri dari serangan militer, menyusul tudingan Teheran bahwa Eropa “mengipasi api” konflik dengan keputusan tersebut.
“Jika menyangkut serangan, saya rasa kawasan ini tidak membutuhkan perang baru,” kata Kallas kepada wartawan usai pertemuan di Brussels pada Kamis.
Ia menambahkan bahwa pencantuman IRGC ke dalam daftar teroris dimaksudkan untuk memberikan “tekanan tambahan” terhadap rezim Iran, bukan untuk mendorong eskalasi militer. Tekanan itu, menurutnya, diperlukan menyusul penindasan brutal terhadap protes terbaru yang—berdasarkan sejumlah perkiraan—telah menewaskan puluhan ribu orang.
Sementara itu, Araghchi kembali menyerang Uni Eropa dengan menyebut keputusan tersebut sebagai “aksi publisitas” untuk menutupi apa yang ia sebut sebagai “kemunduran serius” Eropa di panggung internasional.
“Beberapa negara saat ini berupaya mencegah pecahnya perang besar di kawasan kami,” tulis Araghchi di media sosial. “Tidak satu pun dari mereka adalah negara Eropa. Sebaliknya, Eropa justru sibuk mengipasi api konflik.”
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
