Bersemilah Selalu NU, Tetap Relevan dan Bermakna di Usia 102

Arina.id — Nahdlatul Ulama (NU) serupa pohon tinggi yang rindang. Banyak rantingnya, daun, juga buahnya. Semakin besar, kuat dan kokoh batang juga akarnya. Sudah seabad lebih usianya: 102 tahun—bukan umur yang muda. Di usianya itu, organisasi ini juga kian deras memberikan segala manfaat bagi masyarakat.

Rangkaian perayaan Harlah ke-102 NU tahun ini digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sejak 16 Januari lalu. Tema besarnya “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat” menjadi harapan agar NU tetap bersama umat, memperkuat persatuan dan solidaritas menghadapi tantangan di masa-masa sulit seperti sekarang.

Perjalanan lebih dari satu abad Nahdlatul Ulama ini juga ditandai dengan perubahan signifikan. Wacana-wacana ke-NU-an yang sebelumnya didominasi isu radikalisme mulai bergeser ke urusan lebih konkret, mencakup ekonomi dan sosial umat yang memang membutuhkan perhatian lebih serius lagi. 

Jargon “Merawat Jagat Membangun Peradaban” yang diusung Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menjadi titik pijak dalam pembenahan-pembenahan di internal organisasi. NU secara serius memelototi rancangan kebijakan strategis (Renstra) nasional lalu menjabarkannya sebagai rencana strategis tingkat Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU) di seluruh Indonesia. 

Ketua PBNU Bidang Pengembangan Data Hasanuddin Ali, menyatakan transformasi organisasi di tubuh NU menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan. Sebagai organisasi yang menaungi ratusan juta warga, organisasi NU sudah sewajarnya harus dikelola dengan sistem dan manajemen yang rapi, akuntabel, dan mengikuti prinsip-prinsip good corporate governance. 

“Dengan harapan PBNU dan semua perangkat organisasinya akan bisa lebih lincah dan adaptif dalam merespons setiap perubahan, serta mampu hadir melayani setiap kebutuhan warga NU,” ujar Hasanuddin Ali dilansir NU Online.

Transformasi organisasi 

Pertama, konsolidasi tata kelola organisasi yang mencakup segala hal tentang manajemen organisasi dari pusat hingga ranting di desa dan kelurahan, termasuk di dalamnya lembaga dan badan otonomi (Banom) NU. Kedua, konsolidasi sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan organisasi. 

Menurut Hasan, kaderisasi menjadi urat nadi organisasi. NU melalui Pendidikan Dasar Penggerak Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PDPKPNU) di tingkat dasar, Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) di tingkat menengah, dan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) di tingkat lanjut ditujukan untuk menyiapkan kader-kader terbaik yang memiliki kapasitas untuk menempati pos-pos penting di setiap tingkatan internal NU maupun kepemimpinan di masyarakat dan pemerintahan.

Ketiga, konsolidasi agenda. Setiap agenda dan program NU harus bisa dipastikan sampai dan dirasakan manfaatnya oleh warga NU. 

“Karena itu untuk pertama kali dalam sejarah, PBNU memiliki Perencanaan Strategis (Renstra PBNU) yang menjadi rencana induk semua agenda dan program yang menjadi acuan utama semua perangkat organisasi (PW, PC, Lembaga, dan Banom),” ungkap Hasanuddin Ali.

Persoalan ketimpangan ekonomi di negeri ini menjadi isu lain yang membutuhkan perhatian serius. Warga NU yang sebagian besar hidup di pedesaan termasuk menjadi salah satu paling terdampak. 

“NU sebetulnya juga memiliki potensi besar untuk mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan koperasi, UMKM, dan program kewirausahaan berbasis komunitas. Dengan mengoptimalkan kekuatan jejaringnya, NU dapat menciptakan model ekonomi berbasis komunitas yang bisa menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan kemandirian ekonomi umat,” lanjut Hasanuddin Ali dikutip dari NU Online.

Regenerasi keulamaan menjadi isu strategis yang tidak kalah penting. NU perlu memastikan bahwa kader-kader ulama mudanya memiliki kompetensi memadai untuk menjadi panutan dan tempat bertanya masyarakat tentang persoalan keagamaan. 

“Ulama-ulama muda bisa menjadi jembatan antara nilai-nilai yang berpijak pada nilai-nilai tradisional dan sekaligus mampu menjawab tantangan kontemporer,” ujar Hasan.

Di samping isu domestik, lanskap global saat ini  menjadi perhatian NU. Perkembangan geopolitik dan ekonomi yang sampai saat ini masih diliputi ketidakpastian. Dunia saat ini sedang mencari keseimbangan baru. 

“Kawasan Timur Tengah yang masih terus bergolak menjadikan menjadi pusat konflik bertahun-tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump akan sangat berpengaruh bagi kebijakan luar negeri negara-negara lain termasuk Indonesia,” pungkasnya.

Harapan di Pundak NU

Anggota Dewan Rohaniwan Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Chandra Setiawan mengatakan sepanjang perjalanan lebih dari satu abad ini NU telah menunjukkan komitmennya terutama dalam membangun hubungan lintas agama, termasuk dengan umat Konghucu.

Para tokoh muda NU yang dikenal dengan pandangan moderatnya berhasil mempresentasikan bahwa kemanusiaan tidak melihat latar belakang agama. Kiprah NU juga terlihat baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu contoh konkret adalah penandatanganan deklarasi bersama saat Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia dan mengadakan pertemuan di Masjid Istiqlal, Jakarta. 

Keberadaan Menteri Agama yang berasal dari NU juga memberikan value dalam menjaga keharmonisan hubungan antara penganut lintas agama di negeri ini.

"Hal ini sangat penting, terutama karena agama-agama selain Islam merasa ada teman dan sahabat yang ikut menjaga Indonesia, agar cita-cita pendiri bangsa yang tercermin dalam sila pertama Pancasila dapat terwujud dengan baik," jelas Chandra kepada Arina.id.

Hubungan persahabatan ini telah terjalin lama, sejak Gus Dur menjabat sebagai Ketum PBNU. Hubungan ini terus disirami oleh penerusnya hingga menyemai seperti sekarang ini. Misalnya seperti yang dilakukan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla. 

Gus Ulil dan beberapa tokoh NU terlibat dalam Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP), sebuah forum yang menampung berbagai komunitas agama dan penghayat kepercayaan. ICRP mencerminkan konsistensi NU dalam menerima berbagai kelompok, tidak hanya enam agama besar, tetapi juga komunitas Ahmadiyah, Bahai, dan penghayat kepercayaan lainnya.

Chandra berharap ke depan agar semakin banyak tokoh-tokoh NU duduk di pemerintahan sebagai bagian dari civil society, serta tetap responsif dalam memberikan masukan positif dan konstruktif kepada pemerintah. “Jika ada peraturan atau tindakan diskriminatif yang melanggar HAM, sangat diharapkan NU bersuara,” tegasnya.

Menurut dia, sebagai organisasi besar NU memiliki pengaruh dalam kekuasaan sehingga diharapkan tetap kritis dan bersuara, terutama ketika ada kelompok agama melakukan tindakan yang dapat mencederai kemanusiaan. “NU harus bersuara karena pertimbangan kemanusiaan,” ujar Chandra.

Kiprah NU yang tak kalah signifikan yakni dalam transformasi pendidikan. Dewan Pakar Pusat Persis Profesor Jajang A. Rohmana menilai dunia pendidikan NU belakangan cukup menggembirakan. NU punya upaya untuk mengembangkan pendidikan tidak hanya berbasis pesantren tetapi juga mencoba memasuki ranah pendidikan tinggi yang lebih kompetitif.

Beberapa perguruan tinggi NU di berbagai daerah ini menjadi sesuatu yang memperlihatkan bagaimana NU merespons perkembangan zaman. Misalnya Pembangunan Mohammed Bin Zayed (MBZ) College of Future Studies di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta. Itu menjadi salah satu contoh keberhasilan NU mengembangkan sistem pendidikan modern.

“NU yang selama ini berkutat pada pendidikan pesantren tradisional belakangan saya kira mulai bergeser atau ada upaya menggeser citra tersebut dengan mengembangkan kontribusi dalam pendidikan tinggi,” kata dia.

Modal besar lainnya yang dimiliki NU ialah sukses besar menginvestasikan para sarjana NU sejak 1990 yang belajar di universitas luar negeri baik di Timur Tengah maupun Eropa. Belakangan mereka memiliki pengaruh terhadap perkembangan intelektualitas di kalangan para Nahdliyin.

“Saya kira menjadi modal penting bagaimana pendidikan Indonesia tidak lepas sebagai satu karakter khas kenusantaraan justru terletak pada pendidikan pesantren dan usia pesantren nyaris hampir sama bagaimana dengan Islam hadir di Indonesia,” ujarnya.

Pencapaian NU di bidang ini tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu membahas pendidikan Indonesia tanpa membahas pesantren kurang lengkap, sebab model pesantren ini tidak banyak ditemukan di negara lain. Keduanya harus berjalan beriringan.

“Ini modal penting terlebih jejak pesantren menjadi jejak yang mengiringi penyebaran Islam di berbagai kawasan,” ungkapnya.

Identitas NU dengan modal pesantren menjadi sangat penting dan terus dipelihara. Belakangan bisa ditengok banyak santri jebolan pendidikan modern. Pesantren juga mulai membuka diri dengan perkembangan keilmuannya.

Hanya saja pesantren di bawah naungan NU sulit untuk ditertibkan secara sepihak oleh PBNU. Sebab selama ini pesantren sangat erat kaitannya dengan kiainya, yang dalam konteks ini berfungsi seperti "raja-raja kecil" bagi umatnya di sekitar pesantren. Hal ini berbeda dengan Muhammadiyah, yang memiliki struktur pendidikan lebih terpusat dari tingkat PAUD, SD, hingga perguruan tinggi, semua berada di bawah kendali pimpinan pusatnya.

“Ini karakter yang agak susah berubah meski disatukan dalam paham Aswaja (Ahlusunnah Waljamah) sering kali terjadi dinamika dalam merespons perkembangan zaman yang ingin dilakukan PBNU," tegasnya.

Di tengah pesatnya perkembangan media digital, NU juga memiliki peran penting dalam dakwah. Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pradana Boy mengungkapkan peran kelompok Islam moderat seperti NU sangat diperlukan untuk menghindari dominasi orientasi keagamaan yang kaku dan tekstual di dunia dakwah digital dan anti-kemajuan.

Menurut Boy, Islam Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan ini terletak pada integrasi antara Islam sebagai agama universal yang lahir di Tanah Arab, dengan nilai-nilai lokal yang berkembang di Indonesia. NU dan Muhammadiyah, sebagai dua organisasi besar Islam di Indonesia, dinilai telah sukses mengintegrasikan kedua aspek tersebut—Islam yang universal dengan nilai-nilai lokal yang partikular. 

Lebih lanjut, Boy menyatakan bahwa peran NU dalam menjaga keseimbangan nilai melalui asimilasi Islam dengan elemen-elemen lokal Indonesia sangat penting. Jika Islam yang berkembang di Indonesia tidak mengandung elemen-elemen keseharian masyarakat maka Islam akan gagal berinteraksi dengan keragaman dan lokalitas, dan itu berarti Islam tidak bisa dianggap universal. 

Oleh karena itu, Ia melanjutkan, NU dan Muhammadiyah sama-sama menjaga universalitas Islam dengan cara, gaya, dan orientasi masing-masing. Boy juga menegaskan, semua bidang strategis dalam kehidupan di Indonesia, NU memiliki peran sangat besar. Dalam konteks keagamaan, khususnya Islam, NU berperan fundamental dalam dua hal: moderasi dan toleransi. 

Kedua elemen ini, kata dia,  yang seharusnya menjadi inti ajaran Islam, sering kali tertutupi oleh sikap umat Islam sendiri. Dalam hal ini, peran NU sangat menonjol, terutama dengan pandangan fikih Syafiiyah yang dianut oleh mayoritas anggotanya. Pandangan fikih Syafii ini menegaskan pemihakan NU pada moderasi, karena fikih Syafii dikenal dengan pendekatannya yang eklektik, tidak terlalu kaku atau rigid.

Setiap organisasi tentu memiliki kekuatan dan kelemahan. Namun menurut dia, ketika Islam dipandang sebagai sistem yang saling memperkuat satu sama lain, maka kerja sama antara berbagai orientasi dan pemahaman Islam di Indonesia sangatlah penting. 

"Hanya dengan kerja sama semacam ini, universalitas dan kesempurnaan Islam bisa diwujudkan—bukan hanya dalam organisasi-organisasi Islam secara individual, tetapi dalam kolaborasi antar-berbagai orientasi Islam di Indonesia dan dunia Muslim pada umumnya," tandas Boy.