Jakarta, Arina.id—Aksi mahasiswa mewarnai jalannya diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam.
Diskusi tersebut dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Video itu kemudian viral di media sosial diunggah akun totalpolitik. Agenda diskusi yang menghadirkan tiga pejabat tinggi Kabinet Merah Putih itu berakhir ricuh. Acara yang sedianya berlangsung hingga pukul 22.00 WIB itu terpaksa bubar lebih awal.
Ketegangan bermula ketika Budiman Sudjatmiko melontarkan pernyataan yang memicu reaksi keras dari audiens mahasiswa.
"Kalau mau kritik jangan di medsos, langsung saja di sini," ujar Budiman.
Ucapan tersebut rupanya memantik kekesalan audiens. Tak berselang lama, sejumlah peserta merangsek naik ke atas panggung. Situasi yang semakin tidak kondusif membuat tim keamanan UGM dan tim pengawalan segera mengevakuasi ketiga pembicara.
Di atas panggung, massa mulai melakukan protes dengan pengeras suara dan berteriak lantang, bahkan sempat terdengar pekik revolusi.
Dalam diskusi spontan tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan dan dugaan penggusuran.
Menurut Sudaryono, dirinya terbuka untuk memverifikasi langsung setiap persoalan yang disampaikan.
"Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya," kata Sudaryono.
Serikat Mahasiswa UGM dalam keterangannya menilai pemerintah tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila secara konsisten di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Di tengah kekacauan negara sebagai akibat dari salah urus pemerintah, malam ini, di GIK beberapa pejabat berbicara mengenai nilai Pancasila. Namun, Pancasila mana yang kalian maksud?" tulis Sema UGM dalam keterangannya dikutip Arina.id, Selasa (16/6).
Mereka mengkritik berbagai kebijakan pemerintah, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, program-program tersebut menyerap anggaran besar, namun belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
"Rezim kita buta terhadap banyaknya kebijakan yang tidak pernah menyentuh permasalahan akarnya, MBG yang menyerap habis APBN kita, Koperasi Desa Merah Putih yang nirmanfaat. Pertanyaannya "Siapa yang sebenarnya rezim layani? Cita-cita Pancasila atau cita-cita untuk berkuasa?"
Mahasiswa juga menilai pemerintah kurang responsif terhadap berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan publik melalui aksi-aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
"Rakyat di berbagai kota sudah turun ke jalan, berteriak dengan serenteng tuntutannya, tapi di mana pemerintah saat itu? Terhinalah mereka ketika berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila di tengah kondisi suara rakyat dibungkam, dikriminalisasi, dan kritik dianggap gangguan," jelasnya.
Dalam momentum diskusi tersebut, Sema UGM menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada pejabat yang hadir, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Mereka mempertanyakan sejauh mana pemerintah merasa bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang terjadi saat ini, mulai dari konflik agraria, pengelolaan anggaran negara, hingga kondisi masyarakat miskin.
Sema UGM mengklaim para pejabat tersebut tidak mengakui adanya kesalahan dalam berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah. Mereka juga menuding pemerintah mengabaikan persoalan konflik agraria dan kebocoran anggaran negara.
Mereka menilai bahwa ketidakpuasan masyarakat dapat terus meningkat apabila pemerintah gagal menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
"Kami mengidentifikasi bahwa pemerintah sedang sakit kronis dan Revolusi adalah obatnya. Kami mempertanyakan: Bagaimana mungkin bangsa dapat dipersatukan jika suara rakyat yang mengkritik justru diabaikan dan dianggap sebagai gangguan? Di mana nilai Pancasila yang dibicarakan dalam forum ini ketika konflik agraria dibiarkan, transparansi absen, dan rakyat dipaksa berhemat demi pemborosan elit?"
"Apa yang sebenarnya sedang diwujudkan oleh kabinet hari ini? Cita-cita Pancasila atau semata-mata cita-cita Prabowo?" tanya Mahasiswa.
"Jika pemerintah terus merampas keadilan dan membiarkan perut rakyat kelaparan, jangan salahkan publik jika kesabaran ini habis. Jangan terkejut, jika dalam waktu dekat Revolusi menjadi satu-satunya jalan keluar," pungkasnya.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejak awal dirinya dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah.
"Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis," katanya dikutip Antara.
Namun, di tengah jalannya forum, Sudaryono menyebut terdapat sekelompok peserta yang tidak menginginkan diskusi dilanjutkan sehingga situasi menjadi tidak kondusif.
"Kami sempat berdiskusi sekitar 30-40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog," ungkapnya.
Ia mengaku tetap bertahan di lokasi bersama Menteri Nusron karena meyakini dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan.
Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyayangkan kericuhan yang terjadi karena menurutnya diskusi seharusnya dapat berjalan sehat dan terbuka.
"Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa, tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif. Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar," kata Budiman.
Sumber PilihanEditor: Suci
