Jakarta, Arina.id—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka hotline khusus pengaduan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Layanan tersebut disiapkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran atau praktik curang dalam penyelenggaraan ibadah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kanal pengaduan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah membongkar praktik mafia dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Pemerintah juga ingin memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran langsung dari masyarakat.
“Hari ini kami meneguhkan komitmen untuk membongkar semua praktik-praktik mafia haji dan umrah dan memberikan ruang yang sangat luas kepada publik untuk melakukan pengaduan supaya datanya datang dari publik,” ujar Dahnil di Jakarta, Senin (14/9).
Menurut Dahnil, penyelenggaraan haji dan umrah melibatkan perputaran uang yang sangat besar, bahkan dapat mencapai sekitar Rp120 triliun. Besarnya nilai ekonomi tersebut membuat pengawasan perlu diperketat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merugikan jemaah.
Kemenhaj, kata dia, tidak hanya berupaya menindak praktik yang telah terjadi, tetapi juga membuka akses pengaduan seluas-luasnya agar informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat diperoleh langsung dari masyarakat.
Dahnil menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui hotline pengaduan Kemenhaj di nomor 0811-8885-888.
Selain melalui hotline, pemerintah menyediakan titik layanan pengaduan di sejumlah bandara yang menjadi lokasi keberangkatan jemaah. Beberapa di antaranya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, dan Bandara Juanda, Surabaya.
“Masyarakat juga bisa mengadu dengan mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang ada di wilayahnya,” kata Dahnil.
Dengan demikian, masyarakat memiliki beberapa pilihan untuk menyampaikan laporan, baik melalui hotline maupun secara langsung kepada petugas di lapangan dan Kantor Wilayah Kemenhaj.
13 Ribu Pengaduan Sudah Masuk
Dahnil mengungkapkan, sejak hotline tersebut diumumkan, Kemenhaj telah menerima sekitar 13 ribu pengaduan dari masyarakat.
Sebagian laporan yang masuk telah ditindaklanjuti dan melalui proses verifikasi. Menurut Dahnil, mayoritas pengaduan berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
Besarnya jumlah laporan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Kemenhaj akan menggunakan informasi dari masyarakat sebagai salah satu bahan untuk mengidentifikasi dan menindak praktik manipulasi maupun kecurangan.
Dahnil menegaskan, kanal pengaduan tersebut sekaligus menjadi instrumen pemerintah untuk membangun penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih transparan dan akuntabel.
“Oleh sebab itu melalui hotline itu menunjukkan komitmen kami untuk memastikan haji dan umrah harus berlaku bersih dan praktiknya harus suci,” kata Dahnil.
Sumber PilihanEditor: Suci
