Jakarta, Arina.id –Nilai tukar rupiah ditutup sedikit menguat pada pedagangan sore tadi, Kamis 10 April 2025. Data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) ditutup di level Rp 16.779 per dollar AS atau menguat 0,96 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya.
Meskipun begitu, sejak awal tahun rupiah terdepresiasi sebesar 3,84 persen. Depresiasi rupiah terhadap dolar saat ini dinilai mengkhawatirkan sebab mendekati level krisis moneter 1998, dimana kurs rupiah saat itu mencapai Rp 16.800 per dolar. Apalagi di tengah isu kenaikan tarif impor Amerika sekarang, yang disambut kebijakan penghapusan kuota impor dari Presiden Prabowo Subianto.
Lalu terkait tren depresiasi kurs rupiah ini, Menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama, dapat membawa dampak buruk terhadap daya saing perdagangan. Hal ini mengingat Indonesia masih melakukan banyak impor, terutama energi dan bahan pangan.
"Dengan pelemahan rupiah maka harga barang-barang impor akan mahal dan menimbulkan dampak lanjutan pada perekonomian domestik dengan peningkatan inflasi,”ujar Riza kepada Arina.id, Rabu (9/4/2025).
Selain itu, Riza mengungkap pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya utang, terutama yang menggunakan dolar USA. Hal ini akan mempengaruhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena belanja bunga utang akan terdorong naik di tengah pendapatan perpajakan yang cenderung stagnan atau masih rendah.
"Jadi, dampak pelemahan rupiah jika berkelanjutan bukan hanya di sektor keuangan tapi akan merambah ke sektor riil," tutur Riza.
Pelemahan nilai tukar rupiah saat ini mendekati titik terendah pada 1998 saat krisis moneter (krismon) terjadi. Diketahui pada saat krisis moneter terjadi, nilai tukar rupiah terjun bebas hingga Rp16.800 per dolar AS. Riza menyebut untuk sampai pada kondisi krisis moneter, perlu dilihat lebih lanjut dengan memonitor indikasi-indikasinya serta perkembangan perang dagang dan dampaknya terhadap kondisi global.
Sementara ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah cukup jauh dari asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menargetkan Rp 16.000 rupiah/USD.
"Pemerintah perlu lebih waspada dan menyiapkan strategi yang lebih matang serta terarah, sembari memperkuat ekonomi domestik. Kestabilan politik dan ketahanan ekonomi domestik dapat menjadi modal dalam menghadapi risiko global yang terus meningkat," terang Riza.
Di tengah tekanan nilai tukar rupiah tersebut, pemerintah menggulirkan rencana kebijakan yang juga menuai pro kontra di kalangan masyarakat, yakni wacana penghapusan kuota impor.
Presiden Prabowo Subianto akan menghapus kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Prabowo menilai seharusnya bagi perusahaan yang mampu untuk impor lebih baik diberikan izin tak perlu banyak birokrasi yang berbelit. Apalagi kebijakan untuk penunjukan importir oleh pemerintah. Dia meminta agar semua pihak diberikan kebebasan untuk impor.
Menurutnya kebijakan ini dilakukan untuk memberikan angin segar kepada dunia usaha. Kebutuhan importasi yang mau dilakukan misalnya untuk bahan baku dan sebagainya lebih baik dimudahkan saja.
"Ini kita upayakan untuk merampingkan memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha dimudahkan. Pengusaha itu ciptakan lapangan kerja. Dia adalah pelaku yang paling depan. Oke dia boleh cari untung nggak ada masalah, tapi kita minta pengusaha bayar pajak yang bener," papar Prabowo.
Riza mengaku khawatir jika kebijakan tersebut justru berdampak negatif terhadap industri dalam negeri. Menurutnya, kebijakan ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Aturannya harus jelas, pemetaan risikonya pun harus detail agar tidak mematikan industri dalam negeri.
"Jika sampai menjadi liar impornya, maka berpotensi memperlemah daya saing kita," tegas Riza.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
