Arina.id - Prancis sama sekali tidak melunak terkait sikap mereka terhadap penjajahan Israel di Gaza Palestina. Apalagi serangan dilakukan serdadu Zionis kepada warga sipil yang sedang pergi mencari bantuan makanan.
Kecaman tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, dalam konferensi internasional tingkat tinggi Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membahas konflik Israel-Palestina di Markas PBB di New York, Amerika Serikat, Senin 28 Juli 2025. Barrot mengecam serangan tersebut "tidak bisa diterima."
"Delapan puluh tahun setelah pembentukan PBB, kami tidak bisa menerima bahwa warga sipil, perempuan dan anak-anak menjadi sasaran tatkala mereka pergi ke tempat distribusi makanan. Itu tidak bisa diterima," kata Jean-Noel Barrot.
Seperti dilaporkan Anadolu, saat itu dalam sidang Barrot sedang berbicara dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan. Sidang PBB kali ini bertujuan untuk memajukan penyelesaian damai terhadap permasalahan Palestina dan implementasi solusi dua negara (two state solution).
Dia mengatakan kehadiran banyak orang dalam konferensi tersebut menunjukkan adanya konsensus yang terus berkembang di dalam komunitas internasional untuk mengakhiri perang di Gaza dan untuk memetakan jalan politik ke depan. "Konferensi ini harus menjadi titik balik dan titik transformasional," ujar Barrot.
"Kita harus mengupayakan cara dan sarana untuk beralih dari berakhirnya perang di Gaza menjadi berakhirnya konflik antara Israel-Palestina," imbuhnya sambil menegaskan bahwa hanya solusi politik dua negara dapat memenuhi aspirasi sah Palestina dan Israel untuk hidup dalam damai dan aman.
"Dihadapkan dengan … percepatan kebijakan pembangunan permukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Israel di Tepi Barat, prospek negara Palestina yang layak harus dipertahankan melalui penerapan langkah-langkah konkret," desaknya.
Untuk mendukung upaya diplomatik, Barrot menyoroti upaya yang dilakukan delapan kelompok kerja internasional yang dibentuk berdasarkan kerangka konferensi.
Tugas mereka, katanya, adalah mengidentifikasi kontribusi konkret di seluruh bidang politik, keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan untuk mewujudkan solusi dua negara. "Perang ini sudah berlangsung terlalu lama dan harus diakhiri," kata Barrot.
"Senjata harus dibungkam dan digantikan dengan gencatan senjata segera dan langgeng. Penderitaan warga sipil di Gaza harus dihentikan," demikian katanya.
Sebelumnya, sejak serangan Israel pada 7 Oktober 2023, sampai sekarang total korban tewas mencapai 60.000 warga Palestina dengan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan krisis pangan sangat parah.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sementara itu terkait negosiasi antara Israel dan Hamas juga dikabarkan gagal total. Kedua pihak sama-sama tidak sepakat dalam negosiasi. Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, mengumumkan bahwa delegasi AS akan kembali ke Washington, setelah respons Hamas menunjukkan kurangnya keinginan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.
AS kini akan mempertimbangkan "opsi alternatif" untuk mengamankan para sandera dan menstabilkan situasi di Gaza. Sejak 2 Maret 2025, Israel membatalkan implementasi kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas, sambil menutup perlintasan Gaza dan memblokir ratusan truk bantuan masuk ke wilayah kantong yang terkepung tersebut.
Menolak tekanan internasional untuk gencatan senjata, Israel melanjutkan kampanye militernya yang mematikan di Gaza sejak akhir 2023. Kematian akibat kelaparan meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir akibat blokade selama berbulan-bulan dan distribusi bantuan yang buruk oleh lembaga kontroversial Gaza Humanitarian Foundation (GHF).
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
