Gus Yahya: Andai Saran Gus Dur Diterima, Palestina Sudah Menjadi Negara

Jakarta, Arina.id—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyoroti kompleksitas nasib Palestina dalam percaturan politik dan diplomasi  internasional. Ia menilai, saat ini Palestina telah kehilangan kedaulatan atas dirinya sendiri dan tidak lagi menjadi aktor utama dalam menentukan nasibnya di panggung global.

“Nasibnya sudah bukan mereka sendiri yang menentukan. Palestina tidak punya saham apa pun dalam dinamika internasional yang berlangsung,” ujar Gus Yahya dalam perbincangan bersama Narasi TV, dikutip Kamis (29/5/2025).

Menurut Gus Yahya, kondisi tersebut merupakan akumulasi dari sejarah panjang yang menempatkan rakyat Palestina dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Karena itu, ia menyerukan agar siapa pun yang ingin berbicara atau bertindak terkait isu Palestina benar-benar melakukannya demi kepentingan rakyat Palestina, bukan untuk keuntungan politik sendiri.

“Bahkan yang menggalang bantuan untuk Palestina, belum pernah ada yang melakukan audit berapa orang Palestina yang benar-benar menerima manfaatnya,” katanya.

Ia menyayangkan dalam percaturan politik dan diplomasi internasional, suara atau dukungan terhadap Palestina kerap dijadikan alat tawar politik  “Kalau ada politisi di Indonesia bicara ‘Kita bela Palestina’, biasanya yang untung duluan itu dia. Rakyat Palestina tidak tahu-menahu dan tidak jelas dapat apa.”

Gus Yahya juga mengungkapkan bahwa dinamika internal Palestina sendiri menjadi bagian dari persoalan. Ia menyinggung kembali saran Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada pemimpin Otoritas Palestina, Yaser Arafat, untuk menerima kesepakatan two-state solution meski harus mengakui keberadaan Israel.

“Kalau waktu itu Yaser Arafat menerima saran Gus Dur, sudah ada negara Palestina. Ia bisa bertindak sebagai aktor internasional. Sekarang statusnya problematis itu Palestina tidak maksimal dalam memperjuangkan nasibnya sendiri,” jelasnya.

Gus Yahya menilai, saran Gus Dur mencerminkan pendekatan realistis yang tetap berpihak pada perjuangan diplomasi, seperti yang dilakukan Indonesia saat mengikuti Perjanjian Linggarjati. Meski perjanjian itu tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia, perjuangan tetap dilanjutkan dalam jalur politik dan diplomasi internasional.

Untuk saat ini, menurut Gus Yahya, pendekatan multilateral adalah satu-satunya jalan yang relevan supaya tidak ada aktor yang bertindak sendiri atau semaunya. Komunitas internasional sebagai satu kesatuan harus bertindak untuk menyelamatkan rakyat Palestina atas dasar kemanusiaan.

“Kalau kita berharap Israel untuk engage melakukan bargaining dengan Palestina, itu sudah tidak mungkin. Yang bisa melakukan bargaining sekarang adalah masyarakat internasional,” tegasnya.

Menurut Gus Yahya ini lah cara  yang melahirkan satu konstruksi yang bisa menolong manusia Palestina atas nama kemanusiaan.

Ia mengingatkan, kegagalan masyarakat internasional dalam menemukan solusi berarti juga kegagalan umat manusia dalam mempertahankan kemanusiaannya. “Kalau sampai masyarakat internasional gagal menemukan solusi bagi manusia-manusia Palestina, ya umat manusia ini gagal menjadi manusia.”

Gus Yahya juga sempat menceritakan pengalamannya diundang oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. 

Dalam pertemuan tertutup itu, Gus Yahya secara tegas mengatakan kepada Netanyahu bahwa pembicaraan tentang normalisasi (Israel) dengan Indonesia tidak mungkin bisa dimulai sebelum ada titik terang bagi Palestina. “Netanyahu menjawab, ‘Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk itu." ungkapnya.

Namun demikian, Gus Yahya menggarisbawahi bahwa keputusan-keputusan politik Israel, termasuk yang diambil Netanyahu, secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia juga menyoroti kelemahan sistem hukum internasional yang tidak punya kekuatan eksekusi jika tidak didukung kekuatan politik global.

“Keputusan Pengadilan Internasional kalau tidak ada paksa fisik yang sah menerapkannya tidak terjadi apa-apa. Sekarang kekuatan yang bisa eksekusi keputusan semua ada di tangan aktor politik internasional,” pungkasnya.