Jakarta, Arina.id–Menteri Haji dan Umrah RI H Moh. Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengungkapkan sejumlah agenda besar transformasi penyelenggaraan haji dan umrah dalam forum Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut ia menegaskan bahwa reformasi menyeluruh merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tata kelola haji menjadi semakin adil, efisien, dan bermanfaat bagi umat.
"Presiden Prabowo menegaskan bahwa tata kelola haji dan umrah harus kita perbaiki secara fundamental. Tidak cukup hanya menyelenggarakan, tetapi membangun ekosistem yang adil, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI menjadi tonggak awal era baru tata kelola haji, yang berorientasi pada good governance, penciptaan nilai publik, serta reformasi digital dan kelembagaan.
Menurutnya, orientasi baru ini menegaskan pergeseran dari penyelenggaraan administratif menuju sistem yang adaptif terhadap dinamika global.
Gus Irfan juga mengungkapkan Tri Sukses Haji sebagai fondasi transformasi nasional yang meliputi kesempurnaan ritual, penguatan ekosistem ekonomi haji, serta pembangunan akhlak dan peradaban jamaah.
“Tiga sukses ini bukan slogan. Ini standar evaluasi nasional agar ibadahnya sempurna, ekonominya bergerak, dan jamaah menjadi teladan akhlak,” katanya.
Agenda reformasi berikutnya menurutnya, adalah perwujudan keadilan substantif dalam penyelenggaraan haji. Gus Irfan menilai perlunya pembaruan sistem porsi dan kuota yang selama ini berjalan tanpa mempertimbangkan dinamika terbaru kebijakan perhajian.
“Keadilan itu memastikan setiap jamaah mendapatkan kesempatan yang sama, pelayanan yang layak, dan manfaat yang berkelanjutan," katanya.
Prinsip adil secara substantif dan adil secara syariah, menurutnya, menjadi fondasi dalam pengelolaan dana dan nilai manfaat haji.
Transformasi lain yang dilakukan adalah pembangunan ekosistem ekonomi haji yang produktif dan mandiri yakni integrasi lintas sektor seperti perbankan syariah, logistik, industri halal, transportasi, hingga digitalisasi layanan.
“Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna layanan. Kita harus menjadi produsen, pemain, dan penggerak ekonomi haji," katanya.
Terkait Kampung Haji Indonesia di Saudi ia menyebutnya sebagai etalase produk halal dan budaya Nusantara, serta mendorong pemberdayaan asrama haji yang dapat dimanfaatkan sepanjang tahun.
Dalam aspek biaya, Gus Irfan menjelaskan upaya serius menurunkan rata-rata BPIH tanpa mengurangi kualitas layanan. "Target kita jelas, rata-rata BPIH turun dua juta rupiah per jamaah,” katanya.
Efisiensi, menurutnya, dilakukan melalui kontrak multiyears, e-procurement, optimalisasi maskapai, serta penataan logistik terintegrasi.
Ia pun meminta konsolidasi fiqh bersama MUI terkait tiga isu utama: pengelolaan dam, istitha‘ah kesehatan, dan fiqh taisir modern. Lebih dari dua ratus ribu jamaah yang wajib dam, semuanya dilakukan di Arab Saudi.
Sementara itu, penegasan standar istitha‘ah menjadi penting karena tingginya angka kematian jamaah. Ia menekankan perlunya fatwa yang lebih eksplisit agar kesiapan fisik, mental, dan spiritual menjadi perhatian utama.
Gus Irfan meminta sinergi ulama dan umara dalam seluruh proses transformasi ini. “Haji bukan sekadar perjalanan ke Baitullah,” ujarnya.
"Haji adalah perjalanan membangun peradaban. Kita hanya bisa mencapainya jika ulama dan umara berjalan bersama, dengan niat tulus, kerja profesional, dan tata kelola yang bersih," kata dia.
Transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah RI merupakan amanah syar’i sekaligus amanah kebangsaan, yang harus dilaksanakan dengan integritas dan keberpihakan penuh kepada umat.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
