Trump Ancam PHK Massal Pegawai Pemerintah AS dan Stop Sejumlah Proyek

Arina.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan telah diizinkan memangkas hal-hal yang seharusnya tidak pernah disetujui, yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal para pegawai pemerintahan federal dan menyetop proyek-proyek strategis Demokrat di tengah kondisi penutupan kantor pemerintah (shutdown) yang terjadi sekarang ini. 

Saat ini sebanyak 750.000 pegawai federal menghadapi cuti harian karena penutupan kantor pemerintah yang sedang berlangsung. Kantor Kongres atau bagian anggaran (Banggar) memperkirakan bahwa total operasional pegawai yang terhenti mencapai sekitar USD 400 juta per hari.

Seperti dilaporkan Sputnik, Senat AS mengabarkan penundaan pemungutan suara, dan tidak akan dilanjutkan hingga hari Jumat pekan depan, 10 Oktober 2025, yang akan menandai upaya keempat untuk meloloskan rancangan undang-undang sementara yang gagal.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett mengatakan Gedung Putih berharap penutupan kantor pemerintahan tersebut berlangsung sesingkat mungkin. Ia menambahkan, sekretaris kabinet dapat menggunakan waktu shutdown ini sebagai kesempatan untuk melakukan efisiensi atau pengurangan pegawai.

Akibat shutdown, sekitar 1,3 juta anggota militer AS di semua matra: Darat, Laut dan Udara, juga tidak dibayar. Demikian disampaikan Kantor Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, Jumat 03 Oktober 2025.

"Sebanyak 1,3 juta pria dan wanita dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Korps Marinir, Penjaga Pantai, dan Angkatan Luar Angkasa Amerika, yang mengabdi dengan terhormat dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membela kita semua, tidak dibayar," kata Leavitt dalam sebuah pengarahan.

Pemerintah federal ditutup pada hari Rabu, 01 Oktober 2025 di tengah kebuntuan pembahasan anggaran 2025 di Kongres AS, terutama terkait anggaran belanja negara. Anggota kongres dari Demokrat tidak mencapai titik kesepakatan dengan Kongres Partai Republik.

Masalahnya, ketika ratusan ribu pegawai pemerintah dan anggota militer dirumahkan tanpa bayaran dan sejumlah layanan dihentikan, anggota parlemen Republik dan Demokrat serta pejabat Gedung Putih gajinya tetap aman. Mereka justru terlibat perang meme di media sosial, menuntut pihak lain mundur.

Sebelumnya, akibat pembekuan anggaran belanja negara di gedung Parlemen, Presiden Trump telah mengancam akan memanfaatkan momentum shutdown penutupan kantor pemerintahan untuk memangkas anggaran di departemen - departemen kantor federal.