Jakarta, Arina.id—Belakangan ini media sosial digemparkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru beban negara. Video itu beredar dan mendapat respon negatif dari berbagai kalangan.
Melalui Instagram pribadinya, Sri Mulyani memberikan klarifikasi bahwa video tersebut tidak benar.
"Video tersebut hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu," ujar Sri Mulyani.
Arina.id mengecek ke unggahan video di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang ada di YouTube ITB benar bahwa dalam video itu tak ada pernyataan guru adalah beban negara.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menjelaskan soal video viral yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara.
Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI Deni Surjantoro, potongan video tersebut hoaks.
Dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia ITB, Kamis 7 Agustus 2025, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti, terkait rendahnya gaji guru dan dosen.
Sri Mulyani mengatakan banyak di media sosial beredar banyak guru dan dosen tidak dihargai karena gajinya tidak besar
"Ini juga menjadi salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus pakai keuangan negara atau ada partisipasi masyarakat," kata Sri Mulyani.
Video tersebut menuai beragam komentar warganet. "Itu tandanya siber digital kita lemah, berita sudah tersebar, Menkue harusnya klarifikasi," kata Bening dalam komentarnya.
Warganet lain Miarusmiati mengatakan pernyataan Sri Mulyani haruskah guru dan dosen semuanya digaji negara membuat sakit hati dosen dan guru.
"Kami merasa sakit hati walaupun secara tidak langsung nyebut beban negara. Saya rasa itu enggak perlu ditanyakan, masyarakat sudah berpartisipasi," ujarnya.
Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan sebenarnya sebelum negara ini lahir, pembiayaan pendidikan ditanggung oleh masyarakat melalui sekolah atau madrasah swasta.
"Bahkan sampai hari ini, masyarakat masih menanggung biaya pendidikan sekalipun anaknya bersekolah negeri, sekalipun di kampus negeri," jelasnya.
Nasib guru dan dosen, terutama yang berstatus honorer, masih menjadi perhatian serius. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan.
Namun, tantangan yang dihadapi guru dan dosen, baik dari sisi kesejahteraan, perlindungan hukum, maupun perkembangan teknologi, masih memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
