Mojokerto, Arina.id – Kerukunan sosial menjadi salah satu prasyarat bagi masyarakat untuk menghadapi krisis lingkungan. Tanpa solidaritas dan semangat gotong royong, warga akan kesulitan menyatukan kekuatan dalam melindungi ruang hidup dari berbagai ancaman kerusakan ekologis.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Sarasehan #BedaSetara yang digelar Jaringan Gusdurian bersama jejaring lintas iman di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari hari kedua Beda Setara Festival (BestFest) 2026 itu menghadirkan Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid dan Ketua Majelis Agung Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Pendeta Natael Hermawan sebagai pemantik diskusi. Forum tersebut dimoderatori Direktur Institute for Javanese Islam Research (IJIR) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Akhol Firdaus.
Sarasehan berlangsung di ruang terbuka itu diikuti warga, pegiat lintas iman, akademisi, dan tokoh agama dari berbagai latar belakang.
Dalam diskusi tersebut, Alissa Wahid mengingatkan adanya sejumlah gejala yang dapat mengancam kehidupan toleransi di Indonesia. Ia mengidentifikasi tiga tanda peringatan dini (early warning) yang perlu mendapat perhatian masyarakat.
Gejala pertama adalah menguatnya mentalitas mayoritarianisme, yakni pandangan yang menjadikan jumlah kelompok sebagai dasar untuk menuntut keistimewaan. Kedua, berkembangnya praktik keberagamaan eksklusif yang disertai dorongan memasukkan aturan agama tertentu ke dalam kebijakan publik.
Adapun gejala ketiga terlihat dari kecenderungan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan harmoni sosial secara paksa daripada menjamin hak konstitusional setiap warga. Dalam situasi semacam ini, kelompok minoritas sering kali ditempatkan pada posisi yang harus mengalah demi menghindari konflik.
“Harmoni sosial itu baik, tapi harmoni sosial harus dibangun di atas keadilan dan pemenuhan hak konstitusi,” ujar Alissa.
Ia mengingatkan, ketiga gejala tersebut dapat menyimpan persoalan sosial yang sewaktu-waktu berkembang menjadi konflik terbuka. Ketegangan itu bahkan berpotensi meningkat ketika masyarakat memasuki periode kontestasi politik.
Karena itu, Alissa menilai penguatan kerukunan tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat sipil dan organisasi keagamaan juga memiliki peran penting dalam memperluas ruang perjumpaan agar warga dari latar belakang berbeda dapat saling mengenal dan membangun kepercayaan.
Pandangan serupa disampaikan Pendeta Natael Hermawan. Ia melihat berbagai gesekan bernuansa keagamaan di Jawa Timur sejak akhir 1990-an hingga sekarang lebih banyak berkaitan dengan kepentingan politik daripada perbedaan ajaran agama.
Menurut Natael, kecenderungan masyarakat membentuk kelompok-kelompok eksklusif dalam lingkungan permukiman maupun pergaulan sehari-hari dapat melemahkan ikatan sosial. Akibatnya, kepedulian terhadap persoalan yang dialami kelompok lain semakin berkurang.
Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat merespons persoalan bersama. Krisis lingkungan yang terjadi di wilayah lain, misalnya, berpotensi tidak mendapat perhatian apabila warga hanya berorientasi pada kepentingan kelompoknya sendiri.
“Artinya, kita merekayasa sebanyak mungkin pertemuan supaya klaster-klaster itu bisa cair dan kemudian menggumpal pada kebersamaan,” tutur Natael.
Sementara itu, Akhol Firdaus menyoroti keterkaitan antara keretakan hubungan sosial dan lemahnya kemampuan masyarakat menghadapi ancaman ekologis. Menurutnya, fragmentasi sosial akibat sentimen identitas dan mayoritarianisme dapat menghambat konsolidasi warga ketika berhadapan dengan proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan.
Ia mencontohkan ancaman kerusakan lingkungan di kawasan lereng Gunung Wilis dan jalur selatan Jawa Timur yang membutuhkan perhatian serta keterlibatan masyarakat secara kolektif.
“Ternyata situasi masyarakat yang tidak rukun atau membiarkan api dalam sekam itu berdampak pula bagi lahirnya ketimpangan di isu-isu lain, terutama ekologi,” kata Akhol.
Alissa menambahkan, persoalan lingkungan juga berkaitan dengan paradigma pembangunan yang terlalu menitikberatkan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak diimbangi pertimbangan moral dan spiritual, orientasi tersebut berisiko mendorong eksploitasi alam secara berlebihan.
Ia merujuk ensiklik Laudato Si’ yang diterbitkan Paus Fransiskus untuk menjelaskan pentingnya pertobatan ekologis. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan harus berjalan beriringan dengan penguatan solidaritas dan kerukunan antarmasyarakat.
Alissa menegaskan, masyarakat membutuhkan hubungan sosial yang kuat agar dapat bekerja sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan. Tanpa kebersamaan, upaya menjaga alam akan sulit dilakukan secara kolektif.
“Karena ketika kita mengharapkan masyarakat itu bisa mengelola lingkungannya dengan baik, prasyaratnya itu kan adalah kerukunannya itu sendiri. Nah, kalau masyarakatnya tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bergotong royong, maka tentu saja mereka tidak bisa juga mengonsolidasikan dirinya untuk bergotong royong,” ucap Alissa.
Pertemuan Gusdurian dan Malam Budaya
Selain sarasehan, hari kedua BestFest 2026 juga diisi sejumlah kegiatan edukatif dan hiburan yang melibatkan keluarga serta masyarakat. Agenda sejak pagi hingga sore meliputi Forum Belajar, permainan tradisional Ular Tangga Keberagaman, Jalan-jalan Toleransi, dan Kelas Parenting.
Pengunjung juga dapat menikmati beragam kuliner lokal dan karya seni yang ditampilkan melalui Pasar Bestari.
Pada siang hari, Jaringan Gusdurian menggelar Pertemuan Gusdurian se-Jawa Timur. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk membahas strategi pengembangan gerakan komunitas di berbagai daerah.
Dalam pertemuan itu, Emma Rahmawati dari Gusdurian Jombang dan Mahmud Zain dari Gusdurian Jember ditetapkan sebagai Koordinator Wilayah Gusdurian Jawa Bagian Timur bersama tiga koordinator wilayah lainnya.
Rangkaian kegiatan hari kedua BestFest 2026 kemudian ditutup dengan malam budaya yang menampilkan pertunjukan kesenian tradisional ludruk.
Editor: Kendi Setiawan


