Arina.id - Israel menjadi bulan-bulanan sejumlah negara dunia dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Agresi kejam negeri zionis terhadap rakyat Palestina mendapat kecaman dari berbagai negara dari segala arah mata penjuru angin.
Bahkan gagasan "Israel Raya" yang gembor-gemborkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak luput dari kecaman negara-negara tetangga di Timur Tengah. Salah satunya Raja Yordania Abdullah II yang mengecam seruan provokatif tersebut, Selasa 23 September 2025.
Seperti dilaporkan Anadolu, dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Raja Abdullah menegaskan ambisi semacam itu hanya bisa diwujudkan dengan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara tetangga.
"Tidak ada yang membanggakan dari tindakan semacam itu," ujarnya sambil memperingatkan bahwa perang di Gaza merupakan salah satu momen paling kelam dalam sejarah PBB.
Israel melancarkan Operasi Gideon Chariots 2 (Kereta Perang Gideon 2) awal bulan ini dengan tujuan menguasai penuh Kota Gaza. Hampir 1 juta warga Palestina, sebagian besar pengungsi dari wilayah lain di Jalur Gaza, masih terjebak di bawah gempuran tanpa henti.
Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah menewaskan lebih dari 65.300 warga Palestina di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Serangan bertubi-tubi membuat wilayah itu tidak layak huni, memicu kelaparan, serta menyebarkan penyakit.
Sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron, dalam sidang PBB juga menyerang Israel. Ia mengatakan negara itu tidak akan pernah mencapai keamanan maupun stabilitas selama perang terus berlangsung dengan negara-negara tetangganya.
Macron menekankan pentingnya perdamaian di seluruh kawasan Timur Tengah. Ia menilai konflik dengan Palestina, Lebanon, dan aktor regional lainnya hanya akan memperburuk ketidakstabilan. "Tidak akan ada keamanan atau stabilitas bagi Israel jika perang permanen terus terjadi dengan negara-negara tetangganya," ujarnya.
Macron menyampaikan sejumlah negara telah mengadopsi sebuah rencana kredibel untuk mengakhiri perang di Gaza sekaligus menjaga solusi dua negara. Dukungan 142 negara anggota PBB dituangkan dalam penandatanganan Deklarasi New York yang diprakarsai Prancis bersama Arab Saudi telah mendorong upaya perdamaian.
Macron juga sempat menyinggung nasib Suriah. Ia menegaskan bahwa negara itu harus "memulihkan persatuan dan kedaulatannya" setelah runtuhnya rezim Assad. Ia menambahkan bahwa Prancis mendukung transisi politik yang menghormati seluruh elemen masyarakat sipil Suriah.
Adapun Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, seperti dikutip dari Antara, menyinggung soal nasib Palestina. Ia menyampaikan sejumlah negara yang diketuai Prancis segera membentuk tim guna membahas pembagian peran terkait pembentukan negara Palestina.
Berbicara pada sesi pengarahan media di Markas Besar PBB, Menlu menyampaikan 10 negara bertemu pada Meeting of the Day After in Gaza and Stabilization Efforts untuk merealisasikan pembentukan tim. "Akan dibuat lagi tim yang lebih kecil sebenarnya untuk bisa membahas ini dalam 1-2 hari ke depan," kata Menlu Sugiono.
Sugiono menjelaskan, pertemuan terkait hari setelah konflik Gaza itu bertujuan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai perdamaian di Timur Tengah dan upaya yang harus dilakukan setelah proses perdamaian dan gencatan senjata itu terjadi.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
