Gus Yahya: Indonesia Tak Bisa Sendirian Tangani Krisis Palestina, Butuh Kerja Sama Multilateral

Jakarta, Arina.id — Serangan Israel terhadap warga Gaza terus berlangsung bahkan di tengah tekanan internasional yang terus mendesak gencatan senjata. Dunia menyaksikan penderitaan yang tak berkesudahan.

Kamp pengungsian dihantam, jurnalis dibunuh, anak-anak meregang nyawa, rumah sakit dibombardir, dan kelaparan kian menggila. Jutaan warga Gaza hidup dalam ketakutan, ketidakpastiaan, seolah mereka hanya menunggu giliran  terusir paksa oleh kejahatan Zionis.  

Sebagian orang di berbagai belahan dunia, telah melakukan apa yang mereka bisa. Para elite tunduk pada Zionis, tapi rakyatnya yang punya nurani tidak. Demonstrasi besar-besaran digelar di seluruh kota besar di dunia bahkan di Amerika. Boikot telah menurunkan nilai dan keuntungan berbagai perusahaan yang mendukung penjajahan. Ini belum cukup.

Awal April lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berniat memindahkan pengungsi Gaza ke Indonesia. Sebagian melihatnya sebagai wujud empati kemanusiaan, sebagian lain menganggap langkah itu blunder.

Pengamat isu geopolitik Timur Tengah, Smith Alhadar menyebut rencana Prabowo dikhawatirkan memantik protes dari luar negeri. Merelokasi warga Gaza diyakini berpotensi memupus harapan kemerdekaan Palestina. Belum ada yang bisa menjamin warga Gaza yang direlokasi dapat kembali ke tanah airnya.

Prabowo kemudian menindaklanjuti dengan melakukan safari diplomatik ke lima negara di Timur Tengah. Di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Qatar, Jordania, dan Turki. Namun wacana Presiden Prabowo merelokasi warga Gaza dibantah oleh Menteri Luar Negeri Sugiono saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC.

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menegaskan posisi Indonesia menolak rencana Presiden AS, Donald Trump yang hendak merelokasi warga Palestina di Gaza. Namun pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya mengevakuasi korban perang Gaza sekitar 1.000 orang dengan jaminan akan dikembalikan lagi setelah pulih. 

Memindahkan warga Gaza ke Indonesia tentu tak mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Apalagi di tengah gempuran senjata yang setiap detiknya membunuh ribuan manusia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan mengevakuasi warga Gaza dari zona konflik tidaklah mudah.

"Ada dua masalah besar di Gaza," ujar Gus Yahya dalam wawancara ekslusif dengan NU Online ditayangkan melalui kanal Youtube. 

Pertama, kondisi kemanusiaan yang dialami Palestina. Gaza, kata Gus Yahya, sudah menjadi tempat yang sebetulnya tidak layak untuk dihuni oleh manusia karena keadaan yang sudah luar biasa hancur. Sementara masih ada kurang lebih 2 Juta orang keluarga yang tinggal di Gaza. 

Ia mempertanyakan "Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka dalam keadaan seperti itu? Wacana untuk melakukan restorasi, infrastrukturnya ada tapi dengan cara apa? Oleh siapa? Dengan mekanisme yang bagaimana?" 

Ia menyebut ambisi Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina untuk menjadikan Gaza menjadi kawasan baru-Aerobik Rivera- jadi tempat resort mewah di Arab, namun harus memindahkan warga Gaza tak jelas. 

"Saya enggak tahu apakah dipindahkan sampai restorasi selesai atau seperti apa? Tidak pernah jelas sampai sekarang belum ada kebijakan yang jelas tentang itu," tuturnya.

Masalah kedua, lanjut Gus Yahya, bukan hanya soal kondisi kehidupan warga Gaza, tapi masalah kedaulatan dan martabat bangsa Palestina. Menurutnya masalah kedaulatan jauh lebih rumit.

Dalam tujuh dekade terakhir, bangsa Palestina secara perlahan kehilangan tanah airnya. "Ini dua masalah besar yang dihadapi masyarakat internasional," tegas Gus Yahya.

Gus Yahya mengungkapkan diperlukan upaya-upaya multilateral yang melibatkan banyak negara bukan hanya negara Timur Tengah saja, tetapi juga negara internasional agar mereka bisa menggelar konsolidasi- melakukan sesuatu yang bisa menolong warga Palestina.

Palestina masalah kemanusiaan

Bagi Gus Yahya, krisis di Gaza bukan semata isu politik, militer, ekonomi, atau agama. Ia adalah tragedi kemanusiaan yang menuntut solidaritas lintas negara. 

"Kalau bawa masalah Palestina dalam ranah sentimen pemihakan keagamaan, muncul masalah baru," ujarnya.

Menurut Gus Yahya, masalah Palestina harus dipandang sebagai masalah kemanusiaan, agar dunia bisa bersatu menolong sesama manusia. 

"Ini bukan jalan yang mudah, tetapi kita harus ingat di belahan dunia ini sebetulnya tidak ada lagi pihak yang monolitik tetapi kita bicara Indonesia sebagai negara. Yang  memungkinkan peran internasional dalam soal ini mau tidak mau adalah negara," kata Gus Yahya.

Menurutnya, kontruksi masalah Palestina adalah konstruksi geopolitik yang aktor-aktornya adalah negara maka dalam konteks Palestina harus bicara tentang peran negara. 

"Indonesia bukanlah negara yang monolitik, meskipun Presiden Prabowo mengartikulasikan kesediaannya untuk memindahkan warga Palestina. Kita tahu ada banyak pihak yang tidak setuju dengan hal itu. Begitu pula dengan Amerika Serikat, yang juga tidak monolitik—di dalam dinamika internalnya sendiri, terjadi pergulatan di antara berbagai pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda," bebernya.

Gus Yahya menyebut hanya dengan mengetuk rasa kemanusiaan semua orang termasuk dunia bisa bergerak untuk Palestina. "Kulit hitam, kulit putih, kristen, Amerika, Arab-kita semua harus bergerak atas nama kemanusiaan."

Langkah ke depan belum jelas. Jalan menuju keadilan bagi Palestina tidak mudah. Gus Yahya meminta agar dunia tidak diam saja. 

"Indonesia enggak mungkin melakukan sendirian. Itu konsekuensi yang logis sekali," ucap Gus Yahya.

Ia berharap pemerintah Indonesia dapat berbuat lebih dan terus konsisten dalam upaya menolong Palestina, apa pun caranya. Ia menekankan bahwa hal itu memerlukan kerja sama multilateral, karena secara objektif, upaya tersebut tidak mungkin berhasil tanpa kerangka multilateral.

"Membangun ini tidak mudah, tapi upaya harus tetap dilakukan," pungkasnya.