Arina.id - Tensi panas situasi global perlahan-lahan merembet ke banyak kawasan. Mulai dari perang Rusia-Ukraina di Timur Eropa, lalu tidak kunjung meredanya konflik Timur Tengah, pertikaian serta friksi-friksi pemberontakan di sejumlah negara Afrika, lalu di kawasan Asia Pasifik: perang Thailand-Kamboja dan ketegangan politik Taiwan-China.
Di Pasifik, perang Thailand dan Kamboja pada 24 Juli 2025 lalu membuat banyak pihak ketar-ketir. Perang di sepanjang wilayah perbatasan kedua negara itu dilaporkan telah merenggut banyak korban jiwa. Lagi-lagi kalau dilihat lebih jauh, perang kedua negara itu merepresentasikan dua kekuatan besar: Kamboja yang doyong ke "kiri" (China) lalu Kerajaan Thailand yang doyong ke "kanan" (Amerika).
Perang antara Bangkok dan Pnhom Peh itu hingga kini telah menewaskan 22 orang di pihak Thailand dan 140 orang mengalami luka-luka. Sementara otoritas Kamboja mengonfirmasi kematian 13 orang, termasuk lima tentara dalam konflik tersebut.
Kemudian dilaporkan sudah lebih dari 60.000 orang di Thailand dievakuasi dari 14 distrik di empat provinsi yang berdekatan dari medan tempur. Di sisi seberang, 80.000 warga Kamboja dari tiga provinsi perbatasan sudah dievakuasi ke tempat aman.
Beruntungnya perang lima har segera dipadamkan. Kedua negara telah sepakat gencatan senjata. Seperti disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang juga selaku Ketua ASEAN. Ia mengatakan Bangkok dan Pnhom Peh telah sepakat mengakhiri konflik melalui penerapan gencatan senjata yang berlaku mulai Senin 28 Juli 2025, tengah malam.
Dikutip dari ANTARA, kesepakatan diambil dalam pertemuan yang difasilitasi Anwar di kediaman resminya di Putrajaya, Malaysia, Senin kemarin. Dalam pertemuan itu, Thailand diwakili oleh Penjabat PM Phumtham Wechayachai sedangkan Kamboja dipimpin oleh PM Hun Manet. Pertemuan juga dihadiri Duta Besar AS untuk Malaysia Edgard Kagan dan Duta Besar Tiongkok untuk Malaysia Ouyang Yujing.
Dalam pernyataannya, Anwar menyampaikan penghargaan kepada Thailand dan Kamboja atas pilihan kedua negara mengambil jalur diplomasi. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Presiden AS Donald Trump serta Presiden China Xi Jinping atas dukungan konstruktif dalam memajukan inisiatif perdamaian.
Kamboja dan Thailand memang memiliki sejarah panjang pertikaian diplomatik atas wilayah perbatasan di sekitar wilayah provinsi Preah Vihear di Kamboja dan provinsi Ubon Ratchathani di timur laut Thailand yang tidak dibatasi sepanjang 817 kilometer. Ketegangan kedua negara meningkat sejak 28 Mei 2025 menyusul pertempuran kecil antara pasukan mereka di dekat wilayah perbatasan Preah Vihear yang disengketakan.
Adapun Pemerintah China menegaskan dukungannya terhadap langkah ASEAN dalam penyelesaikan konflik Thailand-Kamboja. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun, mengatakan baik Kamboja maupun Thailand adalah anggota penting ASEAN.
"ASEAN telah bekerja secara intensif selama berhari-hari untuk mewujudkan gencatan senjata antara kedua belah pihak sehingga China mengapresiasi dan menyambut baik segala upaya yang mendukung deeskalasi," katanya seperti dikutip dari ANTARA.
China menegaskan akan bersikap adil dan tidak memihak serta terus berkomunikasi erat dengan kedua belah pihak. Di saat bersamaan mereka juga secara aktif memfasilitasi perundingan perdamaian, dan memainkan peran konstruktif dalam mencapai gencatan senjata. Guo juga menyebut Kamboja dan Thailand adalah dan akan selalu menjadi tetangga satu sama lain.
"Kedua negara juga merupakan sahabat dan tetangga Tiongkok. Menjaga hubungan bertetangga yang baik dan saling percaya serta mengelola perbedaan dengan tepat adalah kepentingan fundamental dan memelihara hubungan jangka panjang kedua negara, serta perdamaian dan stabilitas kawasan," jelas Guo Jiakun.
Ketegangan tensi politik China-Taiwan
Di tempat lain, Taiwan kini juga mengalami tensi politik yang meninggi. Parlemen Taiwan tengah menghadapi isu pelik terkait pemungutan suara "recall" atau pemakzulan kepada 24 anggota dewan dari partai oposisi utama Kuomintang (KMT). China menuding telah terjadi manipulasi politik dalam pemungutan suara tersebut.
"Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa manipulasi politik otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) bertentangan dengan keinginan rakyat di pulau itu dan tidak mendapat dukungan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing.
Berdasarkan hasil pemilihan umum "recall" (pemakzulan) yang diumumkan pada Minggu 27 Juli 2025, publik Taiwan menolak upaya untuk mencopot 24 anggota parlemen dari partai KMT. Artinya, DPP yang dipimpin pemimpin Taiwan Lai Ching-te tidak dapat mengambil alih kendali 113 kursi parlemen melalui pemilu sela.
Upaya "recall" tersebut diinisiasi oleh kelompok sipil yang didukung DPP karena menuding para legislator KMT bekerja sama dengan China. KMT sendiri selama ini menguasai parlemen Taiwan dengan dukungan Partai Rakyat Taiwan (TPP). Kedua partai tersebut selama ini mendorong hubungan lebih erat dengan Beijing.
"Izinkan saya menekankan bahwa hanya ada satu China di dunia, dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China. Masalah Taiwan adalah urusan internal China, yang tidak menoleransi campur tangan eksternal," kata Guo Jiakun.
Kelompok pendukung "recall" mengatakan langkah tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme, menuduh KMT "menjual Taiwan" dengan mengirim legislator ke China, menolak alokasi anggaran pertahanan, serta menciptakan kekacauan di parlemen.
Namun, KMT membantah tuduhan tersebut dan mengatakan "recall" itu sebagai upaya bermotif jahat yang tidak menghormati hasil pemilu legislatif tahun lalu, dan mengeklaim bahwa mereka hanya menjaga jalur komunikasi dengan Beijing serta menjalankan fungsi pengawasan yang sah terhadap pemerintahan.
Meski Lai Ching-te menang dalam pemilu presiden pada 2024, partainya kehilangan mayoritas di parlemen. Sejak saat itu, oposisi menggunakan kekuatannya untuk menekan kebijakan pemerintah, termasuk memotong anggaran pertahanan di tengah meningkatnya tekanan militer dan diplomatik dari Beijing.
Undang-Undang Pemilihan dan Pemakzulan Pejabat Publik yang ditetapkan pada 1980 di Taiwan, menyebutkan pemakzulan pejabat publik akan diputuskan para pemilih di daerah pemilihan tempat mereka melalui pemungutan suara rahasia.
Dasar hukum itu memungkinkan rakyat Taiwan memakzulkan legislator melalui pemungutan suara langsung setelah pengajuan petisi yang diinisiasi kelompok masyarakat sipil dan didukung DPP.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
