Amerika Cabut dari UNESCO Gara-gara Palestina Masuk Jadi Anggota

Arina.id - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan keputusan negaranya menarik diri dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Washington telah resmi memberi tahu Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, tentang keputusan tersebut. 

Dengan demikian, Amerika Serikat akan berhenti menjadi anggota penuh UNESCO per 31 Desember 2026. Alasan negeri Paman Sam, UNESCO mempromosikan agenda globalis yang landasan ideologinya bertentangan dengan kebijakan "American First" pemerintahan saat ini. 

"Presiden Trump telah memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari UNESCO—sebab mendukung gerakan budaya dan sosial yang memecah belah, yang sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan Amerika pada bulan November," kata seorang juru bicara Gedung Putih dalam sebuah pernyataan kepada pers, seperti dikutip dari Theartnewspaper. 

Kemudian AS juga menyoroti keputusan UNESCO menerima Palestina sebagai negara anggota. Washington berdalih, hal itu berkontribusi pada penyebaran retorika anti-Israel yang justru memicu polemik dan permusuhan di dalam organisasi tersebut. 

Kantor berita Rusia, TASS, mengutip laporan The New York Times yang menyebut penarikan diri AS dari UNESCO dilakukan sesaat sebelum pengumuman resmi, dengan mengutip para sumber pejabat pemerintah AS. Menurut sumber-sumber itu, keputusan Washington bermula dari sikap bias organisasi tersebut terhadap Amerika Serikat dan Israel. 

Kemudian UNESCO juga dianggap mendukung inisiatif-inisiatif sosial dan budaya yang memecah belah Amerika. Menurut Pavel Koshkin, Peneliti Senior di Institut Studi AS dan Kanada di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, penarikan diri itu merupakan langkah logis yang sejalan dengan strategi pemerintahan Gedung Putih saat ini. 

Dengan begitu, AS bisa keluar dari perjanjian internasional yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional mereka. Dalam pandangan Presiden AS Donald Trump, UNESCO telah berubah fungsi sebagai tempat berkembang biaknya ide-ide liberal-kiri yang ia benci. Padahal harapannya menjadi benteng AS dari pengaruh progresif kiri. 

Trump memang dikenal tidak terlalu menghitung kekuatan nilai budaya yang sifatnya soft power. Ia berfokus pada langkah-langkah yang dapat memberikan manfaat langsung dan nyata bagi Amerika. Demikian ditegaskan Wakil Direktur Pusat Studi Eropa dan Internasional di Sekolah Tinggi Ekonomi Rusia, Dmitry Suslov. 

Menurut pandangan presiden AS, lembaga seperti UNESCO telah gagal memberikan hasil cepat dan jelas sehingga dianggap tidak efektif, bahkan berbahaya. "Trump sedang melanjutkan dan melancarkan kampanye politik internasionalnya melawan ideologi liberalisme-kiri, yang seringkali didukung oleh lembaga-lembaga seperti UNESCO," ujarnya kepada koran berbahasa Rusia, Vedomosti. 

Pasang surut hubungan AS dan UNESCO

Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay menyesalkan keputusan presiden AS tersebut, sambil menjelaskan kalau alasan yang diajukan Amerika Serikat menarik diri masih sama seperti tujuh tahun lalu. "Padahal situasinya telah berubah, ketegangan politik telah mereda, dan UNESCO saat ini merupakan forum langka untuk mencapai kesepakatan isu-isu multilateralisme yang konkret dan berorientasi pada tindakan," ujar Azoulay. 

Hubungan AS dan UNESCO sendiri, kata dia, memang telah lama diwarnai periode pasang surut. Siklus penarikan diri AS dari keanggotaannya di organisasi sudah sering terjadi. Meskipun sebenarnya AS merupakan pendiri organisasi tersebut pada 1945. Adalah Ronald Reagan, presiden AS yang pertama memprakarsai penarikan diri AS dari UNESCO pada 1984. 

Kemudian George W. Bush yang sempat memelototi dan mempersoalkan masuknya Palestina ke UNESCO pada 2003. Lalu pada 2011, pada masa Presiden Barack Obama, AS juga pernah menghentikan pendanaan UNESCO setelah pemungutan suara organisasi memasukkan Palestina sebagai anggota penuh disahkan.

Pada saat itu, kata Azoulay, penarikan diri AS sempat menimbulkan kesulitan keuangan besar bagi organisasi. Akan tetapi saat ini sumbangan AS hanya setara 8% dari total anggaran UNESCO. Sehingga, ia melanjutkan, dampak dari keputusan AS tersebut sudah bisa diantisipasi selama donatur terbesar kedua, China, masih mengucurkan bantuan. Tanpa kehadiran AS, China telah muncul sebagai pemimpin berpengaruh dalam ekosistem organisasi.

Saat ini, seorang pejabat China memegang posisi wakil direktur jenderal UNESCO. Selain itu, menurut media AS, UNESCO juga terang-terangan mendukung Xi Jinping memuluskan program infrastruktur situs global yang dikenal sebagai "Belt and Road Initiative", yakni upaya Beijing melampaui Italia sebagai negara dengan jumlah Situs Warisan Dunia terbanyak.

"UNESCO adalah medan pertempuran untuk kekuatan dan pengaruh budaya dan intelektual," kata David Killion, utusan AS untuk Unesco di masa pemerintahan Obama, kepada The Times pada 2011 silam. Ia mengkritik: "Kita telah menyerahkan ranah soft power kepada kekuatan besar (China) yang ekspansionis dan otoriter."