Jakarta, Arina.id—Lembaga riset independen Indonesian Social Survey (ISS) merilis hasil riset nasional yang memperlihatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Survei terhadap 2.200 responden di 38 provinsi pada Juli 2025 menunjukkan indeks kualitas hidup Indonesia berada di angka 65 dari 100, masuk kategori cukup baik. Penelitian juga menemukan mayoritas masyarakat menilai kualitas hidup mereka baik meski ekonomi rumah tangga masih menjadi masalah nyata.
Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia mengatakan tingkat bahagia rendah karena kelas ekonomi bawah menerima kondisi ekonomi secara pasrah. Sementara itu, kelompok berpenghasilan tinggi justru kebahagiaannya rendah, sedangkan masyarakat kelas menengah lebih bahagia karena masih memiliki harapan untuk meningkatkan status ekonomi mereka.
"Harapan ini membuat mereka lebih bahagia, ini sebenarnya temuan umum yang kita temukan dalam literatur happiness atau kebahagiaan," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini yang digelar di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Menurut Whinda, kebahagiaan masyarakat juga tinggi karena mereka pandai bersyukur dan menerima keadaan. Masyarakat Indonesia cenderung meyakini bahwa Tuhan adil dalam memberikan rezeki. Namun, keyakinan tersebut sering membuat mereka lupa bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak semata-mata bergantung pada rezeki, melainkan juga pada sistem negara.
“Misalnya pemerintah memberikan akses pekerjaan yang lebih masif. Hal ini membuat orang yang dalam situasi sulit harusnya protes kritis kepada pemerintah. Tapi karena kita percaya segala sesuatu sudah berjalan sebagaimana mestinya, ketika situasi sulit mereka mengatakan nasib saya bukan karena sistem yang gagal memberikan dukungan ekonomi untuk hidup yang lebih baik,” jelasnya.
Hal serupa juga terlihat dalam konteks demokrasi. Akademisi politik Universitas Udayana, Kadek Dwita, mengungkapkan mayoritas masyarakat puas terhadap kualitas demokrasi Indonesia karena menilai kebijakan pemerintah tidak mudah dipengaruhi.
"Itu juga tercermin di dalam political internal efficacy. Terlihat 50,4 persen masyarakat Indonesia bilang tidak punya kekuatan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, jadi masyarakat cenderung menurut dan merasa tidak berdaya," katanya.
Menurut Kadek, internal political efficacy yang baik justru dimiliki kelompok berpendidikan tinggi dan berusia 20–29 tahun. Karena itu, protes demokrasi kerap bermula dari perguruan tinggi, dengan kelompok mahasiswa memenuhi ruang-ruang media sosial sehingga wacana ini ramai diperbincangkan.
“Dari sisi politik, temuan ini juga bisa dimaknai untuk ke depannya. Gap dengan ekonomi dan lainnya cukup tinggi, tapi internal political efficacy rendah tidak baik juga untuk dibiarkan,” jelasnya.
Sementara itu, Psikolog Universitas Indonesia, Joevarian Hudiyana menambahkan hasil riset menunjukkan tingkat optimisme masyarakat cukup tinggi, sekitar 80 persen, walaupun kondisi ekonomi sedang jatuh. Masyarakat merasa masih ada harapan untuk berjuang di masa depan.
“Walaupun banyak utang, ekonomi sedang jatuh, tapi masyarakat bilang saya punya harapan di masa depan," ujarnya.
Meski begitu, kata Hudiyana, negara tetap berkewajiban untuk menyejahterakan masyarakatnya. Hati-hati untuk meromantisasi resiliensi terlalu berlebihan karena bisa mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat harus berjuang sendiri.
“Kenyataannya, yang harus dilakukan adalah masyarakat bisa sejahtera, dan itu kewajiban pemerintah,” tukasnya.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
