Jakarta, Arina.id - Presiden Prabowo Subianto kembali membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada triwulan II 2025. Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2025 di Gedung DPR Senayan, Jumat 15 Agustus 2025.
Prabowo meyakini pertumbuhan tersebut akan terus meningkat. "Ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tepatnya 5,12 persen, dan para pakar yakin ini akan semakin meningkat," ujar Prabowo.
Kemudian pencapaian lain yang diraih dalam 299 hari masa kerja pemerintahannya yakni terkait langkah strategis program mengurangi angka kemiskinan, meskipun dunia tengah dilanda gejolak politik dan ekonomi global.
"Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti di tengah konteks politik dan konflik ekonomi global, perang dagang, dan perang tarif," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keberhasilan yang disampaikan pemerintah hanya tampak pada angka, tetapi tidak mencerminkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya.
Menurut Huda, salah satu indikator kelemahan adalah minimnya penciptaan lapangan kerja. Dulu, 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap lebih dari 400.000 tenaga kerja, namun kini angka itu anjlok menjadi hanya 100.000 orang.
Hal ini membuat pemerintah kesulitan mengurangi pengangguran, meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen. "Jadi saya rasa tidak berjalan dengan baik/berhasil. Keberhasilan dalam angka, hanya semu," kata Huda kepada Arina.id, Jumat 15 Agustus 2025.
Indikator kedua, kinerja sektor industri manufaktur terus menurun, dengan kontribusinya terhadap PDB kini hanya 18 persen, jauh di bawah 20 persen lebih yang pernah dicapai sepuluh tahun lalu.
"Kondisi ini diperparah oleh serbuan produk impor murah, khususnya dari Tiongkok, yang membuat banyak pabrik tekstil dalam negeri gulung tikar," kata Dia.
Ketergantungan pada bantuan sosial (bansos) menjadi indikator selanjutnya. Huda mencatat bahwa penurunan kemiskinan lebih banyak disebabkan oleh bantuan sosial (Bansos), bukan karena pemberdayaan masyarakat.
Akibatnya, masyarakat rentan miskin terus menumpuk dan mereka berpotensi kembali miskin jika bantuan dihentikan. Selain itu, banyak pekerja yang beralih ke sektor informal, yang kini mencapai hampir 60 persen, menunjukkan kurangnya lapangan kerja formal yang stabil.
"Kemiskinan yang menurun banyak dihasilkan dari bantuan sosial (Bansos) tanpa mereka bisa berdaya. Ketika tidak ada bansos, mereka jatuh miskin lagi," tuturnya.
Daya Beli Melemah dan Investasi Seret
Huda menjelaskan kondisi ini menimbulkan efek domino pada perekonomian. Lemahnya serapan tenaga kerja menyebabkan daya beli masyarakat melemah karena banyak yang kehilangan pekerjaan.
Daya beli masyarakat yang melemah menyebabkan permintaan rumah tangga secara agregat. Akhirnya, PDB juga akan terganggu mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 50 persen terhadap PDB. Pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas.
"Ketika pertumbuhan ekonomi terbatas, investor tidak akan melihat potensi ekonomi secara nasional. Akhirnya investasi seret, penyerapan tenaga kerja terbatas. Kemudian, secara sosial dampaknya akan menaikkan tingkat pengangguran dan juga kemiskinan," Huda memungkasi.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
