Jakarta, Arina.id—Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan tren penurunan. Temuan ini berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada pertengahan Agustus 2026.
Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen. Sementara tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan masih lebih tinggi, yakni mencapai 63,2 persen.
Poltracking menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan pada Agustus 2026 cenderung menurun dibandingkan hasil survei pada Maret, Mei, dan Juli 2026.
Survei dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
"Salah satu persoalan yang menjadi pemicu penurunan kepuasan publik adalah tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat," tulis Poltracking dalam keterangan diterima Arina.id di Jakarta, Kamis (3/9).
Sebanyak 62,5 persen responden mengatakan pengeluaran rumah tangga mereka saat ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Sementara 55,6 persen menilai harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir.
"Mahalnya harga kebutuhan pokok bahkan menjadi persoalan utama yang paling banyak dirasakan publik, yakni 44,3 persen," tulisnya.
Persoalan ekonomi juga berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja. Sebanyak 57,3 persen publik menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran. Sebanyak 51,6 persen juga menilai pemerintah belum berhasil menciptakan lapangan kerja.
Kinerja Menteri dan Kabinet Disorot
Selain persoalan ekonomi, kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan turut menjadi sorotan publik.
Hanya 47 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara 41,8 persen menyatakan tidak puas.
Sebanyak 51,9 persen publik juga menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Bidang perekonomian menjadi sektor yang paling banyak disebut perlu dilakukan perombakan, yakni 30,8 persen. Disusul bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan sebesar 22 persen.
Alasan utama publik menginginkan reshuffle adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan, yakni 55,5 persen.
Sementara itu, penilaian terhadap komunikasi pemerintah relatif berimbang. Sebanyak 51,2 persen responden menilai gaya komunikasi pemerintah dan kementerian dalam menyampaikan informasi kepada publik sudah baik, sedangkan 40,2 persen menilai tidak baik.
Hukum dan Korupsi Jadi Pekerjaan Rumah
Bidang hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi sektor dengan tingkat kepuasan publik yang relatif rendah.
Kepuasan terhadap bidang hukum tercatat 44,8 persen, sedangkan pemberantasan korupsi sebesar 46,6 persen.
Dalam survei yang sama, kepercayaan terhadap DPR tercatat 46,2 persen dan partai politik 48,3 persen. Sebanyak 47,2 persen publik juga merasa tidak terwakili oleh partai politik saat ini.
Di sisi lain, sebanyak 58,5 persen responden menilai keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah penting.
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, Poltracking Indonesia menyodorkan lima agenda perbaikan bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah.
Ketiga, melakukan evaluasi kabinet sekaligus memperkuat komunikasi pemerintah. Keempat, memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kelima, memperkuat checks and balances serta harmonisasi antara Presiden dan Wakil Presiden.
Sumber PilihanEditor: Suci
