Pemerintah Menyebut Bergabungnya Indonesia ke BRICS Tidak Mengganggu AS

Jakarta, Arina.id -- Pemerintah Indonesia melalui Mari Elka Pangestu selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama, menyebut bahwa bergabungnya RI ke dalam BRICS tidak akan menganggu hubungan bilateral dengan Amerika Serikat (AS).

"Tidak harus khawatir karena kita kan istilahnya bebas aktif ya. Kita boleh kerja sama dengan berbagai pihak dan kita tidak mengganggu kepentingan AS," kata Mari di Istana Kepresidenan di Jakarta, dikutip dari Antaranews, Selasa (7/1/2025).

Menurut Mari, diplomasi Indonesia masih tetap menganut politik bebas aktif yang artinya membuat RI bebas bekerja sama dengan berbagai pihak dan tidak terikat hanya dengan satu pihak saja.

Sosok yang juga menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tersebut juga menambahkan bahwa posisi Indonesia sebagai anggota BRICS, justru bisa menjadi jembatan bagi negara berkembang dan negara maju.

Ia menambahkan saat ini RI juga dalam proses aksesi menjadi anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), yang turut didirikan oleh AS.

Terkait makin maraknya dedolarisasi dalam transaksi dagang para anggota BRICS, Mari menyebut bahwa diversifikasi sejatinya sudah dilakukan oleh Indonesia. Hal tersebut misalnya berlaku terhadap yuan (mata uang China) yang digunakan sebagai alat transaksi tanpa lebih dulu dikonversi ke dolar.

Menurut Mari, penggunaan mata uang selain dolar merupakan sebuah perkembangan dalam dunia keuangan internasional yang cepat atau lambat pasti terjadi. Namun di sisi lain, sampai saat ini dolar masih tetap lebih dominan digunakan sebagai transaksi dagang.

"Sekarang pun kita kan sudah punya sistem untuk bisa langsung kalau kita berdagang dengan Tiongkok itu sudah ada sistemnya, dari rupiah ke yuan. Jadi sebetulnya selama ini belum ada yang protes ya bahwa kita melakukan itu. Dan saya rasa itu suatu perkembangan dalam dunia keuangan internasional yang memang akan terjadi lambat laun," jelas Mari.

Pada Senin 6 Januari 2025 lalu, Brasil yang kebetulan menjadi pemegang jabatan aliansi BRICS periode tahun ini, mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia telah resmi bergabung bersama organisasi tersebut.

Dalam pernyataan resmi mereka, Brasil turut menyambut dan memberi selamat kepada Indonesia sebagai anggota baru.

Terkait hal ini, Riska Sri Handayani selaku pakar hubungan internasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, menilai bahwa keputusan menjadi anggota penuh BRICS merupakan gebrakan besar yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam hal ini pihak Indonesia harus bisa mengambil manfaat sebaik mungkin.

"Pemerintah dalam hal ini harus bisa proaktif memanfaatkan keanggotaan pada BRICS dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Ada banyak sektor-sektor yang dapat digarap dalam kerangka kerja sama antara negara-negara anggota, dan keanggotaan Indonesia nantinya akan dapat meningkatkan bargaining power (kekuatan tawar-menawar, red.) untuk kepentingan dalam negeri," jelas Riska.