Jakarta, Arina.id — Pengangguran di perkotaan menjadi salah satu penyumbang utama meningkatnya penduduk miskin di perkotaan. Kenaikan jumlah penganggur terutama laki-laki yang kerap menjadi pencari nafkah utama, memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Demikian temuan Badan Pusat Statistik Nasional terbaru, Jumat (25/7/2025.
Di sisi lain, penduduk kota sangat bergantung pada harga pasar yang fluktuatif sehingga kehilangan pekerjaan makin memperparah tekanan ekonomi yang mereka hadapi.
Meski Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, tingkat kemiskinan nasional mengalami sedikit penurunan. Namun, tren sebaliknya terjadi di wilayah perkotaan.
Jumlah penduduk miskin di kota meningkat sebanyak 220 ribu orang, dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen. Sementara itu, di pedesaan, jumlah penduduk miskin justru turun 430 ribu orang, dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen.
Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya tingkat pengangguran di perkotaan sebesar 0,46 persen sejak Februari 2025, disertai dengan lonjakan harga komoditas pangan.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menyebutkan adanya peningkatan jumlah setengah penganggur sebanyak 46 ribu orang.
“Mereka ini adalah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih aktif mencari pekerjaan tambahan,” ujarnya dalam konferensi pers.
Selain itu, daya beli masyarakat turut tertekan akibat kenaikan harga bahan pokok. BPS mencatat sebagian besar komoditas pangan mengalami kenaikan harga dalam setahun terakhir.
Kondisi ini paling terasa di kalangan muda. Sekitar 16 persen dari lebih dari 44 juta penduduk berusia 15 hingga 24 tahun tercatat sebagai pengangguran, yang tentunya menjadi penyebab merosotnya daya beli.
Menurunnya daya beli di kalangan muda, kemudian memunculkan fenomena “Rojali” atau rombongan jarang beli di banyak pusat perbelanjaan. Meskipun BPS menyebut, fenomena ini belum tentu mencerminkan kemiskinan, tetapi bisa menjadi sinyal tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan.
“Fenomena Rojali memang belum tentu mencerminkan tentang kemiskinan. Tetapi tentunya ini relevan juga sebagai gejala sosial,” ujar Ateng Hartono.
Sementara, lebih dari tujuh juta rakyat Indonesia berstatus pengangguran di tahun 2025. Dari total tujuh juta itu, satu juta di antaranya merupakan lulusan sarjana.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan idealnya penduduk miskin akan terus turun seiring dengan peningkatan produktivitas ekonomi dan meningkatnya kemampuan negara menyediakan akses layanan publik.
"Masalahnya, penurunan yang hanya 0,1 persen poin menunjukkan, kemampuan negara untuk terus menurunkan angka kemiskinan semakin berkurang," kata dia.
Bhima menyebut banyak masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan, tapi dalam waktu bersamaan, jumlah orang yang jatuh miskin kembali atau menjadi miskin baru juga tinggi.
"Akibatnya, penurunan bersih (net) sangat kecil, dan tidak mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat," kata Bhima.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
